Kisah Penyiksaan dan Intimidasi oleh Polisi Hindia Belanda Bikin Heboh
Senin, 15 Agustus 2022 - 15:15 WIB
loading...
A
A
A
Mereka disiksa, digebuki, ditekan, dipaksa-paksa, diintimidasi agar polisi memperoleh pengakuan sesuai yang diinginkan. Cara polisi untuk mendapatkan tersangka sebuah perkara pelanggaran dinilai telah menyalahgunakan kewenangan.
“Korban dari tindak kekerasan polisi kebanyakan adalah para tahanan golongan bumiputera atau mereka yang diduga bersalah melanggar undang-undang (tersangka pelaku pencurian, pelanggaran lalu lintas)”.
Dalam ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) BB (Binnelands Bestuur) inv.nr (invetarisnummer) 3403, tercatat pada kurun waktu Desember 1930 hingga Agustus 1931dan 1935, masuk 489 pengaduan. Penyalahgunaan kekerasan oleh polisi sering kali terjadi tanpa adanya saksi lain kecuali korban sendiri.
Praktik kekerasan melibatkan polisi mulai pangkat rendah hingga tinggi. Polisi pangkat rendah yang dimaksud di antaranya agen polisi atau reserse atau taruna reserse. Kemudian pangkat tinggi, di antaranya komandan pos jaga (posthuiscommandant), mantri polisi, agen besar (hoofdagent) dan pengawas polisi (politieoopziener).
Pelanggaran juga melibatkan beberapa pejabat Eropa. Yang dilaporkan saat itu di antaranya kepolisian wilayah Residen Cirebon, Jawa Barat, Probolinggo, dan Jember, Jawa Timur. “Dari 81 pelanggaran yang dilaporkan, kebanyakan (dalam 58 kali pengaduan) dilakukan oleh agen polisi Jawa,” tulis Marieke Bloembergen.
Upaya Kejaksaan Agung untuk menghentikan praktik kekerasan yang dilakukan polisi di Hindia Belanda, tidak sepenuhnya berjalan maksimal. Terdorong untuk melindungi anggota, tidak sedikit pimpinan kepolisian wilayah memberikan laporan sesuai kenyataan. Banyak yang menyampaikan keterangan nihil.
Dari sebanyak 489 pengaduan yang masuk selama Desember 1930 sampai Agustus 1931 dan 1935, 362 aduan di antaranya diberi catatan nihil. Kemudian dari 263 pengaduan, 205 di antaranya juga mendapat keterangan nihil. Artinya catatan nihil sama sekali tidak bermakna.
“Korban dari tindak kekerasan polisi kebanyakan adalah para tahanan golongan bumiputera atau mereka yang diduga bersalah melanggar undang-undang (tersangka pelaku pencurian, pelanggaran lalu lintas)”.
Dalam ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) BB (Binnelands Bestuur) inv.nr (invetarisnummer) 3403, tercatat pada kurun waktu Desember 1930 hingga Agustus 1931dan 1935, masuk 489 pengaduan. Penyalahgunaan kekerasan oleh polisi sering kali terjadi tanpa adanya saksi lain kecuali korban sendiri.
Praktik kekerasan melibatkan polisi mulai pangkat rendah hingga tinggi. Polisi pangkat rendah yang dimaksud di antaranya agen polisi atau reserse atau taruna reserse. Kemudian pangkat tinggi, di antaranya komandan pos jaga (posthuiscommandant), mantri polisi, agen besar (hoofdagent) dan pengawas polisi (politieoopziener).
Pelanggaran juga melibatkan beberapa pejabat Eropa. Yang dilaporkan saat itu di antaranya kepolisian wilayah Residen Cirebon, Jawa Barat, Probolinggo, dan Jember, Jawa Timur. “Dari 81 pelanggaran yang dilaporkan, kebanyakan (dalam 58 kali pengaduan) dilakukan oleh agen polisi Jawa,” tulis Marieke Bloembergen.
Upaya Kejaksaan Agung untuk menghentikan praktik kekerasan yang dilakukan polisi di Hindia Belanda, tidak sepenuhnya berjalan maksimal. Terdorong untuk melindungi anggota, tidak sedikit pimpinan kepolisian wilayah memberikan laporan sesuai kenyataan. Banyak yang menyampaikan keterangan nihil.
Dari sebanyak 489 pengaduan yang masuk selama Desember 1930 sampai Agustus 1931 dan 1935, 362 aduan di antaranya diberi catatan nihil. Kemudian dari 263 pengaduan, 205 di antaranya juga mendapat keterangan nihil. Artinya catatan nihil sama sekali tidak bermakna.
Lihat Juga :
