Nasib Ribuan Pegawai Honorer di Ujung Tanduk, Ridwan Kamil Bentuk Gugus Tugas

"Gubernur memperjuangkan aspirasi mereka, tetapi akan realistis. Kalau belum, kita akan sampaikan secara jujur. Kalau bisa diubah dengan aturan, juga akan kita upayakan sehingga tidak perlu ada misskomunikasi," katanya.

Kang Emil pun mengakui bahwa peran pegawai honorer di Jabar sangat besar. Namun, dia juga merasakan betul jika penghasilan pegawai honorer jauh dari kata layak mengingat pendapatan mereka tak sebanding tanggung jawabnya.

"Di era pandemi Covid-19, tenaga kesehatan dibutuhkan sangat banyak, tapi seringkali tempat mereka bekerja masih perlu meningkatkan pendapatan unit kerjanya," katanya.



Sebelumnya diberitakan, desakan agar pemerintah segera mengangkat ribuan pegawai honorer fasyankes), baik nakes maupun non-nakes di Jabar menjadi PPPK semakin kuat.

Setelah menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (5/8/2022) lalu, desakan kembali disampaikan ribuan pegawai honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Honorer Fasyankes (FKHF) Jabar itu.

Wakil Ketua FKHF Jabar, Saeful Anwar mengatakan, total pegawai honorer fasyankes di Jabar mencapai sekitar 65.000 orang. Bahkan, nakes yang bekerja di fasyankes Jabar sekitar 70-75 persennya masih berstatus honorer.

"Kami kini kebingungan. Kami ingin memperbaiki nasib, tidak hanya sekadar (jadi) non-ASN atau honorer, tetapi PPPK," tegas Saeful.

Kondisi bingung yang dirasakan pegawai honorer fasyankes diperparah dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Bahkan, Saeful pun menilai, hadirnya Peraturan Presiden (PP) Nomor 49 Tahun 2018 telah mengancam nasib seluruh pegawai honorer fasyankes.