Tekan Stunting, Peran Tenaga Kesehatan di Tomohon Dioptimalkan

TOMOHON - Jumlah angka stunting di Kota Tomohon, Sulawesi Utara berdasarkan Data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 berada di angka 18,3 persen. Pemerintah menentukan target stunting turun ke angka 14 persen pada 2024.

Oleh karena itu, Pemkot Tomohon terus melakukan upaya terkait penurunan angka stunting (gizi buruk). Sekda Kota Tomohon, Edwin Roring menyatakan pemerintah hadir untuk memfasilitasi dengan skema-skema kegiatan bersama agar kekurangan gizi tidak terjadi lagi.



“Seminar ini jadi titik tolak ukur ke depan, bagaimana kiat-kiat pemerintah kota Tomohon untuk bisa mencegah terjadinya stunting dan berbagai kebijakan regulasi terus dilakukan secara maksimal oleh berbagai pihak, terutama Dinas Kesehatan,” ujar Erwin saat seminar Tata Laksana Cegah Stunting Tenaga Kesehatan dalam Percepatan Penurunan Stunting Melalui Sistem Rujukan Berjenjang di Tomohon, Minggu (7/8/2022).

Kepala Dinas Kesehatan Kota Tomohon, dr John Denny Lumopa menyampaikan bahwa pihaknya terus berusaha mempercepat penurunan stunting di Tomohon.

“Terdapat beberapa masalah yang menjadi pemicu terjadinya stunting, di antaranya ibu hamil dengan kekurangan energi kronis, berat badan lahir rendah, asupan gizi tidak kuat, dan sanitasi lingkungan yang buruk. sehingga upaya intervensi berdasarkan determinan masalah stunting di Kota Tomohon," ungkapnya.

Selain itu, Dinas Kesehatan Kota Tomohon juga memiliki kegiatan unggulan program gizi seperti perbaikan gizi remaja putri dan calon pengantin serta perbaikan gizi pada 1000 HPK.



“Kami juga melakukan pelayanan upaya gizi masyarakat berupa pemantauan pertumbuhan balita yang dilaksanakan di Posyandu serta kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan.” Jelasnya.

Satuan Tugas Perlindungan Anak PP Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Dr Rachmat Sentika menjelaskan bahwa sistem rujukan pada kasus stunting harus dapat dilaksanakan hingga ke rumah sakit yang akan menyediakan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten.



Sehingga penanganan masalah gizi yang diakibatkan oleh penyakit atau kondisi tertentu pada bayi bisa dilakukan secara komprehensif. “Perlu sinergitas antara tenaga kesehatan fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk menemukan resiko stunting,” ujar Rachmat.

Lebih lanjut ia menegaskan jika dukungan fasilitas layanan kesehatan primer dalam surveilans gizi, deteksi dan penemuan kasus di masyarakat sangat dibutuhkan. “Setiap level harus mengambil peran aktif, melatih dokter umum dan dokter Puskesmas untuk Penanggulangan Stuning secara berjenjang dari posyandu, Puskesmas, hingga RSUD,” tandasnya.