Pemprov Sulsel-Pemkot Makassar Adu Argumen Soal Ancaman Banjir Dampak Rel KA
Senin, 08 Agustus 2022 - 16:06 WIB
loading...
Foto udara proyek rel Kereta api trans Sulawesi selatan di Kabupaten Maros, Rabu (20/7/2022) lalu. Kelanjutan proyek strategis nasional ini di Kota Makassar menuai pro-kontra, terkhusu perihal desain rel KA. Foto/SINDOnews/Muchtamir Zaide
A
A
A
MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ( Pemprov Sulsel ) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terus beradu argumen terkait ancaman banjir yang akan terjadi sekaitan dengan pembangunan konstruksi rel kereta api Makassar-Parepare segmen E.
Pemprov Sulsel mengklaim desain rel kereta api (KA) yang dikonsep at grade akan bebas banjir. Bahkan disebutkan aman terhadap banjir dengan periode 50 tahun.
Baca Juga: Kereta Api Makassar-Parepare Harus Tuntas Sebelum Tahun 2024
Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan (Perkimtan) Sulsel, Iqbal Suhaeb, menyebut hal itu sudah melalui sejumlah kajian. Kata dia, Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulsel sudah melakukan feasibility study pada wilayah yang dilalui rel kereta api di wilayah Makassar.
“Hasilnya Q50 tahun itu tidak akan banjir. Itu sudah dianalisis dengan konsep debit hujan yang paling tinggi yang pernah ada di Makassar,” ujar Iqbal.
Mantan Pj Wali Kota Makassar ini mengaku, sejak awal Pemprov Sulsel sudah menyurat kepada Kementerian Perhubungan RI melalui BPKA Sulsel. Surat itu berisi permintaan untuk melihat dan menganalisis dampak yang akan ditimbulkan dari pembangunan rel KA.
"Setelah mendapatkan hasil kajian dari BPKA, bahwa di lokasi yang akan dibangun rel secara at grade bebas banjir hingga 50 tahun ke depan, maka Pemprov Sulsel yakin dan mendukung penuh proyek strategis nasional (PSN) Presiden Jokowi tersebut," bebernya.
Lebih jauh, Iqbal juga memperlihatkan surat dari BPKA Sulsel yang berisi penjelasan teknis terkait kajian pembangunan jalur kereta api Makassar-Parepare untuk segmen E.
Dalam surat yang ditandatangani oleh Kepala BPKA Sulsel, Amanna Gappa, tertuang data terkait Studi DED (Detailed Engineering Design) Intermoda KA ke Pelabuhan Garongkong dan Makassar New Port yang sudah selesai dilaksanakan tahun 2021 oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian.
Adapun lingkup kegiatannya meliputi Survey topografi/geodesi, survey penyelidikan tanah/geoteknik survey dan analisis data hidrologi/hidrolika, kajian pola operasi kereta api, serta desain jalur, bangunan dan fasilitas operasi kereta api.
Dari data hidrologi dan hidrolika yang diperoleh juga dilakukan analisis data yang meliputi pengolahan data curah hujan minimal selama peride 10 tahun, estimasi hujan rata-rata daerah studi, analisis debit banjir dengan return periode 2, 10, 25, dan 50 tahun, analisis hidrologi sungai, perkiraan muka air banjir untuk perencanaan tinggi elevasi rel di jembatan
Berdasarkan hasil survey dan analisis data hidrologi dan hidrolika tersebut, maka desain pembangunan jalur kereta api dari Mandai sampai dengan Parangloe, dibuat perencaan saluran melintang berupa box culvert untuk melimpaskan debit air dan telah memperhitungkan tinggi muka air banjir maksimum.
“Sekali lagi, at grade rel kereta api di Makassar itu aman dari banjir. Silakan dibaca surat analisis teknis dari BPKA,” jelas Iqbal.
Baca Juga: SK Penentuan Lokasi Proyek Kereta Api di Makassar Sudah Terbit
Di sisi lain, Pemkot Makassar menyebut jika konstruksi rel kereta api dipaksakan menggunakan at grade, maka akan menimbulkan banjir. Oleh karena itu, Pemkot kukuh menginginkan agar konstruksinya dibuat melayang atau elevated.
"Ini kalau at grade, bukan bikin kereta api, tapi bikin bendungan. Kalau nanti ada apa-apa, yang disalahkan lagi presiden, karena ini program nasional. Makassar ini saya tahu betul karakternya. Nanti terbawa-bawa lagi pimpinan negara, dibully lagi. Saya kan die hard-nya beliau, tapi saya bela juga rakyat saya," jelas Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto
Danny-sapaan akrabnya, pun sempat beberapa kali menyinggung konsep rel yang dibangun di Maros. Dia mempertanyakan alasan rel di Maros dibangun dengan konsep elevated untuk menghindari gudang swasta, sementara di Makassar tak bisa dibangun.
"Kenapa di Maros elevated? Kepentingan apa sampai elevated? Ini gudang, rel di atasnya. Hebatnya itu gudang. Sedangkan rakyat ini kemungkinan banjir. Katanya elevated mahal, kenapa mahal tapi bisa (dibangun di atas) di gudang. Ada apa? Kan aneh itu, kenapa buang uang bukan untuk rakyat," bebernya.
Ia pun akan terus mengupayakan agar konstruksi rel di Makassar bisa berubah. Dalam waktu dekat, dia akan kembali bersurat ke Kementerian Perhubungan terkait hal ini. "Saya konsultasi sama DPRD dulu, insyaallah suratnya segera kami buat," tandasnya.
Ketua Forum Komunitas Hijau Makassar, Ahmad Yusran, mempertanyakan hasil rapat komisi penilai AMDAL Sulsel terhadap Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) terhadap pembangunan jalur Kereta Api Makassar-Parepare.
Menurutnya, proyek kereta api ini banyak menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hidup yang tidak dikelola dengan baik. Di antaranya abai melakukan pengelolaan terhadap sumber dampak dari rencana pembangunan jalur. Serta tidak mengakomodir amendemen UU Cipta Kerja melalui KLHK, Kementerian PUPR, Kementerian Agraria dan Penetapan Ruang.
Apalagi saat melaksanakan dan mengevaluasi secara periodik sistem tanggap darurat (emergency respons) untuk menanggulangi kecelakaan, pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.
"Mulai dari masalah ganti rugi tanah warga, dan ruas jalan yang berdebu hingga lahan pertanian yang rusak oleh karena dampak aktivitas. Sebut saja ditengah ekstrimnya cuaca dengan curah hujan yang tinggi sudah membanjiri pemukiman warga," katanya.
"Tak lepas juga oleh adanya lintasan yang menggenangi Kecamatan Bungoro dan merendam sejumlah Kampung Baru, Kelurahan Bori Appaka, Kecamatan Segeri, dan Kampung Bonto Mate'ne, Kampung Citta, Kelurahan Bonto Mate'ne, Kelurahan Bawasalo pada awal Desember 2021," tambah Ahmad Yusran.
Lebih lanjut, Yusran membeberkan bahwa dari balik proyek kereta api telah membawa dampak dalam sistem perkotaan kawasan perkotaan Mamminasata yang berhierarki, terstruktur, dan seimbang sesuai fungsi dan tingkat pelayanannya.
Termasuk hilangnya fungsi keseimbangan, fungsi lindung dan fungsi budidaya pada kawasan Perkotaan Mamminasata sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Baca Juga: Duh! Fasum Pemkot Makassar Terdampak Lahan Kereta Api
Padahal, kata dia, mamminasata adalah satu kesatuan kawasan perkotaan yang terdiri atas Kota Makassar sebagai kawasan perkotaan inti, kawasan perkotaan Maros di Kabupaten Maros, Kawasan Perkotaan Sungguminasa di Kabupaten Gowa, Kawasan Perkotaan Takalar di Kabupaten Takalar yang membentuk kawasan metropolitan.
"Berkaca dari pengalaman bencana banjir dan kerugian warga di kota Makassar, masih terngiang dalam ingatan. Makanya dengan berbagai pertimbangan dan aspek lain, adalah hal wajar Wali Kota Makassar Danny Pomanto menolak kontruksi rel at grade di daratan kota Makassar karena warganya masih trauma oleh teror ancaman banjir yang setiap saat terjadi. Apalagi akan adanya pembangunan rel kereta api melintasi daratan kota Makassar," pungkasnya.
Pemprov Sulsel mengklaim desain rel kereta api (KA) yang dikonsep at grade akan bebas banjir. Bahkan disebutkan aman terhadap banjir dengan periode 50 tahun.
Baca Juga: Kereta Api Makassar-Parepare Harus Tuntas Sebelum Tahun 2024
Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan (Perkimtan) Sulsel, Iqbal Suhaeb, menyebut hal itu sudah melalui sejumlah kajian. Kata dia, Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulsel sudah melakukan feasibility study pada wilayah yang dilalui rel kereta api di wilayah Makassar.
“Hasilnya Q50 tahun itu tidak akan banjir. Itu sudah dianalisis dengan konsep debit hujan yang paling tinggi yang pernah ada di Makassar,” ujar Iqbal.
Mantan Pj Wali Kota Makassar ini mengaku, sejak awal Pemprov Sulsel sudah menyurat kepada Kementerian Perhubungan RI melalui BPKA Sulsel. Surat itu berisi permintaan untuk melihat dan menganalisis dampak yang akan ditimbulkan dari pembangunan rel KA.
"Setelah mendapatkan hasil kajian dari BPKA, bahwa di lokasi yang akan dibangun rel secara at grade bebas banjir hingga 50 tahun ke depan, maka Pemprov Sulsel yakin dan mendukung penuh proyek strategis nasional (PSN) Presiden Jokowi tersebut," bebernya.
Lebih jauh, Iqbal juga memperlihatkan surat dari BPKA Sulsel yang berisi penjelasan teknis terkait kajian pembangunan jalur kereta api Makassar-Parepare untuk segmen E.
Dalam surat yang ditandatangani oleh Kepala BPKA Sulsel, Amanna Gappa, tertuang data terkait Studi DED (Detailed Engineering Design) Intermoda KA ke Pelabuhan Garongkong dan Makassar New Port yang sudah selesai dilaksanakan tahun 2021 oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian.
Adapun lingkup kegiatannya meliputi Survey topografi/geodesi, survey penyelidikan tanah/geoteknik survey dan analisis data hidrologi/hidrolika, kajian pola operasi kereta api, serta desain jalur, bangunan dan fasilitas operasi kereta api.
Dari data hidrologi dan hidrolika yang diperoleh juga dilakukan analisis data yang meliputi pengolahan data curah hujan minimal selama peride 10 tahun, estimasi hujan rata-rata daerah studi, analisis debit banjir dengan return periode 2, 10, 25, dan 50 tahun, analisis hidrologi sungai, perkiraan muka air banjir untuk perencanaan tinggi elevasi rel di jembatan
Berdasarkan hasil survey dan analisis data hidrologi dan hidrolika tersebut, maka desain pembangunan jalur kereta api dari Mandai sampai dengan Parangloe, dibuat perencaan saluran melintang berupa box culvert untuk melimpaskan debit air dan telah memperhitungkan tinggi muka air banjir maksimum.
“Sekali lagi, at grade rel kereta api di Makassar itu aman dari banjir. Silakan dibaca surat analisis teknis dari BPKA,” jelas Iqbal.
Baca Juga: SK Penentuan Lokasi Proyek Kereta Api di Makassar Sudah Terbit
Di sisi lain, Pemkot Makassar menyebut jika konstruksi rel kereta api dipaksakan menggunakan at grade, maka akan menimbulkan banjir. Oleh karena itu, Pemkot kukuh menginginkan agar konstruksinya dibuat melayang atau elevated.
"Ini kalau at grade, bukan bikin kereta api, tapi bikin bendungan. Kalau nanti ada apa-apa, yang disalahkan lagi presiden, karena ini program nasional. Makassar ini saya tahu betul karakternya. Nanti terbawa-bawa lagi pimpinan negara, dibully lagi. Saya kan die hard-nya beliau, tapi saya bela juga rakyat saya," jelas Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto
Danny-sapaan akrabnya, pun sempat beberapa kali menyinggung konsep rel yang dibangun di Maros. Dia mempertanyakan alasan rel di Maros dibangun dengan konsep elevated untuk menghindari gudang swasta, sementara di Makassar tak bisa dibangun.
"Kenapa di Maros elevated? Kepentingan apa sampai elevated? Ini gudang, rel di atasnya. Hebatnya itu gudang. Sedangkan rakyat ini kemungkinan banjir. Katanya elevated mahal, kenapa mahal tapi bisa (dibangun di atas) di gudang. Ada apa? Kan aneh itu, kenapa buang uang bukan untuk rakyat," bebernya.
Ia pun akan terus mengupayakan agar konstruksi rel di Makassar bisa berubah. Dalam waktu dekat, dia akan kembali bersurat ke Kementerian Perhubungan terkait hal ini. "Saya konsultasi sama DPRD dulu, insyaallah suratnya segera kami buat," tandasnya.
Ketua Forum Komunitas Hijau Makassar, Ahmad Yusran, mempertanyakan hasil rapat komisi penilai AMDAL Sulsel terhadap Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) terhadap pembangunan jalur Kereta Api Makassar-Parepare.
Menurutnya, proyek kereta api ini banyak menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hidup yang tidak dikelola dengan baik. Di antaranya abai melakukan pengelolaan terhadap sumber dampak dari rencana pembangunan jalur. Serta tidak mengakomodir amendemen UU Cipta Kerja melalui KLHK, Kementerian PUPR, Kementerian Agraria dan Penetapan Ruang.
Apalagi saat melaksanakan dan mengevaluasi secara periodik sistem tanggap darurat (emergency respons) untuk menanggulangi kecelakaan, pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.
"Mulai dari masalah ganti rugi tanah warga, dan ruas jalan yang berdebu hingga lahan pertanian yang rusak oleh karena dampak aktivitas. Sebut saja ditengah ekstrimnya cuaca dengan curah hujan yang tinggi sudah membanjiri pemukiman warga," katanya.
"Tak lepas juga oleh adanya lintasan yang menggenangi Kecamatan Bungoro dan merendam sejumlah Kampung Baru, Kelurahan Bori Appaka, Kecamatan Segeri, dan Kampung Bonto Mate'ne, Kampung Citta, Kelurahan Bonto Mate'ne, Kelurahan Bawasalo pada awal Desember 2021," tambah Ahmad Yusran.
Lebih lanjut, Yusran membeberkan bahwa dari balik proyek kereta api telah membawa dampak dalam sistem perkotaan kawasan perkotaan Mamminasata yang berhierarki, terstruktur, dan seimbang sesuai fungsi dan tingkat pelayanannya.
Termasuk hilangnya fungsi keseimbangan, fungsi lindung dan fungsi budidaya pada kawasan Perkotaan Mamminasata sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Baca Juga: Duh! Fasum Pemkot Makassar Terdampak Lahan Kereta Api
Padahal, kata dia, mamminasata adalah satu kesatuan kawasan perkotaan yang terdiri atas Kota Makassar sebagai kawasan perkotaan inti, kawasan perkotaan Maros di Kabupaten Maros, Kawasan Perkotaan Sungguminasa di Kabupaten Gowa, Kawasan Perkotaan Takalar di Kabupaten Takalar yang membentuk kawasan metropolitan.
"Berkaca dari pengalaman bencana banjir dan kerugian warga di kota Makassar, masih terngiang dalam ingatan. Makanya dengan berbagai pertimbangan dan aspek lain, adalah hal wajar Wali Kota Makassar Danny Pomanto menolak kontruksi rel at grade di daratan kota Makassar karena warganya masih trauma oleh teror ancaman banjir yang setiap saat terjadi. Apalagi akan adanya pembangunan rel kereta api melintasi daratan kota Makassar," pungkasnya.
(tri)
Lihat Juga :
