Sambut KKRI, Pj Gubernur Dukung Pengawasan Kejaksaan di Sulbar
loading...
Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik menyambut kunjungan Komisioner Kejaksaan RI (KKRI) di Rujab, Senin (11/7/2022) malam. Foto/Istimewa
A
A
A
SULBAR - Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Akmal Malik mendukung Komisioner Kejaksaan RI (KKRI) dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja kejaksaan di seluruh Indonesia, termasuk di Sulbar.
Menurutnya, Sulbar dipilih menjadi salah satu daerah pengawasan karena berdasarkan pada progres penegakan hukum, utamanya dalam melakukan pencegahan korupsi di lingkup Pemprov Sulbar .
"Tentunya hasil pengawasan ini menjadi masukan yang berharga nanti bagi presiden untuk menghadirkan Kejaksaan yang lebih baik," kata Akmal, saat menyambut kunjungan Komisioner Kejaksaan RI (KKRI) di Sulbar, Senin (11/7/2022) malam.
Selama ini, sambung Akmal, pendampingan terus dilakukan oleh Kejaksaan terhadap berbagai produk-produk hukum baik Perda, Perkada atau produk kebijakan nasional. Hal itu menjadi sebuah langkah yang baik untuk pencegahan, salah satunya lewat komunikasi.
"Selama pendampingan yang dilakukan oleh Kejaksaan dan tentunya bagi pegawai tidak usah melakukan aneh-aneh, ikuti saja aturan, bekerja secara baik. Komunikasi itu penting untuk menghindari kita dalam melakukan kesalahan-kesalahan pengambilan kebijakan," jelas Akmal.
Sementara Komisioner Pengawas Kejaksaan RI, Resi Anna Napitupulu mengatakan kunjungan yang dilakukan Komisioner Pengawas kejaksaan RI di Sulbar merupakan bentuk perkenalan. Sekaligus melakukan penilaian terhadap kinerja Kejaksaan seluruh Indonesia, termasuk di Sulbar.
"Hasil yang kami peroleh, kami analisa untuk pelaksanaan tugas yang kami laporkan kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Kabinet. Sesuai amanat," kata Rosi.
Dari hasil penilaian yang dilakukan, menurutnya dalam kasus penegakan hukum di Sulbar seluruhnya berjalan tanpa mengalami masalah.
"Penilaian di Sulbar bagus tidak ada gaduh semua diselesaikan sebagaimana mestinya sesuai hasil pemantauan," ujarnya.
Menurutnya, Sulbar dipilih menjadi salah satu daerah pengawasan karena berdasarkan pada progres penegakan hukum, utamanya dalam melakukan pencegahan korupsi di lingkup Pemprov Sulbar .
"Tentunya hasil pengawasan ini menjadi masukan yang berharga nanti bagi presiden untuk menghadirkan Kejaksaan yang lebih baik," kata Akmal, saat menyambut kunjungan Komisioner Kejaksaan RI (KKRI) di Sulbar, Senin (11/7/2022) malam.
Selama ini, sambung Akmal, pendampingan terus dilakukan oleh Kejaksaan terhadap berbagai produk-produk hukum baik Perda, Perkada atau produk kebijakan nasional. Hal itu menjadi sebuah langkah yang baik untuk pencegahan, salah satunya lewat komunikasi.
"Selama pendampingan yang dilakukan oleh Kejaksaan dan tentunya bagi pegawai tidak usah melakukan aneh-aneh, ikuti saja aturan, bekerja secara baik. Komunikasi itu penting untuk menghindari kita dalam melakukan kesalahan-kesalahan pengambilan kebijakan," jelas Akmal.
Sementara Komisioner Pengawas Kejaksaan RI, Resi Anna Napitupulu mengatakan kunjungan yang dilakukan Komisioner Pengawas kejaksaan RI di Sulbar merupakan bentuk perkenalan. Sekaligus melakukan penilaian terhadap kinerja Kejaksaan seluruh Indonesia, termasuk di Sulbar.
"Hasil yang kami peroleh, kami analisa untuk pelaksanaan tugas yang kami laporkan kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Kabinet. Sesuai amanat," kata Rosi.
Dari hasil penilaian yang dilakukan, menurutnya dalam kasus penegakan hukum di Sulbar seluruhnya berjalan tanpa mengalami masalah.
"Penilaian di Sulbar bagus tidak ada gaduh semua diselesaikan sebagaimana mestinya sesuai hasil pemantauan," ujarnya.
(agn)
Lihat Juga :
