Bangun Daerah, Kaltim Gunakan Data Presisi Geospasial
Kamis, 07 November 2024 - 18:21 WIB
loading...
Pemberian Penghargaan Bhumandala untuk Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial dengan Predikat Rajata di Jakarta, Senin (4/11/2024). FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik menilai sukses pembangunan daerah akan sulit diwujudkan tanpa perencanaan yang baik. Sementara perencanaan yang baik, tidak mungkin dihasilkan dari data yang hanya menyalin data lama alias copy paste. Sumber data yang akurat akan sangat menentukan akurasi pengambilan kebijakan para kepala daerah.
"Ketika datanya tidak akurat pasti kebijakannya juga tidak akan akurat. Jadi kuncinya adalah data presisi, data yang akurat," kata Akmal Malik usai menerima Penghargaan Bhumandala untuk Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial dengan Predikat Rajata di Jakarta dikutip, Kamis (7/11/2024).
Sejak diberi amanah menjadi Penjabat Gubernur Kaltim, pada awal Oktober 2023, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu tancap gas segera memetakan data presisi melalui survei langsung ke desa-desa. Kabupaten pertama yang menjadi percontohan adalah Penajam Paser Utara (PPU). Kabupaten ini dipilih karena bersentuhan langsung dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang gencar dibangun di akhir masa jabatan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Akmal ingin pembangunan PPU berjalan selaras dengan kemajuan IKN.
Lebih jauh dijelaskan Akmal, proyek percontohan berbasis data desa presisi ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) 39/2019 tentang Satu Data Indonesia. Kabupaten PPU dipilih karena merupakan daerah penyangga IKN. Akmal ingin agar PPU tumbuh bersama dengan IKN.
"Daerah-daerah penyangga harus tumbuh bersama IKN. Karena itu, data yang akurat harus disiapkan sebagai dasar untuk perencanaan pembangunan," katanya.
Perencanaan pembangunan yang tidak berbasis data presisi akan menyebabkan penggunaan anggaran tidak efisien. Intervensi pemerintah juga tidak akan tepat sasaran. Dengan data presisi akan diketahui jumlah angka stunting, warga miskin, bangunan sekolah kurang layak, rumah tidak layak huni, sanitasi, potensi pertanian dan lain sebagainya.
Di era kepemimpinan Akmal Malik, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan komitmen sangat serius untuk menjadikan data geospasial sebagai basis pembuatan peta perencanaan pembangunan. Untuk pengolahan data presisi ini, Pemprov Kaltim menggandeng Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Universitas Mulawarman (Unmul).
"Ketika datanya tidak akurat pasti kebijakannya juga tidak akan akurat. Jadi kuncinya adalah data presisi, data yang akurat," kata Akmal Malik usai menerima Penghargaan Bhumandala untuk Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial dengan Predikat Rajata di Jakarta dikutip, Kamis (7/11/2024).
Sejak diberi amanah menjadi Penjabat Gubernur Kaltim, pada awal Oktober 2023, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu tancap gas segera memetakan data presisi melalui survei langsung ke desa-desa. Kabupaten pertama yang menjadi percontohan adalah Penajam Paser Utara (PPU). Kabupaten ini dipilih karena bersentuhan langsung dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang gencar dibangun di akhir masa jabatan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Akmal ingin pembangunan PPU berjalan selaras dengan kemajuan IKN.
Lebih jauh dijelaskan Akmal, proyek percontohan berbasis data desa presisi ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) 39/2019 tentang Satu Data Indonesia. Kabupaten PPU dipilih karena merupakan daerah penyangga IKN. Akmal ingin agar PPU tumbuh bersama dengan IKN.
"Daerah-daerah penyangga harus tumbuh bersama IKN. Karena itu, data yang akurat harus disiapkan sebagai dasar untuk perencanaan pembangunan," katanya.
Perencanaan pembangunan yang tidak berbasis data presisi akan menyebabkan penggunaan anggaran tidak efisien. Intervensi pemerintah juga tidak akan tepat sasaran. Dengan data presisi akan diketahui jumlah angka stunting, warga miskin, bangunan sekolah kurang layak, rumah tidak layak huni, sanitasi, potensi pertanian dan lain sebagainya.
Di era kepemimpinan Akmal Malik, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan komitmen sangat serius untuk menjadikan data geospasial sebagai basis pembuatan peta perencanaan pembangunan. Untuk pengolahan data presisi ini, Pemprov Kaltim menggandeng Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Universitas Mulawarman (Unmul).
Lihat Juga :
