Bupati Gowa Serahkan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021 ke DPRD
Selasa, 05 Juli 2022 - 09:18 WIB
loading...
Bupati Gowa, Adnan Purictha Ichsan menyerahkan Ranperda Pertanggunjawaban APBD 2021 kepada DPRD Gowa. Foto/Istimewa
A
A
A
GOWA - Bupati Gowa , Adnan Purictha Ichsan menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggunjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggran 2021 pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa, Senin (4/7/2022).
Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan mengatakan penyerahan ini berdasarkan regulasi yang ada, bahwa laporan yang sudah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) wajib disampaikan Pemerintah Daerah kepada DPRD selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakahir.
Adnan menyebutkan laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021 ini sudah melalui tahapan pemerikasaan dari Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, Kabupaten Gowa mendapat predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Baca Juga: Bupati Gowa Optimistis Pakatto Bakal Ditetapkan Jadi Desa Antikorupsi
“Kami menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Gowa atas kerjasama dan perhatian yang serius sehingga Opini WTP kesepuluh ini dapat kita raih. Mudah-mudahan ini memotivasi kita untuk mengelola keuangan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Adnan menjelaskan gambaran umum pengalokasian APBD Tahun Anggaran 2021, pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan dianggarakan sebesar Rp2,37 triliun direalisasi sebesar Rp2,025 triliun atau 90,52 persen.
“Dengan demikian jumlah sisa lebih perhitungan anggaran atau Silpa Rp215 miliar yang mana saldo tersebut sudah termasuk sisa dana JKN, sisa dana alokasi khusus dan sisa dana untuk pembayaran program kegiatan yang belum selesai dilunasi pada tahun anggaran 2021,” ungkapnya.
Adnan berharap setelah dilakukan penyerahan ini DPRD bisa segera melakukan pembahasan sesuai dengan peraturan pasal 194 ayat 3 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 diatur bahwa persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD atas Rancangan Perda dimaksud dilakukan paling lambat 7 bulan setelah anggaran berakhir.
“Menurut regulasi yang ada Perda Laporan Pertanggujawaban wajib disampaikan kepada Menteri Keuangan paling lambat 31 Agustus,” tandasnya.
Baca Juga: Imunisasi Dasar Lengkap di Kabupaten Gowa Capai 96,31 Persen
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Gowa , Rafiuddin mengaku dengan selesainya penyerahan ini tentu pihaknya akan segera melakukan pembahasan, sehingga Ranparda ini bisa segera ditetapkan menjadi Perda.
“Kita usahakan secepatnya disahkan menjadi Peraturan Daerah, jadi mungkin besok atau lusa saya akan melakukan rapat dengan teman-teman di DPRD untuk melakukan pembahasan,” tandasnya.
Turut hadir dalam Rapat Paripurna ini Wakil Bupati Gowa, H Abd Rauf Malaganni, Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Kamsina, pimpinan SKPD, Kepala Bagian dan Camat lingkup Pemkab Gowa .
Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan mengatakan penyerahan ini berdasarkan regulasi yang ada, bahwa laporan yang sudah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) wajib disampaikan Pemerintah Daerah kepada DPRD selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakahir.
Adnan menyebutkan laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021 ini sudah melalui tahapan pemerikasaan dari Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, Kabupaten Gowa mendapat predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Baca Juga: Bupati Gowa Optimistis Pakatto Bakal Ditetapkan Jadi Desa Antikorupsi
“Kami menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Gowa atas kerjasama dan perhatian yang serius sehingga Opini WTP kesepuluh ini dapat kita raih. Mudah-mudahan ini memotivasi kita untuk mengelola keuangan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Adnan menjelaskan gambaran umum pengalokasian APBD Tahun Anggaran 2021, pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan dianggarakan sebesar Rp2,37 triliun direalisasi sebesar Rp2,025 triliun atau 90,52 persen.
“Dengan demikian jumlah sisa lebih perhitungan anggaran atau Silpa Rp215 miliar yang mana saldo tersebut sudah termasuk sisa dana JKN, sisa dana alokasi khusus dan sisa dana untuk pembayaran program kegiatan yang belum selesai dilunasi pada tahun anggaran 2021,” ungkapnya.
Adnan berharap setelah dilakukan penyerahan ini DPRD bisa segera melakukan pembahasan sesuai dengan peraturan pasal 194 ayat 3 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 diatur bahwa persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD atas Rancangan Perda dimaksud dilakukan paling lambat 7 bulan setelah anggaran berakhir.
“Menurut regulasi yang ada Perda Laporan Pertanggujawaban wajib disampaikan kepada Menteri Keuangan paling lambat 31 Agustus,” tandasnya.
Baca Juga: Imunisasi Dasar Lengkap di Kabupaten Gowa Capai 96,31 Persen
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Gowa , Rafiuddin mengaku dengan selesainya penyerahan ini tentu pihaknya akan segera melakukan pembahasan, sehingga Ranparda ini bisa segera ditetapkan menjadi Perda.
“Kita usahakan secepatnya disahkan menjadi Peraturan Daerah, jadi mungkin besok atau lusa saya akan melakukan rapat dengan teman-teman di DPRD untuk melakukan pembahasan,” tandasnya.
Turut hadir dalam Rapat Paripurna ini Wakil Bupati Gowa, H Abd Rauf Malaganni, Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Kamsina, pimpinan SKPD, Kepala Bagian dan Camat lingkup Pemkab Gowa .
(agn)
Lihat Juga :
