Seluruh Fraksi DPRD Bantaeng Setujui Pertanggungjawaban APBD 2021
loading...
Seluruh fraksi di DPRD Bantaeng menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBD 2021 menjadi Perda. Foto/Istimewa
A
A
A
BANTAENG - Seluruh fraksi di DPRD Bantaeng menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBD 2021 menjadi Perda. Hal itu tertuang dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Bantaeng, Selasa (28/6/2022).
Persetujuan seluruh fraksi di dewan menunjukkan pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantaeng di bawah kepemimpinan Bupati Ilham Azikin telah berjalan dengan baik.
Hal itu diperkuat pula dengan capaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
"Opini WTP menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan, dan terdapat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan," kata Bupati Ilham.
"Pencapaian opini WTP ini merupakan pencapaian terbaik bagi pemerintah daerah atas kinerja keuangan. Namun merupakan suatu tantangan bagi eksekutif dan legislatif untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dan penyempurnaan," sambung dia.
Selain itu, Bupati Ilham juga mengharapkan seluruh perangkat daerah menjadikan hasil pembahasan DPRD yang berupa rekomendasi, dapat dipergunakan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun berikutnya.
"Saya mengharapkan agar para jajaran pemerintah daerah dapat mengevaluasi pelaksanaan belanja program dan kegiatan dalam rangka menjamin manfaat yang dihasilkan. Sehingga perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan optimal, terpadu, berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan," jelas dia.
Sementara itu, Ketua DPRD Bantaeng, Hamsyah Ahmad, meminta kepada eksekutif untuk menjalankan segera rekomendasi yang tertuang dalam rapat paripurna tersebut.
Sejumlah rekomendasi tersebut seperti perbaikan infrastruktur jalan, keluhan masyarakat terkait PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia, serta kesejahteraan tenaga honorer. "Rekomendasi-rekomendasi itu harus segera dilaksanakan," singkatnya.
Persetujuan seluruh fraksi di dewan menunjukkan pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantaeng di bawah kepemimpinan Bupati Ilham Azikin telah berjalan dengan baik.
Hal itu diperkuat pula dengan capaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
"Opini WTP menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan, dan terdapat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan," kata Bupati Ilham.
"Pencapaian opini WTP ini merupakan pencapaian terbaik bagi pemerintah daerah atas kinerja keuangan. Namun merupakan suatu tantangan bagi eksekutif dan legislatif untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dan penyempurnaan," sambung dia.
Selain itu, Bupati Ilham juga mengharapkan seluruh perangkat daerah menjadikan hasil pembahasan DPRD yang berupa rekomendasi, dapat dipergunakan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun berikutnya.
"Saya mengharapkan agar para jajaran pemerintah daerah dapat mengevaluasi pelaksanaan belanja program dan kegiatan dalam rangka menjamin manfaat yang dihasilkan. Sehingga perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan optimal, terpadu, berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan," jelas dia.
Sementara itu, Ketua DPRD Bantaeng, Hamsyah Ahmad, meminta kepada eksekutif untuk menjalankan segera rekomendasi yang tertuang dalam rapat paripurna tersebut.
Sejumlah rekomendasi tersebut seperti perbaikan infrastruktur jalan, keluhan masyarakat terkait PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia, serta kesejahteraan tenaga honorer. "Rekomendasi-rekomendasi itu harus segera dilaksanakan," singkatnya.
(tri)
Lihat Juga :
