Gandeng AIHSP, Bappelitbangda Sulsel Benahi Data Penyandang Disabilitas

MAKASSAR - Bappelitbangda Sulsel bersama Kemitraan Australia Indonesia untuk Ketahanan Kesehatan (Australia Indonesia Health Security Partnership/AIHSP) bakal membenahi manajemen data penyandang disabilitas . Hal itu dinilai akan mendukung upaya percepatan vaksinasi Covid-19 di daerah berjuluk Butta Salewangang.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Bappelitbangda Sulsel, Andi Darmawan Bintang, pada Lokakarya Manajemen Data dan Persiapan Penyelenggaraan Gebyar Pekan Vaksinasi Inklusif di Sulsel, belum lama ini. Kegiatan itu melibatkan berbagai kelompok pemangku kepentingan di tingkat Provinsi Sulsel, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Bone.



Kelengkapan dan keselarasan data personal warga Sulsel yang menyandang disabilitas menjadi kebutuhan prioritas, menyusul upaya untuk meningkatkan dan memperluas cakupan vaksinasi Covid-19. Terlebih, akselerasi vaksinasi di semua kalangan, termasuk terhadap kelompok rentan, tidak dapat ditunda lagi agar Indonesia bisa segera lepas dari situasi pandemi.

"Ada kebutuhan yang semakin mendesak untuk melengkapi data penyandang disabilitas, merespon arahan Presiden Republik Indonesia untuk mengoptimalkan vaksinasi Covid-19 di kalangan rentan termasuk penyandang disabilitas yang telah dimulai sejak tahun lalu," ungkap Darmawan.

Koordinator AIHSP Provinsi Sulsel, Agung P.J Wahyuda, menambahkan data Kementerian Sosial tahun 2022 menunjukkan jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 16,5 juta jiwa, dengan proporsi 7,6 juta laki-laki dan 8,9 juta perempuan. Hingga saat ini, tidak tersedia data akurat jumlah penyandang disabilitas di Sulsel, termasuk yang telah atau belum menerima vaksinasi.

"Komitmen untuk memprioritaskan penyuntikan vaksin bagi penyandang disabilitas perlu diikuti dengan penyelenggaraan vaksinasi yang inklusif dan proaktif," tutur dia.

Adapun enam unit pelaksana teknis di Provinsi Sulsel yang terkait kepemilikan data sumber daya manusia penyandang disabilitas , menyampaikan catatan datanya dalam diskusi panel. Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pusat Statistik, dan Komisi Pemilihan Umum saling bertukar informasi dan komitmen untuk meningkatkan kelengkapan serta harmonisasi data, agar dapat mendukung layanan sosial yang lebih inklusif bagi para penyandang disabilitas, termasuk mempercepat pencapaian target angka vaksinasi di antara kelompok rentan ini.

Hal ini tentunya menjadi titik awal manajemen data penyandang disabilitas yang lebih berkelanjutan, seperti yang diharapkan bersama.

"Saat ini kami mencatat terdapat 57.962 penyandang disabilitas antara usia 5-59 tahun, yang tersebar di seluruh provinsi. Dinas Sosial merujuk pada kelengkapan data di sistem Data Terpadu Kesejateraan Sosial (DTKS) yang terus dimutakhirkan antara lain berdasar kontribusi rutin dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) yang mendampingi keluarga penerima bantuan sosial, termasuk keluarga dengan anggota penyandang disabilitas,” jelas Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia Dinas Sosial Provinsi Sulsel, Muhammad Bakri.