Gubernur Sulsel Ikuti Diskusi Pencegahan Korupsi KPK RI Via Konferensi Video
loading...
Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah saat mengikuti diskusi pencegahan korupsi KPK RI. Foto: Pemprov Sulsel
A
A
A
MAKASSAR - Gubernur Sulsel , Nurdin Abdullah mengikuti konferensi video dialog intreraktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bersama gubernur se-Indonesia, Rabu (24/6/2020).
Dalam dialog ini, Ketua KPK, Firli Bahuri mengajak 34 gubernur untuk memperkuat sinergi dan meningkatkan efektivitas dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Khususnya di tengah pandemi COVID-19 saat ini, yang juga menjadi tanggung jawab bersama.
Dalam diskusi interaktif tersebut, Firli mengaku memahami bagaimana tantangan yang dihadapi para gubernur dalam penanganan pandemi COVID-19, terutama dengan kondisi penurunan belanja barang, modal dan transfer keuangan daerah.
“Sementara, gubernur harus memenuhi janji-janji sebagaimana visi dan misi yang pernah disampaikan saat kampanye,” katanya.
Ia menekankan, gubernur harus dapat mengarahkan program dan fokus kegiatan pada tujuan untuk keselamatan masyarakat di tengah pandemi ini. Sebab, keselamatan warga adalah yang utama.
Sehingga, ia meminta kepala daerah dapat bersinergi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi ini. Termasuk dengan menciptakan inovasi serta langkah-langkah penanganan. Langkah ini harus berpegang pada prinsip akuntabilitas.
Ia melanjutkan, KPK juga telah melakukan sejumlah langkah pencegahan korupsi. Terkait pengadaan barang dan jasa, juga telah menerbitkan surat edaran sebagai rambu-rambu. Untuk mencegah potensi korupsi, juga dilakukan kajian sistem, evaluasi dan memberikan rekomendasi untuk menghindari potensi terjadinya korupsi.
"Yang terakhir, kami telah melakukan kajian terhadap program kartu prakerja,” ujarnya.
Dalam dialog ini, Ketua KPK, Firli Bahuri mengajak 34 gubernur untuk memperkuat sinergi dan meningkatkan efektivitas dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Khususnya di tengah pandemi COVID-19 saat ini, yang juga menjadi tanggung jawab bersama.
Dalam diskusi interaktif tersebut, Firli mengaku memahami bagaimana tantangan yang dihadapi para gubernur dalam penanganan pandemi COVID-19, terutama dengan kondisi penurunan belanja barang, modal dan transfer keuangan daerah.
“Sementara, gubernur harus memenuhi janji-janji sebagaimana visi dan misi yang pernah disampaikan saat kampanye,” katanya.
Ia menekankan, gubernur harus dapat mengarahkan program dan fokus kegiatan pada tujuan untuk keselamatan masyarakat di tengah pandemi ini. Sebab, keselamatan warga adalah yang utama.
Sehingga, ia meminta kepala daerah dapat bersinergi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi ini. Termasuk dengan menciptakan inovasi serta langkah-langkah penanganan. Langkah ini harus berpegang pada prinsip akuntabilitas.
Ia melanjutkan, KPK juga telah melakukan sejumlah langkah pencegahan korupsi. Terkait pengadaan barang dan jasa, juga telah menerbitkan surat edaran sebagai rambu-rambu. Untuk mencegah potensi korupsi, juga dilakukan kajian sistem, evaluasi dan memberikan rekomendasi untuk menghindari potensi terjadinya korupsi.
"Yang terakhir, kami telah melakukan kajian terhadap program kartu prakerja,” ujarnya.
(luq)
Explore More