Bupati Jayapura Minta Majelis Rakyat Papua Tak Menutup Aspirasi Warga Pendukung DOB
Selasa, 10 Mei 2022 - 19:15 WIB
loading...
Bupati Jayapura Mathius Awoitauw meminta Majelis Rakyat Papua (MRP) melaporkan dan tak menutup aspirasi masyarakat yang menerima pembentukan DOB Papua. Foto/Ist
A
A
A
JAYAPURA - Bupati Jayapura Mathius Awoitauw meminta Majelis Rakyat Papua (MRP) melaporkan aspirasi masyarakat yang menerima pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Papua.
Bahkan ia juga meminta MRP tidak menutup aspirasi warga Papua yang menerima pembentukan DOB Papua.
Baca juga: DPR Sahkan Usulan 3 DOB Papua, Indonesia Akan Miliki 37 Provinsi
"Tidak bisa dengan cara menutup aspirasi masyarakat yang sepakat adanya daerah otonom baru lalu mereka (MRP) ke Jakarta dalam agenda apa? Kenapa semua keputusan terhadap aspirasi masyarakat tidak melalui mekanisme sebuah rapat paripurna atau rapat istimewa. Jangan bikin keputusan di jalan-jalan," ujar Bupati Awoitauw dalam keterangan tertulis, Selasa (10/5/2022).
Awoitauw juga mengungkapkan kekecewaannya lantaran MRP dinilai tidak menjalankan tugas pokok dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 3 Tahun 2008, yaitu MRP bisa memanggil seluruh kepala daerah di Papua untuk mendiskusikan semua persoalan.
"Sebagai pimpinan daerah, MRP tidak pernah membuka diri atau berdiskusi dengan kami. Secara khusus kami di Tabi, dalam setiap pertemuan selalu menghadirkan pihak MRP, DPRP, untuk mendengar semua aspirasi masyarakat Tabi, tidak pernah kami menutup diri untuk berbicara satu dengan lainnya atas dasar kepentingan masyarakat," ucapnya.
Salah satu harapan Bupati adalah dukungan serius yang diturunkan melalui regulasi pembentukkan pemetaan wilayah adat. Dia meyakini, melalui pemetaan itu, hak-hak masyarakat dapat diperhatikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi warga.
Bahkan ia juga meminta MRP tidak menutup aspirasi warga Papua yang menerima pembentukan DOB Papua.
Baca juga: DPR Sahkan Usulan 3 DOB Papua, Indonesia Akan Miliki 37 Provinsi
"Tidak bisa dengan cara menutup aspirasi masyarakat yang sepakat adanya daerah otonom baru lalu mereka (MRP) ke Jakarta dalam agenda apa? Kenapa semua keputusan terhadap aspirasi masyarakat tidak melalui mekanisme sebuah rapat paripurna atau rapat istimewa. Jangan bikin keputusan di jalan-jalan," ujar Bupati Awoitauw dalam keterangan tertulis, Selasa (10/5/2022).
Awoitauw juga mengungkapkan kekecewaannya lantaran MRP dinilai tidak menjalankan tugas pokok dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 3 Tahun 2008, yaitu MRP bisa memanggil seluruh kepala daerah di Papua untuk mendiskusikan semua persoalan.
"Sebagai pimpinan daerah, MRP tidak pernah membuka diri atau berdiskusi dengan kami. Secara khusus kami di Tabi, dalam setiap pertemuan selalu menghadirkan pihak MRP, DPRP, untuk mendengar semua aspirasi masyarakat Tabi, tidak pernah kami menutup diri untuk berbicara satu dengan lainnya atas dasar kepentingan masyarakat," ucapnya.
Salah satu harapan Bupati adalah dukungan serius yang diturunkan melalui regulasi pembentukkan pemetaan wilayah adat. Dia meyakini, melalui pemetaan itu, hak-hak masyarakat dapat diperhatikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi warga.
Lihat Juga :
