Bupati Jayapura Minta Majelis Rakyat Papua Tak Menutup Aspirasi Warga Pendukung DOB

JAYAPURA - Bupati Jayapura Mathius Awoitauw meminta Majelis Rakyat Papua (MRP) melaporkan aspirasi masyarakat yang menerima pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Papua.

Bahkan ia juga meminta MRP tidak menutup aspirasi warga Papua yang menerima pembentukan DOB Papua.



"Tidak bisa dengan cara menutup aspirasi masyarakat yang sepakat adanya daerah otonom baru lalu mereka (MRP) ke Jakarta dalam agenda apa? Kenapa semua keputusan terhadap aspirasi masyarakat tidak melalui mekanisme sebuah rapat paripurna atau rapat istimewa. Jangan bikin keputusan di jalan-jalan," ujar Bupati Awoitauw dalam keterangan tertulis, Selasa (10/5/2022).

Awoitauw juga mengungkapkan kekecewaannya lantaran MRP dinilai tidak menjalankan tugas pokok dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 3 Tahun 2008, yaitu MRP bisa memanggil seluruh kepala daerah di Papua untuk mendiskusikan semua persoalan.

"Sebagai pimpinan daerah, MRP tidak pernah membuka diri atau berdiskusi dengan kami. Secara khusus kami di Tabi, dalam setiap pertemuan selalu menghadirkan pihak MRP, DPRP, untuk mendengar semua aspirasi masyarakat Tabi, tidak pernah kami menutup diri untuk berbicara satu dengan lainnya atas dasar kepentingan masyarakat," ucapnya.

Salah satu harapan Bupati adalah dukungan serius yang diturunkan melalui regulasi pembentukkan pemetaan wilayah adat. Dia meyakini, melalui pemetaan itu, hak-hak masyarakat dapat diperhatikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi warga.



Dia juga mengatakan bahwa langkah pertama yang harus dipahami oleh semua pihak adalah pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) telah disahkan pemerintah pusat. Ia menegaskan, rencana DOB di Papua harus didukung penuh oleh seluruh masyarakat adat.

"Sebagai pemimpin daerah, saya juga mau semua masyarakat harus aman dan sejahtera. Maka itu, masyarakat harus terima otonomi khusus," ujar Bupati.

Alasannya, dengan cara DOB maka setiap daerah dapat menjalankan seluruh roda pemerintahannya dengan caranya sendiri, dengan kultur dan budayanya sendiri. Bahkan, dapat menjangkau semua tempat yang terisolasi.

"Kita di Tabi tetap menjadi Provinsi Papua yang membawahi dua wilayah adat yaitu, Tabi dan Saireri. Yang terpenting disini adalah kepapuaan kita jangan sampai hilang atau terkikis, karena adanya daerah otonom baru," jelasnya yang juga Ketua Asosiasi Forum Bersama Kepala Daerah se-Tanah Tabi ini.

Selain itu, Ketua Dewan Adat Suku (DAS) Kabupaten Sarmi Lukas Worone juga menyatakan hal sama. Daerah otonomi baru atau pemekaran wilayah sangat penting.

"Agar semua daerah dapat menentukan pilihan hidup dan pemerintahannya, bisa memperhatikan masyarakat lokal dengan baik. Sudah lama hal ini kita nantikan, jadi kita tetap dukung rencana pemerintah pusat untuk DOB di Papua," ucapnya.



Diketahui, sebelumnya Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tiga provinsi baru yaitu daerah otonomi baru (DOB) di Papua. Tiga rancangan undang-undang itu adalah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.

Baleg menyetujui tiga RUU ini menjadi inisiatif DPR. Pengambilan keputusan dalam rapat pleno Baleg DPR RI digelar pada Rabu (6/4/2022) lalu.

Dalam RUU ini wilayah pemekaran provinsi di Papua meliputi:

1. Papua Tengah (Meepago): ibu kota Timika, Kabupaten Mimika
- Kabupaten Paniai
- Kabupaten Mimika
- Kabupaten Dogiyai
- Kabupaten Deyiai
- Kabupaten Intan Jaya
- Kabupaten Puncak

2. Papua Pegunungan Tengah (Lapago): ibu kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya
- Kabupaten Puncak Jaya
- Kabupaten Jayawijaya
- Kabupaten Lanny Jaya
- Kabupaten Memberamo Tengah
- Kabupaten Nduga
- Kabupaten Tolikara
- Kabupaten Yahukimo
- Kabupaten Yalimo

3. Papua Selatan (Ha Anim): ibu kota Merauke
- Kabupaten Merauke
- Kabupaten Mappi
- Kabupaten Asmat
- Kabupaten Boven Digoel