Rencana Mutasi Sepihak Bikin Resah Pendamping PKH di Pangkep
loading...
Ilustrasi. Foto: Istimewa
A
A
A
PANGKEP - Pendamping program keluarga harapan (PKH) di Kabupaten Pangkep diresahkan rencana mutasi surat tugas mereka. Rencana mutasi itu diketahui dari rancangan surat yang menyebutkan, nama seorang pendamping PKH yang dipindahkan ke kecamatan lain.
Koordinator Kabupaten PKH Pangkep, Ramzah mengatakan, rencana memindahkan lokasi tugas pendamping PKH seharusnya diusulkan ke Kementerian Sosial , karena SK pendamping dikeluarkan oleh Kemensos. Setelah SK diterima, maka Dinas Sosial Kabupaten menerbitkan surat tugas yang berdasarkan dengan SK masing-masing.
"Yang diterbitkan Dinas Sosial itu surat tugas yang harus berdasarkan SK. Tidak boleh surat tugas tidak sesuai dengan SK dan sepertinya itu yang mau dilakukan," kata Ramzah di kantor PKH Pangkep, Jumat (19/6/2020).
Ramzah menjelaskan, rencana mutasi tersebut dilakukan kepada seorang pendamping yang baru saja menerima SK-nya Maret lalu. Dalam SK tersebut, ada empat pendamping PKH yang ditempatkan masing-masing dua orang di Kecamatan Tondong Tallasa, satu orang di Kecamatan Liukang Kalmas dan seorang lagi di Kecamatan Liukang Tupabiring Utara.
"Salah seorang pendamping di Tondong Tallasa mau dipindahkan ke Tupabiring Utara. Ini yang kami pertanyakan dasarnya. Kenapa dinas mau terbitkan surat tugas yang tidak sesuai SK penempatan," ucapnya.
Hal lain yang menjadi pertanyaan para pendamping PKH yaitu, surat tugas itu ditandatangani olehPlt Sekda Pangkep. Padahal lumrahnya, surat tugas tersebutditekenkepala Dinas Sosial.
Hal tersebut, kata Ramzah membuat Kadis Sosial Pangkep, Najemiah juga tak menerima adanya mutasi tersebut. Para pendamping menengarai, rancangan surat tugas tersebut dibuat oleh Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial (Linjamsos), Busaeri.
"Yang jelas Ibu Kadis tidak setuju dengan adanya rencana itu," kata Ramzah.
Sementara itu, Kabid Linjamsos, Busaeri yang dikonfirmasi membantah jika dirinya membuat rancangan surat tugas sepihak. Ia mengatakan, dirinya tak pernah membuat surat tugas yang tidak sesuai SK.
"Tidak ada itu. Semua surat tugas pendamping pasti sesuai dengan SK," ujarnya singkat.
Koordinator Kabupaten PKH Pangkep, Ramzah mengatakan, rencana memindahkan lokasi tugas pendamping PKH seharusnya diusulkan ke Kementerian Sosial , karena SK pendamping dikeluarkan oleh Kemensos. Setelah SK diterima, maka Dinas Sosial Kabupaten menerbitkan surat tugas yang berdasarkan dengan SK masing-masing.
"Yang diterbitkan Dinas Sosial itu surat tugas yang harus berdasarkan SK. Tidak boleh surat tugas tidak sesuai dengan SK dan sepertinya itu yang mau dilakukan," kata Ramzah di kantor PKH Pangkep, Jumat (19/6/2020).
Ramzah menjelaskan, rencana mutasi tersebut dilakukan kepada seorang pendamping yang baru saja menerima SK-nya Maret lalu. Dalam SK tersebut, ada empat pendamping PKH yang ditempatkan masing-masing dua orang di Kecamatan Tondong Tallasa, satu orang di Kecamatan Liukang Kalmas dan seorang lagi di Kecamatan Liukang Tupabiring Utara.
"Salah seorang pendamping di Tondong Tallasa mau dipindahkan ke Tupabiring Utara. Ini yang kami pertanyakan dasarnya. Kenapa dinas mau terbitkan surat tugas yang tidak sesuai SK penempatan," ucapnya.
Hal lain yang menjadi pertanyaan para pendamping PKH yaitu, surat tugas itu ditandatangani olehPlt Sekda Pangkep. Padahal lumrahnya, surat tugas tersebutditekenkepala Dinas Sosial.
Hal tersebut, kata Ramzah membuat Kadis Sosial Pangkep, Najemiah juga tak menerima adanya mutasi tersebut. Para pendamping menengarai, rancangan surat tugas tersebut dibuat oleh Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial (Linjamsos), Busaeri.
"Yang jelas Ibu Kadis tidak setuju dengan adanya rencana itu," kata Ramzah.
Sementara itu, Kabid Linjamsos, Busaeri yang dikonfirmasi membantah jika dirinya membuat rancangan surat tugas sepihak. Ia mengatakan, dirinya tak pernah membuat surat tugas yang tidak sesuai SK.
"Tidak ada itu. Semua surat tugas pendamping pasti sesuai dengan SK," ujarnya singkat.
(luq)
Explore More