12 Ribu Honorer Pemprov Sulsel Jalani Tes, Siap-siap Dialihkan Jadi Outsourcing

MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ( Pemprov Sulsel ) bakal mengalihkan status tenaga honorer menjadi tenaga outsourcing. Rencana pengalihan itu sudah mulai dijalankan dengan melakukan tes kepada belasan ribu tenaga honorer.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Imran Jausi, mengatakan 12.200 tenaga non-ASN ini bakal dialihkan menjadi tenaga alih daya secara bertahap. Kebijakannya mulai diberlakukan tahun 2023 mendatang.



"Tes ini kami laksanakan untuk 12 ribu lebih honorer , tujuannya untuk pemetaan karena ada keinginan kami bahwa tahun depan itu non-ASN akan beralih status menjadi outsourcing. Kami mau petakan dengan baik sekaligus mau lihat kualitasnya mereka," ungkap Imran.

Saat ini tes kompetensi sementara dilakukan. Mereka dites berbasis CAT (computer assisted test) dengan beberapa komponen seperti wawasan kebangsaan, tes terkait pelayanan, pengalaman kerja, hingga kontribusinya ke OPD.

Imran menegaskan, tes yang dilakukan ini bukan untuk melakukan pemangkasan tenaga honorer. Dia menjamin tidak ada pengurangan. Malah tenaga non-ASN yang belum memenuhi standar diberi kesempatan untuk meningkatkan kapasitas.

"Tahun ini tidak ada pengurangan. Tahun depan baru rasionalisasi dengan beralih status dalam bentuk outsourcing. Kalau rendah nilainya, maka jadi tanggung jawab OPD untuk peningkatan kapasitasnya," jelas Imran.

Sekadar diketahui, tenaga outsourcing merupakan karyawan yang dipasok dari pihak ketiga. Nantinya, pihak Pemprov akan bekerja sama dengan penyedia jasa untuk pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) non ASN.



Kebijakan outsourcing ini dinilai bisa membuat kerja-kerja OPD lebih maksimal karena ada standar acuan. Selain itu, penghapusan honorer ini sesuai aturan pemerintah. Gaji tenaga outsourcing ini disebut bisa setara upah minimum provinsi (UMP)

"Gajinya tinggi karena menggunakan UMP, kan dikelola oleh perusahaan atau pihak ketiga. Jadi bukan lagi standar Pemda Rp2 juta atau Rp1,5 juta, dan itu sudah ada BPJS Ketenagakerjaan," tukas Imran.

DN, salah seorang honorer Pemprov Sulsel mengaku sudah mendapat informasi terkait pelaksanaan tes. Hanya saja, dia tak tahu bahwa tes tersebut merupakan pemetaan yang dilakukan pihak Pemprov dalam rangka pengalihan status menjadi tenaga outsourcing.

"Kami tidak tahu kalau mau dialihkan jadi outsourcing. Kami tahunya bahwa tes itu hanya tes evaluasi," katanya.

Dirinya pun menyayangkan jika harus dialihkan menjadi tenaga outsourcing. Pasalnya, selama ini tenaga honorer merupakan tanggung jawab pemerintah, bukan pihak swasta.



Kendati begitu, DN tak dapat berbuat banyak. Dia dan sesama honorer lain hanya bisa mengikuti instruksi pimpinan untuk menjalani seleksi.

"Saya pribadi sih sudah nyaman dengan status seperti ini tanpa harus dialihkan ke perusahaan. Tapi kami juga tidak bisa protes, jadi menurut saja arahan pimpinan," pungkasnya.