Demo 11 April, Mahasiswa Mulai Kepung Kantor Wali Kota dan DPRD Palopo
loading...
Gabungan BEM se-Kota Palopo mulai mengepung Kantor Wali Kota dan Kantor DPRD Kota Palopo, tepat pukul 11.00 WITA, Senin (11/4/2022) siang. Foto/Chaeruddin
A
A
A
PALOPO - Gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se- Kota Palopo mulai mengepung Kantor Wali Kota dan Kantor DPRD Kota Palopo, tepat pukul 11.00 WITA, Senin (11/4/2022) siang.
Diperkirakan ada sekira 2.000-an mahasiswa yang merupakan gabungan dari BEM Universitas Andi Djemma, BEM Universitas Cokroaminoto, BEM Universitas Muhammadiyah dan BEM IAIN Palopo.
Jumlah mahasiswa yangberpartisipasi pada demo 11 April di Kota Palopo diperkirakan akan bertambah, sesuai surat pemberitahuan ke Polres Palopo , yang menyebutkan jumlah peserta aksi sebanyak 3.500 orang.
"Tolak tiga periode, tolak perpanjangan masa jabatan presiden, turunkan harga sembako," teriak mahasiswa.
Selain itu, ada juga 48 organisasi yang tergabung dalam Aliansi Peduli Rakyat (AMPERA) Kota Palopo yang rencananya akan turun melakukan aksi di tujuh titik. Kemudian terfokus di gedung kantor DPRD Kota Palopo.
Aksi demonstrasi yang dilakukan AMPERA Kota Palopo merupakan upaya menuntut kebijakan kabinet Indonesia Maju kepemimpinan Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang mereka anggap tidak pro terhadap rakyat.
Jendral Lapangan, Mustapa, menjelaskan telah melakukan konsolidasi dan kajian dari kampus ke kampus. Kemudian puluhan Organisasi Kemahasiswaan (ormawa), Organisasi Kedaerahan (Organda) dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
"Protes publik terhadap kebijakan pemerintah tercermin dari hasil konsolidasi kami sejumlah 48 organisasi yang tergabung baik ormawa, organisasi kedaerahan maupun ormas siap melakukan aksi protes," Kata Mustapa.
Menurut Presiden BEM Universitas Muhammadiyah Palopo (UMP) ini, pihaknya telah masif melakukan konsolidasi sepekan terakhir. Ia mengharapkan bukan hanya dari pihak mahasiswa yang melakukan protes tetapi masyarakat sipil juga ikut melakukan aksi protes pada tanggal 11 April 2022.
"Kami memperjuangkan kebijakan negara yang kontra terhadap kepentingan rakyat. Menyentuh langsung masyarakat, seperti kenaikan bahan pokok apalagi di bulan Ramadhan ini, makanya kami terpanggil untuk melakukan aksi protes," tegasnya.
Selain itu, Wakil Jendral Lapangan (Wajendlap), Muhar menjelaskan pihaknya membawa tujuh tuntutan saat aksi protes yang dilakukan. Pihaknya mengklaim akan membawa ribuan massa.
"Kami membawa tujuh tuntutan hasil konsolidasi dan kajian di empat kampus di Kota Palopo," tegas Ketua Himpunan Mahasiswa Sipil Fakultas Teknik (HMS-FT) Unanda ini.
Berikut tuntutan AMPERA Kota Palopo:
1. Tolak Penundaan Pemilu 2024 dan Jabatan Presiden Tiga Periode
2. Tolak Kenaikan BBM dan Bahan Pokok
3. Evaluasi Menteri Bermasalah di Kabinet Indonesia Maju
4. Wujudkan Reforma Agraria Sejati dan Tolak UU Omnibuslaw
5. Tolak Pembangunan Infrastruktur IKN (Ibu Kota Negara)
6. Tuntaskan Pelanggaran HAM
7. Mendesak Pemerintah Penuhi Kebutuhan Pupuk Subsidi.
Diperkirakan ada sekira 2.000-an mahasiswa yang merupakan gabungan dari BEM Universitas Andi Djemma, BEM Universitas Cokroaminoto, BEM Universitas Muhammadiyah dan BEM IAIN Palopo.
Jumlah mahasiswa yangberpartisipasi pada demo 11 April di Kota Palopo diperkirakan akan bertambah, sesuai surat pemberitahuan ke Polres Palopo , yang menyebutkan jumlah peserta aksi sebanyak 3.500 orang.
"Tolak tiga periode, tolak perpanjangan masa jabatan presiden, turunkan harga sembako," teriak mahasiswa.
Selain itu, ada juga 48 organisasi yang tergabung dalam Aliansi Peduli Rakyat (AMPERA) Kota Palopo yang rencananya akan turun melakukan aksi di tujuh titik. Kemudian terfokus di gedung kantor DPRD Kota Palopo.
Aksi demonstrasi yang dilakukan AMPERA Kota Palopo merupakan upaya menuntut kebijakan kabinet Indonesia Maju kepemimpinan Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang mereka anggap tidak pro terhadap rakyat.
Jendral Lapangan, Mustapa, menjelaskan telah melakukan konsolidasi dan kajian dari kampus ke kampus. Kemudian puluhan Organisasi Kemahasiswaan (ormawa), Organisasi Kedaerahan (Organda) dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
"Protes publik terhadap kebijakan pemerintah tercermin dari hasil konsolidasi kami sejumlah 48 organisasi yang tergabung baik ormawa, organisasi kedaerahan maupun ormas siap melakukan aksi protes," Kata Mustapa.
Menurut Presiden BEM Universitas Muhammadiyah Palopo (UMP) ini, pihaknya telah masif melakukan konsolidasi sepekan terakhir. Ia mengharapkan bukan hanya dari pihak mahasiswa yang melakukan protes tetapi masyarakat sipil juga ikut melakukan aksi protes pada tanggal 11 April 2022.
"Kami memperjuangkan kebijakan negara yang kontra terhadap kepentingan rakyat. Menyentuh langsung masyarakat, seperti kenaikan bahan pokok apalagi di bulan Ramadhan ini, makanya kami terpanggil untuk melakukan aksi protes," tegasnya.
Selain itu, Wakil Jendral Lapangan (Wajendlap), Muhar menjelaskan pihaknya membawa tujuh tuntutan saat aksi protes yang dilakukan. Pihaknya mengklaim akan membawa ribuan massa.
"Kami membawa tujuh tuntutan hasil konsolidasi dan kajian di empat kampus di Kota Palopo," tegas Ketua Himpunan Mahasiswa Sipil Fakultas Teknik (HMS-FT) Unanda ini.
Berikut tuntutan AMPERA Kota Palopo:
1. Tolak Penundaan Pemilu 2024 dan Jabatan Presiden Tiga Periode
2. Tolak Kenaikan BBM dan Bahan Pokok
3. Evaluasi Menteri Bermasalah di Kabinet Indonesia Maju
4. Wujudkan Reforma Agraria Sejati dan Tolak UU Omnibuslaw
5. Tolak Pembangunan Infrastruktur IKN (Ibu Kota Negara)
6. Tuntaskan Pelanggaran HAM
7. Mendesak Pemerintah Penuhi Kebutuhan Pupuk Subsidi.
(agn)
Explore More