Keseriusan Pemerintah Pusat Bangun Papua Menuai Pujian

BANDUNG - Perhatian Pemerintah Pusat terhadap pembangunan Papua menuai apresiasi dari sejumlah kalangan. Betapa tidak, dalam kurun waktu 5 tahun belakangan ini, pembangunan Papua mengalami kemajuan pesat.

"Tidak bisa dipungkiri kontribusi dan perhatian pemerintah pusat terkait pembangunan Papua begitu besar. Tak kurang sekitar Rp93 triliun anggaran yang sudah dikucurkan untuk otonomi khusus (otsus) di Papua dan Rp33 triliun untuk Papua Barat," kata Direktur Time Indonesia Kiagus Firdaus. (BACA JUGA: Guru Besar Unpad Sebut Perhatian Pemerintah untuk Papua Luar Biasa )

Hal tersebut disampaikan Kiagus saat menjadi pembicara dalam webinar bertajuk "Menakar Pembangunan Nasional di Papua", Rabu (17/6/2020) malam yang diinisiasi Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel). (BACA JUGA: Demo di Jayapura Berlangsung Aman, Komnas HAM Apresiasi Aparat )

Kiagus mengemukakan, kemajuan pembangunan di Papua yang sangat terlihat adalah infrastruktur, seperti jalan Trans Papua. "Selain itu dengan ditunjuknya Papua sebagai tuan rumah PON menggambar provini ini sudah setara dengan daerah lain," ujar dia. (BACA JUGA: Humas Polri: 7 Tahanan Warga Papua Pelaku Kriminal Murni Bukan Tahanan Politik )

Pemerintah, tutur Kiagus, diharapkan tidak melupakan pembangunan sumber saya manusia (SDM) di tanah Indonesia bagian Timur tersebut. Pembangunan infrastruktur harus diiringi dengan pembangunan kualitas SDM.

"Sudah saatnya putra-putri Papua yang telah mengenyam pendidikan di Pulau Jawa kembali ke Papua untuk mengabdi dan membangun," tutur pria asal Pagar Alam ini.

Kiagus meyakini konflik yang selama ini berlangsung di Papua bisa berakhir jika pembangunan infrastruktur dan SDM terus dikembangkan. "Pemerintah harus bisa memutus matarantai konflik di Papua dengan dan kebijakan dan pembinaan meningkatkan SDM masyarakat Papua," ungkap Kiagus.

Halsama juga disampaikan Ketua PGK Papua Barat Ichwan Ar Rasyid Kabes. Menurut Ichwan, kemajuan Papua juga tampak dari pelayanan publik, seperti kesehatan.

"Namun sebagian masyarakat Papua menilai rasa keadilan sepenuhnya belum dirasakan terutama penyelesaian pelanggaran HAM sehingga konflik sosial masih terus saja terjadi dan berdampak pada situasi keamanan masyarakat saat ini," kata Ichwan.

Menurut dia, yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah pusat saat ini terkait keleuasaan otonomi khusus Papua. Dia mengatakan, konflik sosial yang selama ini terjadi di Papua karena tidak meratanya kesejahteraan masyarakat. "Konflik ini terjadi tidak lain karena kurang meratanya dampak otonomi khusus di tengah masyarakat Pupua" ungkap dia.