Pemkot Makassar Dorong APH Usut Dugaan Gratifikasi di Lingkup DPRD

MAKASSAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mendorong aparat penegak hukum (APH) dalam mengusut dugaan gratifikasi di lingkup DPRD Makassar , yang menyangkut anggaran publikasi dan dokumentasi media.

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, menyatakan pihaknya terbuka dan mempersilahkan pihak berwajib untuk mendalami hal tersebut.



"Kalau ada begitu, kami undang APH untuk masuk. Kami terbuka untuk yang begitu," ucap Danny-sapaan akrabnya, Jumat (1/4/2022).

Danny mengaku tidak boleh ada celah sedikit pun terkait praktik-praktik yang mengindikasikan korupsi, termasuk istilah cashback atau pengembalian sejumlah uang dari biaya kerja sama publikasi yang diberikan kepada oknum pejabat di lingkup dewan.

Sebab, lanjut dia, pihak Pemkot terus berupaya untuk membangun pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, termasuk juga di lingkup Sekretariat Dewan.

"Saya dapat informasinya dari berita. Jadi kami mendorong agar pemerintahan itu harus bersih, tidak boleh ada cashback-cashback. Tidak tobat-tobat ini sejarah cashback-cashback," keluhnya.

Sebelumnya, dugaan pungutan liar dalam anggaran publikasi DPRD Makassar mencuat ke publik usai sejumlah perwakilan media melaporkan hal tersebut ke Ketua DPDR Makassar, Rudianto Lallo.

Rudianto Lallo yang menerima langsung keluhan di kantornya tampak geram dan mempersilakan aparat penegak hukum (APH) untuk mengusut lantaran merusak citra institusi.

"Jadi ada pejabat yang sibuk urus cashback, saya tidak mau ada begitu lagi. Tercoreng dan merugikan kami semua. Jadi saya perintahkan kendali kegiatan saat ini ada di Sekwan (Sekretariat Dewan) dan Kepala Bagian Umum supaya marwahnya terjaga," ungkapnya.