Pemkot Makassar Dorong APH Usut Dugaan Gratifikasi di Lingkup DPRD
Jum'at, 01 April 2022 - 22:14 WIB
loading...
Pemkot Makassar mendorong APH dalam mengusut dugaan gratifikasi di lingkup DPRD Makassar. Foto/Dok SINDOnews
A
A
A
MAKASSAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mendorong aparat penegak hukum (APH) dalam mengusut dugaan gratifikasi di lingkup DPRD Makassar , yang menyangkut anggaran publikasi dan dokumentasi media.
Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, menyatakan pihaknya terbuka dan mempersilahkan pihak berwajib untuk mendalami hal tersebut.
Baca Juga: Gerah Istilah Cashback Dana Publikasi, DPRD Makassar Persilahkan APH Usut
"Kalau ada begitu, kami undang APH untuk masuk. Kami terbuka untuk yang begitu," ucap Danny-sapaan akrabnya, Jumat (1/4/2022).
Danny mengaku tidak boleh ada celah sedikit pun terkait praktik-praktik yang mengindikasikan korupsi, termasuk istilah cashback atau pengembalian sejumlah uang dari biaya kerja sama publikasi yang diberikan kepada oknum pejabat di lingkup dewan.
Sebab, lanjut dia, pihak Pemkot terus berupaya untuk membangun pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, termasuk juga di lingkup Sekretariat Dewan.
"Saya dapat informasinya dari berita. Jadi kami mendorong agar pemerintahan itu harus bersih, tidak boleh ada cashback-cashback. Tidak tobat-tobat ini sejarah cashback-cashback," keluhnya.
Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, menyatakan pihaknya terbuka dan mempersilahkan pihak berwajib untuk mendalami hal tersebut.
Baca Juga: Gerah Istilah Cashback Dana Publikasi, DPRD Makassar Persilahkan APH Usut
"Kalau ada begitu, kami undang APH untuk masuk. Kami terbuka untuk yang begitu," ucap Danny-sapaan akrabnya, Jumat (1/4/2022).
Danny mengaku tidak boleh ada celah sedikit pun terkait praktik-praktik yang mengindikasikan korupsi, termasuk istilah cashback atau pengembalian sejumlah uang dari biaya kerja sama publikasi yang diberikan kepada oknum pejabat di lingkup dewan.
Sebab, lanjut dia, pihak Pemkot terus berupaya untuk membangun pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, termasuk juga di lingkup Sekretariat Dewan.
"Saya dapat informasinya dari berita. Jadi kami mendorong agar pemerintahan itu harus bersih, tidak boleh ada cashback-cashback. Tidak tobat-tobat ini sejarah cashback-cashback," keluhnya.
Lihat Juga :
