Penerapan New Normal Perlu Ada Sanksi Tegas, Mengapa?
Senin, 15 Juni 2020 - 13:56 WIB
loading...
A
A
A
Pemerintah daerah juga harus kompak dalam mencegah penyebaran Covid-19, yakni dengan menjaga komunikasi satu sama lain. Agar tidak terjadi misskomunikasi dan berselisih terkait kebijakan yang diterapkan di setiap daerah.
Dosen kampus Undika atau STIKOM Surabaya ini juga menyarankan agar pemerintah memberikan beberapa atensi pada karyawan yang terkena PHK, dirumahkan, dan juga pelaku usaha. “Relaksasi finansial baik dari sisi fiskal atau sisi mikro kemasyarakatan,” kata Yanu.
Ia mencontohkan pemerintah memberikan insentif khusus bagi pelaku usaha, seperti kembali ke poin relaksasi pajak, atau relaksasi lainnya. Bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak (PHK dan lain-lain), sehingga memerlukan bantuan sosial yang tidak mendapat penghasilan karena menghindari penularan Covid-19.
Selain itu, dosen yang akrab disapa Yanu juga menyarankan pemerintah memastikan perluasan pasar secara masif. Agar tidak terjadi banyak kerumunan dalam pasar saat diterapkan new normal.
Dosen kampus Undika atau STIKOM Surabaya ini juga menyarankan agar pemerintah memberikan beberapa atensi pada karyawan yang terkena PHK, dirumahkan, dan juga pelaku usaha. “Relaksasi finansial baik dari sisi fiskal atau sisi mikro kemasyarakatan,” kata Yanu.
Ia mencontohkan pemerintah memberikan insentif khusus bagi pelaku usaha, seperti kembali ke poin relaksasi pajak, atau relaksasi lainnya. Bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak (PHK dan lain-lain), sehingga memerlukan bantuan sosial yang tidak mendapat penghasilan karena menghindari penularan Covid-19.
Selain itu, dosen yang akrab disapa Yanu juga menyarankan pemerintah memastikan perluasan pasar secara masif. Agar tidak terjadi banyak kerumunan dalam pasar saat diterapkan new normal.
(msd)
Lihat Juga :
