Pemkab Maros Terapkan Skema Transfer Anggaran Berbasis Ekologi
Selasa, 01 Maret 2022 - 19:32 WIB
loading...
A
A
A
Bupati Maros, AS Chaidir Syam mengungkap, tahun ini Pemkab Maros berkomitmen untuk menerapkan insentif kinerja desa melalui reformulasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD). ADD dialokasikan dengan tiga formula alokasi dasar sebesar 60 persen yang dibagi merata keseluruh desa, alokasi proporsional sebesar 36 persen yang berdasarkan penghitungan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan angka kesulitan geografis.
"Untuk tahun 2022, dari 80 desa yang ada di Kabupaten Maros ada 25 desa yang mendapat insentif kinerja desa atau TAKE. Ini berdasarkan pemeringkatan penilaian dari Dinas PMD, artinya mayoritas pemerintah desa belum mengalokasikan anggarannya untuk aspek perlindungan lingkungan hidup, ketahanan bencana, serapan dana dan pembangunan desa yang berkeadilan," jelasnya.
Baca juga:Pemkab Maros Beri Bantuan Pendidikan untuk Ratusan Mahasiswa
Seperti yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yang misi keenam "Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana". Sebab itu, Isu perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan akan dijadikan sebagai prioritas.
"Berdasarkan hasil analisis KLHS RPJMD Kabupaten Maros tahun 2021-2026, maka isu pembangunan berkelanjutan prioritas di Kabupaten Maros diantaranya adalah potensi kerusakan lahan, risiko bencana, pengelolaan sumber daya air, iklim usaha, dan investasi. Hal ini tentu membutuhkan dukungan dari pemerintah desa, sehingga kebijakan TAKE sangat strategis dalam menyelesaikan isu tersebut," pungkas Bupati .
"Untuk tahun 2022, dari 80 desa yang ada di Kabupaten Maros ada 25 desa yang mendapat insentif kinerja desa atau TAKE. Ini berdasarkan pemeringkatan penilaian dari Dinas PMD, artinya mayoritas pemerintah desa belum mengalokasikan anggarannya untuk aspek perlindungan lingkungan hidup, ketahanan bencana, serapan dana dan pembangunan desa yang berkeadilan," jelasnya.
Baca juga:Pemkab Maros Beri Bantuan Pendidikan untuk Ratusan Mahasiswa
Seperti yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yang misi keenam "Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana". Sebab itu, Isu perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan akan dijadikan sebagai prioritas.
"Berdasarkan hasil analisis KLHS RPJMD Kabupaten Maros tahun 2021-2026, maka isu pembangunan berkelanjutan prioritas di Kabupaten Maros diantaranya adalah potensi kerusakan lahan, risiko bencana, pengelolaan sumber daya air, iklim usaha, dan investasi. Hal ini tentu membutuhkan dukungan dari pemerintah desa, sehingga kebijakan TAKE sangat strategis dalam menyelesaikan isu tersebut," pungkas Bupati .
(luq)
Lihat Juga :
