Pandemi COVID-19, Kuota Siswa Jalur Afirmasi PPDB Harus Ditambah
Minggu, 14 Juni 2020 - 22:49 WIB
loading...
Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Ajeng Wira Wati menjelaskan tentang perlunya penambahan kuota jalur afirmasi PPDB. Foto/SINDOnews/Aan Haryono
A
A
A
SURABAYA - Pandemi COVID-19 memberikan efek domino pada para wali murid di Kota Pahlawan. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Surabaya pun dilakukan secara daring.
(Baca juga: Pascatawuran, Polisi Cirebon Temukan Celurit, Golok, Motov, dan Anak Panah )
Namun, kuota yang ditetapkan diprediksi akan bermasalah seiring dengan penambahan warga terdampak COVID-19. Sampai saat ini, banyak wali murid yang terdampak COVID-19. Mereka terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) baru serta masuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya , Ajeng Wira Wati menuturkan, proses PPDB dilakukan secara bertahap melalui otomatis dan pendaftaran. Model PPDB yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya ini bisa memicu polemik di kalangan masyarakat.
"Kalau saya perhatikan yang kemungkinan terjadi polemik adalah daya tampung SMPN baik di jalur langsung afirmasi dan jalur zonasi, tetapi sekarang difasilitasi dengan SKDK (Surat Keterangan Domisili Khusus)," kata Ajeng, Minggu(14/6/2020).
(Baca juga: TCL Patenkan Handphone Penuh Gaya dengan Kamera Bersembunyi di dalam Layar )
Ia melanjutkan, misi berbagai pihak baik eksekutif maupun legislatif adalah semua anak harus bisa bersekolah SD dan SMP. Untuk mewujudkan misi ini harus disertai administrasi yang baik, disiplin dan transparan dalam pelaksanaan.
Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 17/2017, daya tampung siswa untuk masing-masing kelas ditetapkan maksimal 32 siswa. Mereka diharapkan lebih dimaksimalkan pencapaian kuota pada saat pelaksanaan jalur pertama yaitu afirmasi.
"Untuk jalur afirmasi atau mitra warga hanya memiliki kuota 15 persen dari daya tampung SMPN yaitu 3 ribuan siswa dari kalangan MBR," ucapnya.
Kuota ini, katanya, bisa menjadi polemik karena tingkat kelulusan siswa SD dari kalangan MBR yang akan melanjutkan jenjang pendidikan ke SMP jumlahnya lebih besar. "Belum lagi sekarang ditambah siswa dari warga terdampak COVID-19," tambahnya.
(Baca juga: Emosi Gattuso Meledak Antar Napoli ke Final Coppa Italia )
Ajeng menjelaskan, data terakhir saat hearing di Komisi D dengan Dinas Pendidikan pada 5 Juni lalu, jumlah kelulusan siswa SD dari kalangan MBR yang telah terdaftar sebanyak 8.381 siswa, ditambah 5.500 siswa dari warga terdampak COVID-19. Jika solusinya dialihkan ke SMP Swasta terdekat, maka harus ada kepastian tidak membebani wali murid jalur afirmasi.
"Saya usulkan penambahan kuota di jalur mitra warga agar bisa menampung keseluruhan siswa MBR dan warga terdampak COVID-19, supaya benar-benar tidak ada yang putus sekolah," jelasnya.
Harapannya, katanya, para wali murid terfasilitasi dengan usaha modernisasi Pemkot Surabaya di proses PPDB. Baik itu secara server mendukung dan informasi proses PPDB dapat menyeluruh. "Tujuannya pemerataan agar kedepannya para siswa tetap semangat bersekolah," katanya.
(Baca juga: Pascatawuran, Polisi Cirebon Temukan Celurit, Golok, Motov, dan Anak Panah )
Namun, kuota yang ditetapkan diprediksi akan bermasalah seiring dengan penambahan warga terdampak COVID-19. Sampai saat ini, banyak wali murid yang terdampak COVID-19. Mereka terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) baru serta masuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya , Ajeng Wira Wati menuturkan, proses PPDB dilakukan secara bertahap melalui otomatis dan pendaftaran. Model PPDB yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya ini bisa memicu polemik di kalangan masyarakat.
"Kalau saya perhatikan yang kemungkinan terjadi polemik adalah daya tampung SMPN baik di jalur langsung afirmasi dan jalur zonasi, tetapi sekarang difasilitasi dengan SKDK (Surat Keterangan Domisili Khusus)," kata Ajeng, Minggu(14/6/2020).
(Baca juga: TCL Patenkan Handphone Penuh Gaya dengan Kamera Bersembunyi di dalam Layar )
Ia melanjutkan, misi berbagai pihak baik eksekutif maupun legislatif adalah semua anak harus bisa bersekolah SD dan SMP. Untuk mewujudkan misi ini harus disertai administrasi yang baik, disiplin dan transparan dalam pelaksanaan.
Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 17/2017, daya tampung siswa untuk masing-masing kelas ditetapkan maksimal 32 siswa. Mereka diharapkan lebih dimaksimalkan pencapaian kuota pada saat pelaksanaan jalur pertama yaitu afirmasi.
"Untuk jalur afirmasi atau mitra warga hanya memiliki kuota 15 persen dari daya tampung SMPN yaitu 3 ribuan siswa dari kalangan MBR," ucapnya.
Kuota ini, katanya, bisa menjadi polemik karena tingkat kelulusan siswa SD dari kalangan MBR yang akan melanjutkan jenjang pendidikan ke SMP jumlahnya lebih besar. "Belum lagi sekarang ditambah siswa dari warga terdampak COVID-19," tambahnya.
(Baca juga: Emosi Gattuso Meledak Antar Napoli ke Final Coppa Italia )
Ajeng menjelaskan, data terakhir saat hearing di Komisi D dengan Dinas Pendidikan pada 5 Juni lalu, jumlah kelulusan siswa SD dari kalangan MBR yang telah terdaftar sebanyak 8.381 siswa, ditambah 5.500 siswa dari warga terdampak COVID-19. Jika solusinya dialihkan ke SMP Swasta terdekat, maka harus ada kepastian tidak membebani wali murid jalur afirmasi.
"Saya usulkan penambahan kuota di jalur mitra warga agar bisa menampung keseluruhan siswa MBR dan warga terdampak COVID-19, supaya benar-benar tidak ada yang putus sekolah," jelasnya.
Harapannya, katanya, para wali murid terfasilitasi dengan usaha modernisasi Pemkot Surabaya di proses PPDB. Baik itu secara server mendukung dan informasi proses PPDB dapat menyeluruh. "Tujuannya pemerataan agar kedepannya para siswa tetap semangat bersekolah," katanya.
(eyt)
Lihat Juga :
