Ganjar Pranowo Nyatakan Bertanggung Jawab Insiden Wadas, Ini Pernyataan Lengkapnya
loading...
A
A
A
Desakan Pembebasan Warga Menguat
Sebelumnya, putri sulung mantan Presiden RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Alissa Wahid angkat bicara terkait kericuhan yang terjadi di Wadas, Purworejo, Jawa Tengah.
Perempuan bernama lengkap Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid atau Alissa Wahid itu meminta polisi agar membebaskan warga yang ditahan.
Hal itu disampaikan melalui akun twitter resminya, @AlissaWahid.
"Atas nama @GUSDURians kami meminta Kapolda Jateng untuk membebaskan warga Wadas yang ditahan," cuit Alissa Wahid, dikutip Rabu (9/2/2022).
Dia juga meminta kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo untuk menghentikan pengukuran tanah di Wadas, Purworejo.
"Juga meminta kepada Gub Jateng pak @ganjarpranowo untuk menunda pengukuran dll sampai kita selesai bermusyawarah, dan menghindarkan clash antara rakyat dengan aparat Negara," cuitnya lagi.
Selain itu, Alissa Wahid juga mencuit,"Akar masalah ini ada pada paradigma pembangunan kita. Rakyat diminta menyerahkan tanah airnya kpd Negara, dengan dalih demi kepentingan lebih besar. Benar-benar rakyat itu (dianggap) kecil. Kalau menolak, dianggap membangkang kpd Negara. Dianggap diprovokasi. Boleh ditindak."
Dia menegaskan rakyat tetap berhak berpendapat dan bertindak.
Sebelumnya, putri sulung mantan Presiden RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Alissa Wahid angkat bicara terkait kericuhan yang terjadi di Wadas, Purworejo, Jawa Tengah.
Perempuan bernama lengkap Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid atau Alissa Wahid itu meminta polisi agar membebaskan warga yang ditahan.
Hal itu disampaikan melalui akun twitter resminya, @AlissaWahid.
"Atas nama @GUSDURians kami meminta Kapolda Jateng untuk membebaskan warga Wadas yang ditahan," cuit Alissa Wahid, dikutip Rabu (9/2/2022).
Dia juga meminta kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo untuk menghentikan pengukuran tanah di Wadas, Purworejo.
"Juga meminta kepada Gub Jateng pak @ganjarpranowo untuk menunda pengukuran dll sampai kita selesai bermusyawarah, dan menghindarkan clash antara rakyat dengan aparat Negara," cuitnya lagi.
Selain itu, Alissa Wahid juga mencuit,"Akar masalah ini ada pada paradigma pembangunan kita. Rakyat diminta menyerahkan tanah airnya kpd Negara, dengan dalih demi kepentingan lebih besar. Benar-benar rakyat itu (dianggap) kecil. Kalau menolak, dianggap membangkang kpd Negara. Dianggap diprovokasi. Boleh ditindak."
Dia menegaskan rakyat tetap berhak berpendapat dan bertindak.
Explore More