Dukung Keterbukaan Informasi Publik, Dinas Kominfo Jayapura Gelar Sosialisasi PPID
Selasa, 08 Februari 2022 - 18:11 WIB
loading...
Suasana sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Jayapura, bertempat di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kamis (3/2/2022).
A
A
A
SENTANI - Guna mengoptimalkan dan mendukung penerapan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggelar sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Jayapura, bertempat di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kamis (3/2/2022).
Selain sosialisasi PPID, dilakukan juga peluncuran website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Jayapura, yang juga merupakan website kabupaten.
Sosialisasi PPID dibuka oleh Bupati Jayapura Mathius Awoitauw dan dihadiri seluruh Sekretaris Perangkat Daerah (PD) dan Sekretaris Distrik dari 19 distrik di Jayapura.
Bupati Mathius mengatakan, berbicara tentang keterbukaan informasi publik, transparansi lembaga publik dalam roda pemerintahan harus di wujudkan sebab mengenai kesemuanya itu telah diamanatkan dalam undang-undang.
“Adanya PPID dalam setiap perangkat daerah dan distrik adalah kebijakan negara yang harus kita dorong untuk penerapnya secara konsiten dan berkelanjutan di kabupaten ini,” ujarnya.
Selain sosialisasi PPID, dilakukan juga peluncuran website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Jayapura, yang juga merupakan website kabupaten.
Sosialisasi PPID dibuka oleh Bupati Jayapura Mathius Awoitauw dan dihadiri seluruh Sekretaris Perangkat Daerah (PD) dan Sekretaris Distrik dari 19 distrik di Jayapura.
Bupati Mathius mengatakan, berbicara tentang keterbukaan informasi publik, transparansi lembaga publik dalam roda pemerintahan harus di wujudkan sebab mengenai kesemuanya itu telah diamanatkan dalam undang-undang.
“Adanya PPID dalam setiap perangkat daerah dan distrik adalah kebijakan negara yang harus kita dorong untuk penerapnya secara konsiten dan berkelanjutan di kabupaten ini,” ujarnya.
Lihat Juga :
