Kalsel Ikuti Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik 2024
loading...
Pemprov Kalimantan Selatan kembali mengikuti Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2024. Kegiatan ini digelar Komisi Informasi Pusat (KIP) di Jakarta, Rabu (13/11/2024). Foto: Ist
A
A
A
JAKARTA - Setelah berhasil meraih kategori 'Menuju Informatif' di tahun 2023 terkait keterbukaan informasi badan publik di tingkat nasional, pada tahun ini Pemprov Kalimantan Selatan kembali mengikuti Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2024. Kegiatan ini digelar Komisi Informasi Pusat (KIP) di Jakarta, Rabu (13/11/2024).
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel Muhamad Muslim didampingi Kepala Seksi Layanan Informasi Publik Muhammad Ayubkhan melakukan presentasi yang merupakan tahap akhir dari Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2024.
"Kita menyampaikan upaya-upaya terkait kebijakan dan strategi Pemprov Kalsel. Bagaimana informasi publik dapat diakses oleh masyarakat luas. Inovasi-inovasi pemprov, bagaimana bentuk dukungan terhadap Komisi Informasi Daerah dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat," ujar Muslim usai memberikan paparannya di hadapan tim penilai.
Dia berharap apa yang disampaikan kepada tim penilai dinilai objektif, karena apa yang telah pihaknya lakukan selama tiga tahun terakhir, indikator pencapaiannya terlihat.
Ketua Komisi Informasi (KI) Kalsel Nawang Wijayanti yang turut hadir dalam presentasi ini mengapresiasi Pemprov Kalsel yang selama ini memberikan dukungan penuh agar keterbukaan informasi benar-benar dirasakan masyarakat luas.
"Pastinya ini PR besar bagi kami agar dapat membuka seluas-luasnya akses masyarakat dalam mendapatkan informasi. Bahkan hingga ke pelosok-pelosok desa yang ada di seluruh Kab/Kota di Kalsel," kata Nawang didampingi Komisioner KI Kalsel Decky C Kananto Lihu.
Presentasi yang dilakukan Pemprov Kalsel bersama Badan Publik lain di Indonesia ini dilakukan di hadapan tim penilai yang terdiri dari Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) Gede Narayana Sunarkha, Pemerhati Keterbukaan Informasi John Fresley, dan Pemerhati Keterbukaan Informasi dan Lingkungan Astrid debora.
Sementara, untuk tema yang diusung KIP pada tahap presentasi uji publik kali ini adalah Kebijakan dan Strategi Badan Publik Memenuhi Hak Akses Masyarakat Atas Informasi Publik.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel Muhamad Muslim didampingi Kepala Seksi Layanan Informasi Publik Muhammad Ayubkhan melakukan presentasi yang merupakan tahap akhir dari Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2024.
"Kita menyampaikan upaya-upaya terkait kebijakan dan strategi Pemprov Kalsel. Bagaimana informasi publik dapat diakses oleh masyarakat luas. Inovasi-inovasi pemprov, bagaimana bentuk dukungan terhadap Komisi Informasi Daerah dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat," ujar Muslim usai memberikan paparannya di hadapan tim penilai.
Dia berharap apa yang disampaikan kepada tim penilai dinilai objektif, karena apa yang telah pihaknya lakukan selama tiga tahun terakhir, indikator pencapaiannya terlihat.
Ketua Komisi Informasi (KI) Kalsel Nawang Wijayanti yang turut hadir dalam presentasi ini mengapresiasi Pemprov Kalsel yang selama ini memberikan dukungan penuh agar keterbukaan informasi benar-benar dirasakan masyarakat luas.
"Pastinya ini PR besar bagi kami agar dapat membuka seluas-luasnya akses masyarakat dalam mendapatkan informasi. Bahkan hingga ke pelosok-pelosok desa yang ada di seluruh Kab/Kota di Kalsel," kata Nawang didampingi Komisioner KI Kalsel Decky C Kananto Lihu.
Presentasi yang dilakukan Pemprov Kalsel bersama Badan Publik lain di Indonesia ini dilakukan di hadapan tim penilai yang terdiri dari Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) Gede Narayana Sunarkha, Pemerhati Keterbukaan Informasi John Fresley, dan Pemerhati Keterbukaan Informasi dan Lingkungan Astrid debora.
Sementara, untuk tema yang diusung KIP pada tahap presentasi uji publik kali ini adalah Kebijakan dan Strategi Badan Publik Memenuhi Hak Akses Masyarakat Atas Informasi Publik.
(jon)
Lihat Juga :
