Terbukti Korupsi Rp1,2 Miliar, Wakasek SMKN 10 Malang Divonis 1 Tahun 3 Bulan Penjara
loading...
Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang, Eko Budisantoso. Foto/ist
A
A
A
SURABAYA - Majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) mengganjar Arief Rizqiansyah hukuman 1 tahun dan 3 bulan penjara lantaran dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi anggaran pembangunan SMKN 10 Malang senilai Rp1,2 miliar.
Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana (Wakasarpras) SMKN 10 Malang itu juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp50 juta. Jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.
Baca juga: Misteri Gedong Songo, Candi dengan Aura Mistis Peninggalan Mataram Kuno di Gunung Ungaran
Pertimbangan memberatkan, terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas korupsi. Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa belum pernah terlibat perkara hukum, bersikap sopan serta mengembalikan kerugian negara.
"Mengadili menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan," kata Ketua Majelis Hakim PN Tipikor, Cokorda Gede Arthana, Senin (7/2/2022).
Dalam perkara ini, terdakwa dijerat pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan subsidair.
Sementara itu, vonis yang jatuhkan majelis hakim tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dimana JPU menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
Kemudian denda sebesar Rp50 juta subsidair 2 bulan kurungan. Atas putusan tersebut, jaksa memilih pikir-pikir untuk mengajukan banding. "Kami akan pertimbangkan dulu (untuk ajukan banding)," kata Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang, Eko Budisantoso.
Diketahui, dalam perkara ini, terdakwa berperan sebagai otak untuk mencari rekanan dalam proyek pembangunan serta perawatan dari gedung dan ruangan SMKN 10 Malang di tahun 2019-2022.
Anggarannya berasal dari dana program Biaya Penunjang Operasional Penyelanggaran Pendidikan (BPOPP). Terdakwa meminjam nama perusahaan rekanan dan memberikan fee sebesar 2,5 persen dari setiap proyek pembangunan. Total kerugian negara yang dikorupsi oleh kedua terdakwa mencapai Rp1,2 miliar.
Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana (Wakasarpras) SMKN 10 Malang itu juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp50 juta. Jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.
Baca juga: Misteri Gedong Songo, Candi dengan Aura Mistis Peninggalan Mataram Kuno di Gunung Ungaran
Pertimbangan memberatkan, terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas korupsi. Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa belum pernah terlibat perkara hukum, bersikap sopan serta mengembalikan kerugian negara.
"Mengadili menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan," kata Ketua Majelis Hakim PN Tipikor, Cokorda Gede Arthana, Senin (7/2/2022).
Dalam perkara ini, terdakwa dijerat pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan subsidair.
Sementara itu, vonis yang jatuhkan majelis hakim tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dimana JPU menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
Kemudian denda sebesar Rp50 juta subsidair 2 bulan kurungan. Atas putusan tersebut, jaksa memilih pikir-pikir untuk mengajukan banding. "Kami akan pertimbangkan dulu (untuk ajukan banding)," kata Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang, Eko Budisantoso.
Diketahui, dalam perkara ini, terdakwa berperan sebagai otak untuk mencari rekanan dalam proyek pembangunan serta perawatan dari gedung dan ruangan SMKN 10 Malang di tahun 2019-2022.
Anggarannya berasal dari dana program Biaya Penunjang Operasional Penyelanggaran Pendidikan (BPOPP). Terdakwa meminjam nama perusahaan rekanan dan memberikan fee sebesar 2,5 persen dari setiap proyek pembangunan. Total kerugian negara yang dikorupsi oleh kedua terdakwa mencapai Rp1,2 miliar.
(msd)
Explore More