Gelar RDP, Dewan Usut Persoalan Penolakan Rapid Test
loading...
Suasana rapat dengar pendapat yang digelar di Kantor DPRD Makassar. Foto: Sindonews/Ashari Prawira Negara
A
A
A
MAKASSAR - DPRD Kota Makassar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), mengusut persoalan penolakan rapid test oleh masyarakat di Ruang Badan Anggaran (Banggar) Kantor DPRD Kota Makassar Jumat, (12/6/2020).
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar Abdul Wahab Tahir tersebut, mengundang sejumlah SKPD maupun instansi diantaranya Dinas Kesehatan, BPBD, IDI, Dinas Pendidikan, PD Pasar, Dinas Pariwisata, Persatuan Rumah Sakit Indonesia (Persi), dan Persatuan Perawat Republik Indonesia.
Wahab menjelaskan bahwa, sejumlah persoalan memang sudah cukup kompleks di Kota Makassar, utamanya pada persoalan rapid test yang belakangan kerap menuai penolakan oleh masyarakat.
"Banyak persoalan yang terjadi saat ini, terutama masalah penolakan rapid test , kita mau dengar seperti apa ini persoalan supaya bisa sama-sama diselesaikan," ujarnya di hadapan anggota rapat.
Sementara itu Anggota Komisi D DPRD Makassar Lainnya Irwan Djafar mempertanyakan sejauh mana tingkat akurasi dari rapid test tersebut, menurutnya alih-alih mengikat masyarakat dengan sejumlah regulasi, lebih baik masyarakat diberikan sistem ketahanan dengan fokus pada gizi.
"Kita juga nda bisa tahan orang di rumah karena mungkin ketahanan ekonominya kurang bagus, sehingga perlu tapat memang penanganannya ini," katanya.
Meski adanya sikap kurang percaya ke pemerintah, semestinya masyarakat perlu perlakuan lebih baik oleh pemerintah karena reaksi mereka tentu memiliki alasan yang kuat.
Lebih jauh, dirinya juga mempertanyakan anggaran COVID-19 yang dari sebagian informasi yang menyebar di masyarakat, pihak medis dianggap ingin mengambil keuntungan dari sana.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Naisyah Tun Azikin menjelaskan bahwa, tingkat transmisi di Kota Makassar memang cukup tinggi sehingga persoalan rapid test memang perlu dimasifkan.
Perkembangan tersebut kata dia, cukup tajam dimana pada tiga hari lalu saja sekitar 70 kasus kemudian meningkat 145 dan hari ini tercatat 113 kasus. Dan rata-rata 30 penularan terjadi kepada para tenaga kesehatan.
"Transmisi lokal sangat kuat, sudah ditindaklanjuti. Masuk zona merah itu sudah 15 kecamatan sudah zona merah dengan penyebaran tertinggi," katanya.
Dia menyebut, penolakan mulai bergejolak sejak pihaknya melakukan rapid test di Pasar Ikan, beberapa pedagang yang diketahui reaktif terpantau berpindah ke luar daerah lantaran menolak dikarantina.
"Yah entah apa juga penyebabnya kenapa mereka tolak, apakah karena ekonomi, karena kalau dikarantina kan ditinggal dagangannya," ujarnya.
Naisyah menjelaskan bahwa, pihaknya bahkan pernah diburu oleh masyarakat yang handak dirapid pada suatu daerah yang dianggap episentrum.
Dia pun meminta perlindungan yang lebih masif kepada para tenaga medis yang bekerja, karena mereka bekerja di garis depan namun hari ini mereka yang kerap diserang secara psikologis oleh masyarakat.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar Abdul Wahab Tahir tersebut, mengundang sejumlah SKPD maupun instansi diantaranya Dinas Kesehatan, BPBD, IDI, Dinas Pendidikan, PD Pasar, Dinas Pariwisata, Persatuan Rumah Sakit Indonesia (Persi), dan Persatuan Perawat Republik Indonesia.
Wahab menjelaskan bahwa, sejumlah persoalan memang sudah cukup kompleks di Kota Makassar, utamanya pada persoalan rapid test yang belakangan kerap menuai penolakan oleh masyarakat.
"Banyak persoalan yang terjadi saat ini, terutama masalah penolakan rapid test , kita mau dengar seperti apa ini persoalan supaya bisa sama-sama diselesaikan," ujarnya di hadapan anggota rapat.
Sementara itu Anggota Komisi D DPRD Makassar Lainnya Irwan Djafar mempertanyakan sejauh mana tingkat akurasi dari rapid test tersebut, menurutnya alih-alih mengikat masyarakat dengan sejumlah regulasi, lebih baik masyarakat diberikan sistem ketahanan dengan fokus pada gizi.
"Kita juga nda bisa tahan orang di rumah karena mungkin ketahanan ekonominya kurang bagus, sehingga perlu tapat memang penanganannya ini," katanya.
Meski adanya sikap kurang percaya ke pemerintah, semestinya masyarakat perlu perlakuan lebih baik oleh pemerintah karena reaksi mereka tentu memiliki alasan yang kuat.
Lebih jauh, dirinya juga mempertanyakan anggaran COVID-19 yang dari sebagian informasi yang menyebar di masyarakat, pihak medis dianggap ingin mengambil keuntungan dari sana.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Naisyah Tun Azikin menjelaskan bahwa, tingkat transmisi di Kota Makassar memang cukup tinggi sehingga persoalan rapid test memang perlu dimasifkan.
Perkembangan tersebut kata dia, cukup tajam dimana pada tiga hari lalu saja sekitar 70 kasus kemudian meningkat 145 dan hari ini tercatat 113 kasus. Dan rata-rata 30 penularan terjadi kepada para tenaga kesehatan.
"Transmisi lokal sangat kuat, sudah ditindaklanjuti. Masuk zona merah itu sudah 15 kecamatan sudah zona merah dengan penyebaran tertinggi," katanya.
Dia menyebut, penolakan mulai bergejolak sejak pihaknya melakukan rapid test di Pasar Ikan, beberapa pedagang yang diketahui reaktif terpantau berpindah ke luar daerah lantaran menolak dikarantina.
"Yah entah apa juga penyebabnya kenapa mereka tolak, apakah karena ekonomi, karena kalau dikarantina kan ditinggal dagangannya," ujarnya.
Naisyah menjelaskan bahwa, pihaknya bahkan pernah diburu oleh masyarakat yang handak dirapid pada suatu daerah yang dianggap episentrum.
Dia pun meminta perlindungan yang lebih masif kepada para tenaga medis yang bekerja, karena mereka bekerja di garis depan namun hari ini mereka yang kerap diserang secara psikologis oleh masyarakat.
(agn)
Explore More