Sidang Pertama, Pengacara Terdakwa Sebut Pembangunan RS Batua Tidak Mangkrak
Selasa, 01 Februari 2022 - 09:27 WIB
loading...
A
A
A
Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan yang dicantumkan dalam Hasil Pemeriksaan Investigatif kerugian keuangan negara dalam kasus ini mencapai Rp22.670.516.871. JPU menggunakan dua dakwaan untuk 13 terdakwa. Yakni, dakwaan primair dan siubsidairnya.
Dakwaan primair tentang perbuatan terdakwa yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Baca Juga: ACC Harap Jaksa Bisa Objektif dan Berspektif Keadilan Dalami Kasus RS Batua
Sementara dakwaan subsidairnya adalah, Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Majelis hakim kemudian menerima pengajuan eksepsi tiga terdakwa dalam perkara ini. "Baik karena terdakwa ada yang mengajukan eksepsinya nanti setelahnya kita kan masuk dalam pokok perkara," kata anggota majelis hakim Farid Hidayat.
Majelis hakim juga sempat meminta pendapat kepada JPU dan penasihat hukum masing-masing terdakwa. Kesepakatannya, sidang pembacaan eksepsi akan digelar pekan depan. Tepatnya, Senin, 7 Februari. "Setelahnya baru kita akan periksa saksi-saksi dalam materi pokok perkara," tegas Farid.
Selain itu, Farid memberikan waktu kurang dari sepekan agar masing-masing penasihat hukum terdakwa, menyiapkan materi dalam nota pembelaan nantinya. "Supaya nanti kalau saat sidang jadi langsung dibacakan. Dan bisa mengefektifkan waktu karena sidangnya akan panjang nantinya," imbuhnya.
Dakwaan primair tentang perbuatan terdakwa yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Baca Juga: ACC Harap Jaksa Bisa Objektif dan Berspektif Keadilan Dalami Kasus RS Batua
Sementara dakwaan subsidairnya adalah, Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Majelis hakim kemudian menerima pengajuan eksepsi tiga terdakwa dalam perkara ini. "Baik karena terdakwa ada yang mengajukan eksepsinya nanti setelahnya kita kan masuk dalam pokok perkara," kata anggota majelis hakim Farid Hidayat.
Majelis hakim juga sempat meminta pendapat kepada JPU dan penasihat hukum masing-masing terdakwa. Kesepakatannya, sidang pembacaan eksepsi akan digelar pekan depan. Tepatnya, Senin, 7 Februari. "Setelahnya baru kita akan periksa saksi-saksi dalam materi pokok perkara," tegas Farid.
Selain itu, Farid memberikan waktu kurang dari sepekan agar masing-masing penasihat hukum terdakwa, menyiapkan materi dalam nota pembelaan nantinya. "Supaya nanti kalau saat sidang jadi langsung dibacakan. Dan bisa mengefektifkan waktu karena sidangnya akan panjang nantinya," imbuhnya.
(agn)
Lihat Juga :
