Disnaker dan SB Sumut Bentuk Tim Pencari Fakta Dugaan Perbudakan Modern Bupati Langkat
loading...
Elemen buruh dari berbagai Serikat Buruh (SB) dan Serikat PEkerja (SP) di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengelar pertemuan dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Sumut. Foto SINDOnews
A
A
A
MEDAN - Elemen buruh dari berbagai Serikat Buruh (SB) dan Serikat Pekerja (SP) di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengelar pertemuan dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Sumut. Pertemuan yang digelar Kantor Disnaker di Jalan Asrama Medan, Kamis (27/1/2022) untuk membahas pembentukan tim pencari fakta kasus perbudakan modern yang diduga dilakukan Bupati Langkat Nonaktif, Terbit Rencana Peranginangin(TRP).
Ketua Federasi Serikat Pekerja (FSP) Metal Indonesia Sumatera Utara, Willy Agus Utomo didampingi sepuluh ketua serikat lainnya menyampaikan, pertemuan ini dalam rangka menyampaikan aspirasi kelompok buruh yang ada di Sumatera Utara menanggapi berita dugaan penjara buruh milik Bupati Langkat nonaktif yang kini tengah Viral.
"Jangan sampai kita anak Sumut ketinggalan informasi dari Migrant Care, oleh karena itu kita audiensi ke Kadisnaker Sumut menyikapi persoalan ini," ungkap Willy, Kamis (27/1/2022).
Willy juga mengatakan, belakangan muncul versi bahwa warga binaan itu bukan pekerja, melainkan pasien rehabilitasi pencandu narkoba, yang dikelola secara mandiri oleh Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin.
"Untuk menyikapi fakta lapangan yang terjadi, maka kami berharap Disnaker dan SP/SB se-Sumut dapat turun ke lapangan bersama dengan Disnaker membentuk tim ivestigasi atau cek fakta apa yang sesungguhnya terjadi," ucap Willy.
Willy berharap, pihaknya tetap menunggu hasil pemeriksaan penegak hukum yang terkait baik dari nasional dan tingkat provinsi secara terang benderang.
"Kita tetap peracayakan kepada hasil penegakan hukum, tapi apa bila nantinya ditemukan ada kaitannya dengan pelanggaran ketenagakerjaan. Apa lagi dugaan pelanggar HAM, kita harus ungkap hal ini secara transparan," tegas Willy.
Usai mendengar aspirasi para pimpinan elemen buruh Sumut yang berjumlah 10 organisasi, Kadisnaker Sumut Baharuddin Siagian mengatakan, pihaknya menyambut baik dan menyetujui untuk dibentuknya tim gabungan antara Disnaker dan SB Sumut untuk melakukan cek lapangan.
"Karena ada dua versi saat ini yaitu rehabilitasi narkoba dan perbudakan modern. Tim pengawasan kami masih melakukan penyelidikan terkait hal itu. Semoga semua akan terungkap apa sesungguhnya yang terjadi," papar Baharuddin.
Ketua Federasi Serikat Pekerja (FSP) Metal Indonesia Sumatera Utara, Willy Agus Utomo didampingi sepuluh ketua serikat lainnya menyampaikan, pertemuan ini dalam rangka menyampaikan aspirasi kelompok buruh yang ada di Sumatera Utara menanggapi berita dugaan penjara buruh milik Bupati Langkat nonaktif yang kini tengah Viral.
"Jangan sampai kita anak Sumut ketinggalan informasi dari Migrant Care, oleh karena itu kita audiensi ke Kadisnaker Sumut menyikapi persoalan ini," ungkap Willy, Kamis (27/1/2022).
Willy juga mengatakan, belakangan muncul versi bahwa warga binaan itu bukan pekerja, melainkan pasien rehabilitasi pencandu narkoba, yang dikelola secara mandiri oleh Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin.
"Untuk menyikapi fakta lapangan yang terjadi, maka kami berharap Disnaker dan SP/SB se-Sumut dapat turun ke lapangan bersama dengan Disnaker membentuk tim ivestigasi atau cek fakta apa yang sesungguhnya terjadi," ucap Willy.
Willy berharap, pihaknya tetap menunggu hasil pemeriksaan penegak hukum yang terkait baik dari nasional dan tingkat provinsi secara terang benderang.
"Kita tetap peracayakan kepada hasil penegakan hukum, tapi apa bila nantinya ditemukan ada kaitannya dengan pelanggaran ketenagakerjaan. Apa lagi dugaan pelanggar HAM, kita harus ungkap hal ini secara transparan," tegas Willy.
Usai mendengar aspirasi para pimpinan elemen buruh Sumut yang berjumlah 10 organisasi, Kadisnaker Sumut Baharuddin Siagian mengatakan, pihaknya menyambut baik dan menyetujui untuk dibentuknya tim gabungan antara Disnaker dan SB Sumut untuk melakukan cek lapangan.
"Karena ada dua versi saat ini yaitu rehabilitasi narkoba dan perbudakan modern. Tim pengawasan kami masih melakukan penyelidikan terkait hal itu. Semoga semua akan terungkap apa sesungguhnya yang terjadi," papar Baharuddin.
Lihat Juga :
