Pemkot Makassar Tujuh Tahun Zona Kuning Kepatuhan Pelayanan Publik
Jum'at, 28 Januari 2022 - 07:35 WIB
loading...
A
A
A
Dia mencontohkan, pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Makassar yang masih lelet. Proses pelayanan yang seharusnya hanya butuh hitungan jam, namun diselesaikan dalam beberapa hari, bahkan berbulan-bulan.
“Saya menyaksikan sendiri bagaimana rumitnya SKPD itu mengeluarkan surat. Bisa orang datang berhari-hari, berminggu-minggu, atau izin di PTSP itu bisa berbulan-bulan, yang katanya PTSP kelas dunia,” tegas Subhan.
Kondisi ini pun ditegaskannya sudah tidak bisa dibantah. Pemkot Makassar mesti menerima kenyataan dan memperbaiki segala kekurangan yang ditemukan Ombudsman.
“Pelayanan publik itu menjadi baik kalau ada komitmen 01 sebetulnya. Kalau 01-nya atau pimpinan komitmen dan menekan ke bawah itu pasti berjalan. Tapi kalau 01 atau orang paling berpengaruh cuek-cuek saja tidak akan jalan,” sebutnya.
Di sisi lain, Subhan mengungkapkan tidak satu pun daerah di Sulsel yang mendapat zona hijau untuk standar pelayanan di satuan Dinas Pendidikan. Hanya ada zona kuning bahkan zona merah.
“Pendidikan memang harus menjadi atensi karena hasil survei kita itu tidak ada satu pun Dinas Pendidikan yang hijau alias nol. Ini artinya ada keabaian, ada ketidakpedulian, mengulangi hal-hal,” bebernya.
“Saya menyaksikan sendiri bagaimana rumitnya SKPD itu mengeluarkan surat. Bisa orang datang berhari-hari, berminggu-minggu, atau izin di PTSP itu bisa berbulan-bulan, yang katanya PTSP kelas dunia,” tegas Subhan.
Kondisi ini pun ditegaskannya sudah tidak bisa dibantah. Pemkot Makassar mesti menerima kenyataan dan memperbaiki segala kekurangan yang ditemukan Ombudsman.
“Pelayanan publik itu menjadi baik kalau ada komitmen 01 sebetulnya. Kalau 01-nya atau pimpinan komitmen dan menekan ke bawah itu pasti berjalan. Tapi kalau 01 atau orang paling berpengaruh cuek-cuek saja tidak akan jalan,” sebutnya.
Di sisi lain, Subhan mengungkapkan tidak satu pun daerah di Sulsel yang mendapat zona hijau untuk standar pelayanan di satuan Dinas Pendidikan. Hanya ada zona kuning bahkan zona merah.
“Pendidikan memang harus menjadi atensi karena hasil survei kita itu tidak ada satu pun Dinas Pendidikan yang hijau alias nol. Ini artinya ada keabaian, ada ketidakpedulian, mengulangi hal-hal,” bebernya.
Lihat Juga :
