Golkar Minta Parpol Lain Kompromi Soal Cawabup Lutim, PAN Menolak

MAKASSAR - Partai Golkar ngotot bersaing memperebutkan posisi Calon Wakil Bupati (Cawabup) Luwu Timur (Lutim). Beringin bahkan meminta partai politik (parpol) pengusung lain untuk kompromi.

Juru Bicara DPD I Golkar Sulsel , Zulham Arief mengatakan tak ada alasan bukan Golkar yang menempati kursi 02 Lutim. Ada dua faktor kuat yang menjadi bargaining.

"Pertama Golkar menjadi parpol dengan kursi terbanyak, ada tujuh kursi saat mengusung almarhum (Thoriq Husler). Jumlah ini melebihi 20 persen syarat mengusung yakni cuma enam kursi," kata Zulham.

Kedua ialah almarhum Husler merupakan kader Golkar yang saat itu sebagai Bupati Lutim. Sehingga kata Zulham, posisi tersebut harus dikembalikan ke Beringin.



"Ketua DPD II (Aripin) sudah komunikasi, dan Pak TP ( Taufan Pawe ) sudah berdiskusi terkait itu. Dan saya kira Pak Bupati (Budiman) sangat bijak dan posisi itu memang harus Golkar," ujarnya.

Zulham menuturkan, parpol pengusung lain tak punya hak ngotot untuk mengusulkan Cawabup. Meski mekanismenya memang ada.

"Tidak ada alasannya (parpol lain) ngotot. Partai lain cukup tidak untuk mengusung? Kan tidak," terang Zulham.

"Walaupun memang mekanisme ada yang mengatur itu. Tapi kita lihat secara etika, filosofi. Bahwa posisi yang ditinggalkan Pak Husler ialah haknya Golkar. Pemikirin ini yang harusnya sama dengan Pak bupati," tegas Zulham.

Selain Golkar, tujuh parpol pengusung lain juga sudah mengusulkan. Mereka diantaranya ialah PKB, Gerindra, PDIP, PKS, PAN, Hanura dan PBB.

Dibanding Golkar, PAN malah lebih dulu sudah mengantongi nama kader yang diusulkan. Ialah Usman Sadik yang menjabat Ketua DPD Lutim.

"Saya malah sudah mendapat rekomendasi dari partai. Iya dari DPP. Rekomendasi ini yang kita gunakan untuk mendaftar nanti di panitia," ucap Usman, Senin (10/1/2022).



Soal pernyataan kompromi Golkar, Usman memiliki pandangan lain. Menurutnya semua partai memiliki hak yang sama, dan tak melihat jumlah kursi saat mengusung pasangan Husler-Budiman.

"Mengusulkan nama (sebagai Cawabup) itu adalah hak semua pengusung. Kemenangan Husler-Budiman kan sejatinya merupakan kemenangan kita semua. Apalagi ada aturan yang mengatur," terangnya.

Usman bilang, biarkan saja semua parpol pengusung mengusulkan nama Cawabup. Tak perlu ada kompromi. Sebab pada akhirnya akan ada kesepakatan yang diambil.

"Nantinya kan kita akan bertemu nanti. Akan ada lobi-lobi dan komunikasi politik yang akan mempertemukan kita semua. Biarkan saja berproses," sebut Wakil Ketua DPRD Sidrap ini.