Suami Istri Kepala Desa di Maros Ditangkap Karena Korupsi

MAROS - Kasus Korupsi Kembali menjerat oknum Kepala Desa di Maros. Setelah Kepala Desa Bonto Manurung tahun 2018, Abdul Haris divonis bersalah, kini istrinya, Suryani yang melanjutkan tampuk kekuasaan sebagai kepala desa, juga akhirnya terseret kasus dugaan korupsi.

Suryani, resmi menjadi tersangka oleh penyidik tindak pidana korupsi Kejaksaan Negeri Maros dan telah dijebloskan ke dalam tahanan sejak Selasa (28/12/2021) kemarin. Dia diduga telah menyalahgunakan Anggaran Dana Desa tahun 2019-2020 dengan potensi kerugian negara mencapai Rp1,4 miliar.

Sementara itu, suaminya, Abdul Haris yang menjabat sebagai Kepala Desa di Bonto Manurung di periode sebelumnya, telah divonis hukuman satu tahun penjara oleh pengadilan karena terbukti menyelewengkan anggaran desanya sebesar Rp191 juta di tahun 2018.

Koordinator Celebes Law & Transparacy Maros, Arialdi Kamal, pun mengapresiasi kinerja kejaksaan. Di sisi lain, dia mempertanyakan, kinerja kejaksaan dan Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya dalam proses pengawalan penggunaan anggaran, khususnya di Desa.

“Kok bisa direntang waktu yang tidak terlalu jauh dan di lokasi yang sama, penyimpangan itu terjadi. Pelakunya juga hampir dibilang itu-itu saja. Lalu di mana letak pengawasan anggaran, pendampingan yang selama ini digembar-gemborkan,” kata Arialdi, Rabu (29/12/2021).

Menurut Arialdi, apa yang telah dilakukan oleh aparat hukum khususnya kejaksaan, terkesan tidak efektif dalam hal pencegahan. Faktanya, kasus korupsi di Bonto Manurung yang awalnya hanya ratusan juta, justru malah naik menjadi miliaran.

"Logikanya, jika memang berhasil melakukan pendampingan, yah tidak ada kasus dong. Ini malah nilai kerugian negara malah naik dari ratusan jadi miliar. Kalau memang ada proses pendampingan, yah tentu tidak akan terjadi lagi,” lanjutnya.

Selain kejaksaan dan polisi, Arialdi juga menyoroti lemahnya proses kontrol dan pengawasan inspektorat Pemkab Maros. Menurut Arialdi, jika pengawasan dan kontrol berjalan baik di lapangan, maka potensi kerugian negara pasti akan sangat minim.

“Yah mungkin daerah Bonto Manurung dan desa Bonto-Bonto lainnya yang berkasus di Tompobulu ini jauh. Makanya petugas inspektorat malas turun ke lapangan. Sehingga memang kontrolnya tidak berjalan. Kok bisa sampai ada potensi kerugian Rp1,4 miliar di satu desa ini kan fatal,” terangnya.

Meski demikian, Arialdi mengapresiasi pengungkapan kasus dugaan korupsi Kades Bonto Manurung yang sudah bergulir sejak periode Joko Budi Darmawan menjabat sebagai Kajari Maros tahun 2020 lalu. Ia berharap, agar kasus-kasus lain yang masih dalam penyelidikan pun bisa segera dituntaskan.