KPU Sulsel Masih Cermati Anggaran Pilkada 2024 Kabupaten/Kota
loading...
KPU Sulsel masih mencermati anggaran Pilkada yang diusulkan masing-masing KPU Kabupaten/kota. Foto: Sindonews/Ilustrasi
A
A
A
MAKASSAR - KPU Sulsel masih mencermati gambaran anggaran Pilkada 2024 masing-masing KPU kabupaten/kota. 24 KPU memang diminta untuk menyampaikannya ke provinsi sebelum diteruskan ke pusat.
“Sampai saat ini, kami masih mencermati. Memang semua kabupaten/kota sudah menyampaikan gambaran anggarannya ke kami,” kata Komisioner KPU Sulsel, Syarifuddin Jurdi saat dihubungi pada Rabu, (8/12/2021).
Syarif mengatakan, hanya saja ada beberapa daerah yang rencana anggarannya dikembalikan ke KPU kabupaten/kota. Mereka diminta untuk melakukan pencermatan ulang.
“Memang ada yang kita minta untuk dicermati ulang, karena dianggap terlalu besar. Tapi ada juga yang sudah selesai. Sisa menunggu yang belum mengusulkan,” ujar Koordinator Divisi Perencanaan, Keuangan dan Logistik ini.
Dia mencontohkan usulan gambaran anggaran dari KPU Makassar. Dimana kata Syarif, menyampaikan angka Rp143 miliar untuk pelaksanaan Pilkada 2024 mendatang.
“Tapi kami rasa itu terlalu besar. Berkaca pada Pilkada 2020 lalu, anggarannya Rp78 miliar dan minta lagi tambahan Rp6,2 miliar. Itupun yang dikembalikan juga lumayan besar Rp18 miliar. Jadi kami minta mereka melakukan pencermatan ulang,” sebutnya.
Dosen UIN Alauddin Makassar non aktif ini berharap, semua KPU kabupaten/kota bisa segera merampungkan gambaran anggaranya. Sehingga bisa segera diusulkan ke KPU RI untuk disetujui.
Komisioner KPU Makassar , Romy Harminto menuturkan pihaknya tak masalah jika anggaran Rp143 miliar yang diusulkan, dinilai terlalu besar. Toh angka tersebut memang belum final, dan memang masih bisa ditekan.
“Angka Rp143 miliar itu memang belum final, belum mentok. Karena kita masih akan revisi kiri kanan. Kami di Makassar siap-siap saja merevisi, jika ada instruksi (dari KPU Sulsel). Misalnya ini dinilai terlalu banyak, ya kami siap revisi,” ucap Romy.
Komisioner KPU Kepulauan Selayar, Andi Dewantara mengungkapkan pihaknya sudah menyampaikan Rp24 miliar kepada Provinsi. Nilai tersebut tak beda jauh dari anggaran yang dibutuhkan saat Pilkada 2020 lalu.
“Angka itu sudah kami sampaikan ke KPU Provinsi. Dan itu sudah hasil pencermatan dari kami,” tegas Dewantara.
“Sampai saat ini, kami masih mencermati. Memang semua kabupaten/kota sudah menyampaikan gambaran anggarannya ke kami,” kata Komisioner KPU Sulsel, Syarifuddin Jurdi saat dihubungi pada Rabu, (8/12/2021).
Syarif mengatakan, hanya saja ada beberapa daerah yang rencana anggarannya dikembalikan ke KPU kabupaten/kota. Mereka diminta untuk melakukan pencermatan ulang.
“Memang ada yang kita minta untuk dicermati ulang, karena dianggap terlalu besar. Tapi ada juga yang sudah selesai. Sisa menunggu yang belum mengusulkan,” ujar Koordinator Divisi Perencanaan, Keuangan dan Logistik ini.
Dia mencontohkan usulan gambaran anggaran dari KPU Makassar. Dimana kata Syarif, menyampaikan angka Rp143 miliar untuk pelaksanaan Pilkada 2024 mendatang.
“Tapi kami rasa itu terlalu besar. Berkaca pada Pilkada 2020 lalu, anggarannya Rp78 miliar dan minta lagi tambahan Rp6,2 miliar. Itupun yang dikembalikan juga lumayan besar Rp18 miliar. Jadi kami minta mereka melakukan pencermatan ulang,” sebutnya.
Dosen UIN Alauddin Makassar non aktif ini berharap, semua KPU kabupaten/kota bisa segera merampungkan gambaran anggaranya. Sehingga bisa segera diusulkan ke KPU RI untuk disetujui.
Komisioner KPU Makassar , Romy Harminto menuturkan pihaknya tak masalah jika anggaran Rp143 miliar yang diusulkan, dinilai terlalu besar. Toh angka tersebut memang belum final, dan memang masih bisa ditekan.
“Angka Rp143 miliar itu memang belum final, belum mentok. Karena kita masih akan revisi kiri kanan. Kami di Makassar siap-siap saja merevisi, jika ada instruksi (dari KPU Sulsel). Misalnya ini dinilai terlalu banyak, ya kami siap revisi,” ucap Romy.
Komisioner KPU Kepulauan Selayar, Andi Dewantara mengungkapkan pihaknya sudah menyampaikan Rp24 miliar kepada Provinsi. Nilai tersebut tak beda jauh dari anggaran yang dibutuhkan saat Pilkada 2020 lalu.
“Angka itu sudah kami sampaikan ke KPU Provinsi. Dan itu sudah hasil pencermatan dari kami,” tegas Dewantara.
(agn)
Explore More