Protokol Kesehatan Harus Ketat Dilakukan saat Pencoblosan Pilkada Serentak

MEDAN - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 9 Desember 2020 di 270 daerah secara serentak akan digelar setelah mengalami penundaan karena pandem i.

Namun bagi Ketua Umum Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Armyn Gultom, menilai, banyaknya daerah yang melaksanakan pilkada akan menimbulkan kerumunan.

Dengan begitu membutuhkan komitmen dari calon kepala daerah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. (BACA JUGA: Pemerintah-DPR Diminta Tidak Lepas Tanggung jawab)

Menurutnya, harus ada aturan yang lebih tegas terhadap pelanggaran protokol kesehatan tersebut.

"Prinsip protokol kesehatan yang telah disepakati harus menjadi komitmen bersama. Kewaspadaan menjadi amat sangat penting dalam pilkada serentak kali ini," ujar Armyn, Jumat (6/11/2020).
.
Pilkada serentak 2020, kata Armyn, harus dijadikan momentum menjaga kesehatan sesuai protokol kesehatan secara kuat dan konsisten sehingga masyarakat tetap sehat. Dalam hal ini, tidak hanya sebatas himbauan saja tetapi butuh keteladanan dari pemimpin terhadap pelaksanaan protokol kesehatan tersebut.

"Bagi saya pemilu sehat bukan hanya kesehatan fisik tetapi juga melahirkan pemimpin yang baik dan bijak. Tidak cukup ambisi menjadi pemimpin tetapi butuh pemimpin yang memberikan kesejahteraan, kecerdasan dan kesehatan kepada masyarakat," tambahnya. (BACA JUGA: Jokowi dan Keluarga Bakal Nonton Bareng Debat Terbuka Gibran-Prakoso VS Bagyo Wahyono-FX Supardjo)

Sementara itu KH. Mukhlas Syarkun, Wakil Ketua Umum DPP JATMI mengatakan, dalam beberapa kajian disebutkan bahwa pilkada banyak mudharatnya. Situasi saat ini, pilkada dihadapkan pada masalah kualitas pemilih itu sendiri yang perlu diedukasi.