Terlalu! 5 Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Masuk Data Warga Miskin, Ketua Dewan Berang
loading...
A
A
A
Ketika ditanya soal sanksi terkait adanya anggota dewan yang masuk dalam DTKS menerima bansos, Luthfi menjelaskan terkait persoalan ini masih rumor. Oleh karena itu, pihaknya ingin memastikan dulu soal kebenarannya dengan para pihak yang punya kewenangan tentang penyusunan data.
"Kami akan mendalami teman-teman yang namanya tercatat dalam DTKS, mungkin namanya sama tapi orangnya beda. Kita bakal evaluasi NIK-nya dulu. Kemudian yang ingin kita pelajari lebih dalam lagi, bagaimana proses itu bisa masuk," ujar Luthfi.
Dalam evaluasi ini, dirinya berharap bisa menjadi pelajaran untuk lima nama anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang masuk dalam DTKS. "Tapi saya masih belum terlalu yakin bahwa data ini benar. Kita evaluasi dan verifikasi dulu dengan Dinsos. Otomatis kalau ditarik, ini menjadi catatan penting, kami bersama Bupati untuk memprioritaskan perbaikan data ini," ucap Luthfi.
Menindaklanjuti soal adanya lima nama anggota DPRD yang masuk dalam DTKS, pihaknya akan melakukan rapat bersama para pihak terkait. "Adanya lima anggota dewan yang masuk dalam DTKS ini bukan soal pantas tidak pantas, ini sudah melukai hati publik karena yang seharusnya masuk ke DTKS untuk warga yang berhak menerima," tandasnya.
"Kami akan mendalami teman-teman yang namanya tercatat dalam DTKS, mungkin namanya sama tapi orangnya beda. Kita bakal evaluasi NIK-nya dulu. Kemudian yang ingin kita pelajari lebih dalam lagi, bagaimana proses itu bisa masuk," ujar Luthfi.
Dalam evaluasi ini, dirinya berharap bisa menjadi pelajaran untuk lima nama anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang masuk dalam DTKS. "Tapi saya masih belum terlalu yakin bahwa data ini benar. Kita evaluasi dan verifikasi dulu dengan Dinsos. Otomatis kalau ditarik, ini menjadi catatan penting, kami bersama Bupati untuk memprioritaskan perbaikan data ini," ucap Luthfi.
Menindaklanjuti soal adanya lima nama anggota DPRD yang masuk dalam DTKS, pihaknya akan melakukan rapat bersama para pihak terkait. "Adanya lima anggota dewan yang masuk dalam DTKS ini bukan soal pantas tidak pantas, ini sudah melukai hati publik karena yang seharusnya masuk ke DTKS untuk warga yang berhak menerima," tandasnya.
(eyt)