Capaian MCP Kota Makassar Rendah Gegera Manajemen Birokrasi Buruk
Selasa, 09 November 2021 - 11:02 WIB
loading...
Indeks MCP untuk pecegahan korupsi Kota Makassar masih sangat rendah, yaitu hanya mencapai 42,14. Foto/Ilustrasi
A
A
A
MAKASSAR - Monitoring Centre for Prevention (MCP) untuk pencegahan tindakan korupsi di lingkup PemerintahKota (Pemkot) Makassar masih sangat rendah, dengan indeks mencapai 42,14.
Dari data yang dihimpun, Makassar menjadi peringkat 15 dari 24 kabupaten/kota di Sulsel atau berada di urutan 323 secara nasional.
Hal itu jauh di bawah peringkat kabupaten/kota lainnya seperti Enrekang yang bertengger di peringkat 1 di Sulsel dengan indeks 64,19 atau peringkat 87 secara nasional.
Kasatgas Korsupgah Wilayah IV Makassar, Niken Ariati mengatakan alasan rendahnya capaian MCP Makassar adalah karena buruknya manajemen birokrasi di tingkat kota.
Baca Juga: MCP Pencegahan Korupsi di Kabupaten Pangkep Capai 53 Persen
"Karena masalah kedisiplinan kemudian longgarnya PNS, lambatnya birokrasi untuk sampaikan evident dan permintaan-permintaan yang ada itu segera tuntaskan dan sampai sekarang belum dilakukan," tuturnya.
Beberapa evident yang harusnya disampaikan ke KPK seperti JPMPTSP, RDTR, SOP Terpadu, hingga indeks ketepatan layanan, justru tidak dilakukan.
"Dan masih banyak lagi hal lain, karena kita punya banyak sekali indikator yang harus terpenuhi tapi Pemkot belum penuhi," tuturnya.
Sementara itu Wali Kota Makassar , Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto memastikan akan melakukan pembenahan selama sebulan ke depan dan ditargetkan mampu naik ke 3 besar pada akhir tahun.
"MCT kita ini cuma 42, coba kita lihat item-itemnya. Ini tidak lain karena organisasi tidak jalan. Jadi saya tiap minggu akan update. Saya berharap Inshaallah kita paling tidak 3 besarlah di Sulsel dalam satu setengah bulan ini," jelasnya.
Baca Juga: Pemkab Bulukumba-KPK Lakukan Evaluasi MCP Sebagai Upaya Cegah Korupsi
Dia mengaku akan melakukan perombakan besar-besaran pada birokrasi. Dia menilai, penyebab utama buruknya capaian adalah sumber daya manusia (SDM).
"Yang pertama adalah ini bukti, saya selalu bilang ini kehancuran birokrasi Makassar. Nanti saya ganti kepala SKPD," ujarnya.
"Kenapa saya tidak resetting sekaligus. Karena ada pandemi sehingga kita konsentrasi. Setelah pandemi ada RPJMD, setelah itu ada perubahan setelah itu ada pokok, setelah itu saya akan bersihkan," pungkasnya.
Dari data yang dihimpun, Makassar menjadi peringkat 15 dari 24 kabupaten/kota di Sulsel atau berada di urutan 323 secara nasional.
Hal itu jauh di bawah peringkat kabupaten/kota lainnya seperti Enrekang yang bertengger di peringkat 1 di Sulsel dengan indeks 64,19 atau peringkat 87 secara nasional.
Kasatgas Korsupgah Wilayah IV Makassar, Niken Ariati mengatakan alasan rendahnya capaian MCP Makassar adalah karena buruknya manajemen birokrasi di tingkat kota.
Baca Juga: MCP Pencegahan Korupsi di Kabupaten Pangkep Capai 53 Persen
"Karena masalah kedisiplinan kemudian longgarnya PNS, lambatnya birokrasi untuk sampaikan evident dan permintaan-permintaan yang ada itu segera tuntaskan dan sampai sekarang belum dilakukan," tuturnya.
Beberapa evident yang harusnya disampaikan ke KPK seperti JPMPTSP, RDTR, SOP Terpadu, hingga indeks ketepatan layanan, justru tidak dilakukan.
"Dan masih banyak lagi hal lain, karena kita punya banyak sekali indikator yang harus terpenuhi tapi Pemkot belum penuhi," tuturnya.
Sementara itu Wali Kota Makassar , Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto memastikan akan melakukan pembenahan selama sebulan ke depan dan ditargetkan mampu naik ke 3 besar pada akhir tahun.
"MCT kita ini cuma 42, coba kita lihat item-itemnya. Ini tidak lain karena organisasi tidak jalan. Jadi saya tiap minggu akan update. Saya berharap Inshaallah kita paling tidak 3 besarlah di Sulsel dalam satu setengah bulan ini," jelasnya.
Baca Juga: Pemkab Bulukumba-KPK Lakukan Evaluasi MCP Sebagai Upaya Cegah Korupsi
Dia mengaku akan melakukan perombakan besar-besaran pada birokrasi. Dia menilai, penyebab utama buruknya capaian adalah sumber daya manusia (SDM).
"Yang pertama adalah ini bukti, saya selalu bilang ini kehancuran birokrasi Makassar. Nanti saya ganti kepala SKPD," ujarnya.
"Kenapa saya tidak resetting sekaligus. Karena ada pandemi sehingga kita konsentrasi. Setelah pandemi ada RPJMD, setelah itu ada perubahan setelah itu ada pokok, setelah itu saya akan bersihkan," pungkasnya.
(agn)
Lihat Juga :
