Ombudsman Nilai Tata Kelola Beras Buruk, Petani Dirugikan
Kamis, 28 Oktober 2021 - 12:08 WIB
loading...
A
A
A
Yeka juga menjelaskan bahwa ada indikator-indikator yang patut dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan. “Kami breakdown ada 12 indikator yang perlu dipertimbangkan pemerintah ketika mengambil kebijakan keputusan importasi beras. Dan ke depan ke 12 indikator ini perlu diterapkan oleh Kemenko Bidang Perekonomian,” pungkasnya.
Yeka Hendra Fatika juga menyampaikan bahwa Ombudsman RI berkomitmen untuk beperan aktif memastikan agar produksi pangan dapat mencukupi kebutuhan. Serta regulasi yang dihadirkan tidak merugikan para kelompok tani.
Terkait hal ini, Yeka menyampaikan perlu keterlibatan penuh Ombudsman dalam mengawal perencanaan pembangunan secara bottom up bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Baca juga: Budi Waseso Disentil DPR Soal Impor Beras Khusus: Ngaku Tak Tahu Ada Izin
Menurut Kepala Perwakilan Ombudsman Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, beberapa permasalahan kerap dikeluhkan oleh para petani seperti minimnya perhatian bagi para petani baik sisi anggaran dan pelatihan, harga pupuk yang tidak bersahabat, dugaan diskriminasi bantuan tani, lambatnya respons atas keluhan petani hingga belum lengkapnya SOP dan standar pelayanan publik (SPP) pertanian.
Yeka Hendra Fatika juga menyampaikan bahwa Ombudsman RI berkomitmen untuk beperan aktif memastikan agar produksi pangan dapat mencukupi kebutuhan. Serta regulasi yang dihadirkan tidak merugikan para kelompok tani.
Terkait hal ini, Yeka menyampaikan perlu keterlibatan penuh Ombudsman dalam mengawal perencanaan pembangunan secara bottom up bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Baca juga: Budi Waseso Disentil DPR Soal Impor Beras Khusus: Ngaku Tak Tahu Ada Izin
Menurut Kepala Perwakilan Ombudsman Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, beberapa permasalahan kerap dikeluhkan oleh para petani seperti minimnya perhatian bagi para petani baik sisi anggaran dan pelatihan, harga pupuk yang tidak bersahabat, dugaan diskriminasi bantuan tani, lambatnya respons atas keluhan petani hingga belum lengkapnya SOP dan standar pelayanan publik (SPP) pertanian.
(don)
Lihat Juga :
