Pandemi COVID-19 Belum Berakhir, Dapur Umum Gasibu Terus Berjalan

BANDUNG - Layanan dapur umum untuk Gerakan Nasi Bungkus (Gasibu) yang digagas Pemprov Jawa Barat pada masa tanggap darurat COVID-19 beberapa waktu lalu dipastikan terus berjalan.

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jabar yang juga Ketua Umum Jabar Bergerak, Atalia Praratya Kamil menegaskan, pihaknya terus melakukan monitoring untuk memastikan setiap desa/kelurahan dan kecamatan di seluruh Jabar membuka dapur umum dan menjalankannya dengan baik.

"Kami hadir sesuai dengan instruksi Gubernur Jabar untuk memastikan bahwa dapur umum di kabupaten/kota di Jawa Barat berjalan dengan baik. Ini untuk memastikan bahwa tidak boleh ada warga Jabar yang kelaparan, karena mereka mengalami yang namanya darurat pangan," tegas Atalia, Rabu (3/6/2020).

(Baca: Dirikan Dapur Umum, Polsek-Koramil Sukasari Bagikan 850 Nasi Kotak)

Untuk mendukung layanan dapur umum ini, lanjut Atalia, Pemprov Jabar memberikan bantuan berupa 100 kilogram beras per kelurahan/desa. Namun, Atalia mengingatkan bahwa bantuan beras tersebut harus diberikan kepada masyarakat dalam bentuk nasi atau nasi bungkus.

"Jadi, berasnya tidak boleh dibagikan dalam bentuk beras. Tapi kalau dalam kondisi tertentu, tempatnya jauh, tidak memungkinkan (bantuan) di tempatkan di titik kantor kepala desa atau kelurahan, itu bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing tetapi tetap harus dilakukan," jelas istri Ridwan Kamil itu.

(Baca: 3 Bulan Diterpa Pandemi COVID-19, Begini Kondisi Hotel dan Pariwisata di Jabar Saat Ini)

Atalia kembali menekankan bahwa dapur umum Gasibu harus tetap berjalan. Oleh karenanya, Atalia pun meminta kabupaten/kota konsisten membuka layanan dapur umum untuk Gasibu, agar tidak ada warga Jabar yang kelaparan di tengah pandemi COVID-19.

"Terpenting adalah bagaimana kegiatan ini dilakukan dengan konsisten untuk meminimalisasi rawan pangan di daerah masing-masing. Sebab, dampak ekonomi COVID-19 sangat dirasakan oleh masyarakat," katanya.

Layanan dapur umum Gasibu sendiri merupakan instrumen yang melengkapi sembilan pintu bantuan sosial dari pemerintah. Kesembilan pintu bantuan itu adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Dana Desa (bagi kabupaten), Kartu Pra Kerja, bantuan sosial (bansos) dari Presiden untuk perantau di Jabodetabek, bantuan tunai dari Kementerian Sosial, bansos provinsi, serta bansos kabupaten/kota.

(Baca: Kapasitas Jamaah di Masjid Dibatasi, MUI Jabar: Salat Jumat 2 Termin Tak Sah)

Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyatakan, Gasibu bertujuan untuk memastikan seluruh warga di Jabar dapat memenuhi kebutuhan pokok, terutama kebutuhan pangan di masa pandemi COVID-19 di luar bansos Provinsi Jabar.

"Pintu bantuan ada sembilan, namun tanggung jawab kami ada di dua pintu, yaitu bansos provinsi dan Gasibu. Sisanya, bantuan dari pusat dan kota/ kabupaten," katanya.