Hindari Gaduh BLT Desa Anrihua, Kedua Belah Pihak Dimediasi

BULUKUMBA - Polemik Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan sembako di Desa Anrihua, Kecamatan Kindang, akhirnya memasuki proses mediasi antara perwakilan demonstran dan pihak pemerintah desa.

Proses itu dilaksanakan di Kantor Camat Kindang, Kelurahan Borongrappoa, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Sejumlah aparat kepolisian diturunkan untuk menjaga proses mediasi berjalan lancar terkait kisruh yang sempat diwarnai penyegelan Kantor Desa Anrihua tersebut.

Camat Kindang, Andi Awaluddin meminta agar tidak ada lagi perselisihan lanjutan pascamediasi dilakukan. Hal itu ia sampaikan setelah melakukan proses mediasi.



"Harapannya, persoalan di Desa Anrihua hari ini dapat selesai dengan damai. Ke depan, masalah di masa pandemi ini semoga bisa kita hindari," pinta Andi Awaluddin, Rabu, (3/06/2020).

Adapun untuk pemerintah desa, Andi Awal meminta agar memasang nama-nama penerima di kantor desa. Hal itu sebagai bentuk transparansi penerima BLT yang menjadi perkara utama.

Dengan begitu, masyarakat bisa langsung mengawasi dan mengetahui nama-nama penerima bantuan secara transparan.

Kabag OPS Polres Bulukumba, Kompol Hery mengatakan, pengawalan itu bertujuan memberikan rasa nyaman kepada masyarakat di Kecamatan Kindang.

"Kami mengajak agar kerukunan bermasyarakat antar sesama tetap terjaga. Tentu harapannya, polemik ini segera bisa diselesaikan," tutur Kompol Hery.

Polemik pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan sembako di Desa Anrihua, Kecamatan Kindang, memasuki proses mediasi.

Diketahui protes warga yang berujung penyegelan kantor desa dan penutupan jalan tersebut, terkait atas dugaan kelompok demonstran kepada pemerintah desa yang dinilai tidak adil dalam pembagian bantuan sosial.

Salah satu kelompok demonstran, Muhajir membeberkan, istri dari Kepala Dusun Bonto, Habibi, juga tercatat namanya sebagai penerima BLT .

Habibi sendiri yang melihat nama istrinya menjadi penerima BLT , mengaku sudah membatalkan penerimaan bantuan itu. Ia mengungkapkan bahwa data itu dari pusat dan sebelum dirinya menjabat sebagai kepala dusun.

Data bansos tersebut diketahui menggunakan data tahun 2011 lalu, sehingga banyak masyarakat yang kini sudah mapan secara ekonomi namun tetap terdaftar sebagai penerima bantuan di Bulukumba.