Tanggapi Protes Aktivis, Ketua DPRD Lombok Timur Soroti Persaingan para Supplier
Kamis, 14 Oktober 2021 - 11:58 WIB
loading...
Keterangan foto : seorang lansia, KPM Bantuan Sosial Tunai Dipopong untuk menerima bantuan Saat Kunjungan Mensos Tri Rismaharini di Desa Tete Batu Selatan Kecamatan Sikur, (13/10). Foto SINDOnews
A
A
A
LOMBOK TIMUR - Ketua DPRD Lombok Timur , Murnan mengaku tidak mengetahui oknum kepala desa (kades) dan TKSK yang diduga bermain menjadi supplier dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) sebagaimana disampaikan para aktivis di depan Menteri Sosial Tri Rismaharini saat berkunjung ke Lombok Timur, Rabu (13/10/2021).
Menurut Murnan, proses penyaluran bansos itu sudah ada aturan main dan pedoman umum yang mengatur secara detail penyaluran bantuan tersebut hingga sampai ke Kelompok Penerima Manfaat (KPM). "Cuman kan persoalan lapangan seperti apa. Karena ada persaingan antar pelaku juga, saya kira di situ ada resistensinya," ujarnya. Baca juga: Mensos Risma Kembali Emosi Saat Menghadapi Aksi Protes Aktifis Terkait Penyaluran Bansos
Anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyarankan bila ada persoalan seperti ini, sebaiknya diselesaikan dengan baik. Siapapun penyedia material bantuan, lanjutnya, asal sesuai aturan dan tidak mempengaruhi kualitas bantuan yang disalurkan ke masyarakat. "Menurut saya, sebaiknya diselesaikan duduk bersama. Tapi kalaupun betul, mungkin bagi-bagi asal sesuai kualitas",tandasnya.
Persoalan seperti ini, lanjutnya, tidak hanya terjadi di Lombok Timur, melainkan dialami hampir di semua daerah. Karna itu, ia menyambut baik keinginan Mensos Risma supaya penerima bantuan menerima bantuan dalam bentuk uang tunai. "Masyarakat bisa langsung terima tunai, mereka beli barang sesuai kebutuhan. Terserah belinya di mana," tegasnya. Baca juga: 3 Tahun Tercatat sebagai Keluarga Miskin, Warga Palembang Ini Tak Pernah Terima Bantuan
Lepas dari itu semua, tegas Murnan masalah utama penyaluran bansos sebenarnya soal data. Sering data penerima tidak sinkron dengan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan secara rutin. Belum lagi, soal kesalahan identitas penerima bantuan. "Kita berharap masalah data ini bisa segera diselesaikan secara bertahap," ucapnya.
Menurut Murnan, proses penyaluran bansos itu sudah ada aturan main dan pedoman umum yang mengatur secara detail penyaluran bantuan tersebut hingga sampai ke Kelompok Penerima Manfaat (KPM). "Cuman kan persoalan lapangan seperti apa. Karena ada persaingan antar pelaku juga, saya kira di situ ada resistensinya," ujarnya. Baca juga: Mensos Risma Kembali Emosi Saat Menghadapi Aksi Protes Aktifis Terkait Penyaluran Bansos
Anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyarankan bila ada persoalan seperti ini, sebaiknya diselesaikan dengan baik. Siapapun penyedia material bantuan, lanjutnya, asal sesuai aturan dan tidak mempengaruhi kualitas bantuan yang disalurkan ke masyarakat. "Menurut saya, sebaiknya diselesaikan duduk bersama. Tapi kalaupun betul, mungkin bagi-bagi asal sesuai kualitas",tandasnya.
Persoalan seperti ini, lanjutnya, tidak hanya terjadi di Lombok Timur, melainkan dialami hampir di semua daerah. Karna itu, ia menyambut baik keinginan Mensos Risma supaya penerima bantuan menerima bantuan dalam bentuk uang tunai. "Masyarakat bisa langsung terima tunai, mereka beli barang sesuai kebutuhan. Terserah belinya di mana," tegasnya. Baca juga: 3 Tahun Tercatat sebagai Keluarga Miskin, Warga Palembang Ini Tak Pernah Terima Bantuan
Lepas dari itu semua, tegas Murnan masalah utama penyaluran bansos sebenarnya soal data. Sering data penerima tidak sinkron dengan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan secara rutin. Belum lagi, soal kesalahan identitas penerima bantuan. "Kita berharap masalah data ini bisa segera diselesaikan secara bertahap," ucapnya.
(don)
Lihat Juga :
