Kisah Gubernur Suryo Berani Lawan Jepang dan Sekutu, Jadi Korban Kekejaman Pemberontak PKI Madiun
Minggu, 03 Oktober 2021 - 05:01 WIB
loading...
A
A
A
Baca juga: Aura Magis dan Rahasia Kecantikan Ken Dedes Pemikat Para Raja
Isi ultimatumnya agar semua penduduk Surabaya, yang memiliki senjata api segera menyerahkan senjata mereka di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Inggris, selambat-lambatnya pukul 06.00 pada 10 November 1945.
Setelah Gubernur Suryo rapat dengan pihak terkait, diputuskan bahwa ultimatum itu ditolak. "Berulang-ulang telah kita katakan, bahwa sikap kita ialah lebih baik hancur daripada dijajah kembali. Juga sekarang dalam menghadapi ultimatum pihak Inggris, kita akan memegang teguh sikap ini. Kita tetap menolak ultimatum," begitu katanya.
Pemerintah melihat potensi yang ada dalam diri Suryo. Juni 1947, Suryo diangkat menjadi wakil ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) berkedudukan di Yogyakarta. Lalu, Suryo menjadi ketua dewan tersebut karena sang ketua, Ahmad Wiranatakusumah, dalam keadaan sakit.
Baca juga: Dahsyatnya Armada Laut Majapahit di Bawah Pimpinan Raja Hayam Wuruk
Pada tanggal 18 September 1948, PKI melancarkan pemberontakan di Madiun. Mereka berhasil pula menguasai beberapa kota lain. Pemerintah segera bertindak. Tanggal 30 September 148 Madiun direbut kembali oleh pasukan yang setia kepada pemerintah, tetapi keamanan belum pulih seluruhnya. Di beberapa tempat, orang-orang komunis masih melakukan pengacauan.
Dalam kondisi seperti itulah, Suryo pada tanggal 10 November 1948 berangkat dari Yogyakarta, menuju Madiun. Dia bermaksud menghadiri peringatan 40 hari meninggalnya adiknya yang dibunuh secara keji oleh orang-orang PKI.
Sejumlah sahabat, termasuk Wakil Presiden Mohammad Hatta, meminta agar Suryo mengurungkan maksudnya. Tetapi, Suryo ngotot pada pendiriannya. Tanda-tanda kurang baik terlihat. Baru saja tiba di luar Kota Yogya, ban mobilnya pecah.
Baca juga: Kisah Asmara Gajah Mada, Panglima Perang Majapahit yang Sumpahnya Menggemparkan Nusantara
Isi ultimatumnya agar semua penduduk Surabaya, yang memiliki senjata api segera menyerahkan senjata mereka di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Inggris, selambat-lambatnya pukul 06.00 pada 10 November 1945.
Setelah Gubernur Suryo rapat dengan pihak terkait, diputuskan bahwa ultimatum itu ditolak. "Berulang-ulang telah kita katakan, bahwa sikap kita ialah lebih baik hancur daripada dijajah kembali. Juga sekarang dalam menghadapi ultimatum pihak Inggris, kita akan memegang teguh sikap ini. Kita tetap menolak ultimatum," begitu katanya.
Pemerintah melihat potensi yang ada dalam diri Suryo. Juni 1947, Suryo diangkat menjadi wakil ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) berkedudukan di Yogyakarta. Lalu, Suryo menjadi ketua dewan tersebut karena sang ketua, Ahmad Wiranatakusumah, dalam keadaan sakit.
Baca juga: Dahsyatnya Armada Laut Majapahit di Bawah Pimpinan Raja Hayam Wuruk
Pada tanggal 18 September 1948, PKI melancarkan pemberontakan di Madiun. Mereka berhasil pula menguasai beberapa kota lain. Pemerintah segera bertindak. Tanggal 30 September 148 Madiun direbut kembali oleh pasukan yang setia kepada pemerintah, tetapi keamanan belum pulih seluruhnya. Di beberapa tempat, orang-orang komunis masih melakukan pengacauan.
Dalam kondisi seperti itulah, Suryo pada tanggal 10 November 1948 berangkat dari Yogyakarta, menuju Madiun. Dia bermaksud menghadiri peringatan 40 hari meninggalnya adiknya yang dibunuh secara keji oleh orang-orang PKI.
Sejumlah sahabat, termasuk Wakil Presiden Mohammad Hatta, meminta agar Suryo mengurungkan maksudnya. Tetapi, Suryo ngotot pada pendiriannya. Tanda-tanda kurang baik terlihat. Baru saja tiba di luar Kota Yogya, ban mobilnya pecah.
Baca juga: Kisah Asmara Gajah Mada, Panglima Perang Majapahit yang Sumpahnya Menggemparkan Nusantara
Lihat Juga :
