Punya 11 BUMD Potensial, DPRD Nilai Pemprov Jateng Belum Optimal Kelola Aset Daerah
Rabu, 29 September 2021 - 18:38 WIB
loading...
Para narasumber dalam Prime Topic MNC Trijaya FM bertema Meningkatkan PAD Bersama BUMD, di Gedung DPRD Jateng, Semarang, Rabu (29/9/2021). Foto/Ist
A
A
A
SEMARANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah saat ini mempunyai 11 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Namun demikian, kalangan legislatif menilai pengelolaan aset daerah yang dikelola Pemprov Jateng belum optimal.
"Tata kelola BUMD selama ini masih menjadi PR besar. Karena itu kami akan selalu mendorong Pemprov Jateng untuk lebih giat lagi dalam mengelola aset-aset daerah sehingga bisa lebih optimal lagi," kata anggota Komisi C DPRD Jateng, Agung Budi Margono saat berbicara dalam Prime Topic MNC Trijaya FM bertema Meningkatkan PAD Bersama BUMD, Rabu (29/9/2021).
Baca juga: Masih Kesulitan Tarik Investor, Dewan Dorong Pengelolaan Aset Pemprov Jateng
Dia menyebut dari hasil rapat terakhir, potensi yang diharapkan dari rencana BUMD adalah Rp528 miliar. "Kita bisa buat rasio saja Rp528 miliar dari pendapatan asli daerah(PAD) itu baru memberikan kontribusi 3,3 persen. Kalau dibagi berdasarkan pendapatan akan lebih kecil lagi 1,9 persen. Artinya kita masih punya PR yang sangat banyak dalam pengelolaan BUMD ini," katanya.
Kontribusi PAD 3,3 persen masih jauh dari yang diharapkan. Untuk itu dia berharap melalui Biro Perekonomian sebagai OPD yang melakukan pembinaan, pengawasan untuk bisa bekerja lebih optimal.
"Tata kelola BUMD selama ini masih menjadi PR besar. Karena itu kami akan selalu mendorong Pemprov Jateng untuk lebih giat lagi dalam mengelola aset-aset daerah sehingga bisa lebih optimal lagi," kata anggota Komisi C DPRD Jateng, Agung Budi Margono saat berbicara dalam Prime Topic MNC Trijaya FM bertema Meningkatkan PAD Bersama BUMD, Rabu (29/9/2021).
Baca juga: Masih Kesulitan Tarik Investor, Dewan Dorong Pengelolaan Aset Pemprov Jateng
Dia menyebut dari hasil rapat terakhir, potensi yang diharapkan dari rencana BUMD adalah Rp528 miliar. "Kita bisa buat rasio saja Rp528 miliar dari pendapatan asli daerah(PAD) itu baru memberikan kontribusi 3,3 persen. Kalau dibagi berdasarkan pendapatan akan lebih kecil lagi 1,9 persen. Artinya kita masih punya PR yang sangat banyak dalam pengelolaan BUMD ini," katanya.
Kontribusi PAD 3,3 persen masih jauh dari yang diharapkan. Untuk itu dia berharap melalui Biro Perekonomian sebagai OPD yang melakukan pembinaan, pengawasan untuk bisa bekerja lebih optimal.
Lihat Juga :
