Punya 11 BUMD Potensial, DPRD Nilai Pemprov Jateng Belum Optimal Kelola Aset Daerah

SEMARANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah saat ini mempunyai 11 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Namun demikian, kalangan legislatif menilai pengelolaan aset daerah yang dikelola Pemprov Jateng belum optimal.

"Tata kelola BUMD selama ini masih menjadi PR besar. Karena itu kami akan selalu mendorong Pemprov Jateng untuk lebih giat lagi dalam mengelola aset-aset daerah sehingga bisa lebih optimal lagi," kata anggota Komisi C DPRD Jateng, Agung Budi Margono saat berbicara dalam Prime Topic MNC Trijaya FM bertema Meningkatkan PAD Bersama BUMD, Rabu (29/9/2021).



Dia menyebut dari hasil rapat terakhir, potensi yang diharapkan dari rencana BUMD adalah Rp528 miliar. "Kita bisa buat rasio saja Rp528 miliar dari pendapatan asli daerah(PAD) itu baru memberikan kontribusi 3,3 persen. Kalau dibagi berdasarkan pendapatan akan lebih kecil lagi 1,9 persen. Artinya kita masih punya PR yang sangat banyak dalam pengelolaan BUMD ini," katanya.

Kontribusi PAD 3,3 persen masih jauh dari yang diharapkan. Untuk itu dia berharap melalui Biro Perekonomian sebagai OPD yang melakukan pembinaan, pengawasan untuk bisa bekerja lebih optimal.

"Jadi kita punya aset dengan 11 BUMD kita itu nilai asetnya 91,33,77 triliun tentu ini sebuah hal yang kalau ini kita kelola dengan benar akan menjadi luar biasa. Tidak hanya bicara masalah pendapatan,tetapi bagaimana mengembagkan ekonomi daerah," ujarnya.



Sementara Kepala Biro Perekonomian Jateng, Eddy Sulistiyo Bramiyanto mengatakan, Pemprov Jateng mengelola 11 BUMD, tiga di antaranya bergerak di bidang keuangan kemudian bergerak dalam penjaminan kredit.

"Kontribusi kita masih kisaran kecil 3,3 persen. Oleh karena itu kami mendukung perekonomian Jateng di kabupaten/kota," ujar Eddy.

Dia menyebutkan, bisnis yang dikelola Pemprov Jateng melalui 11 BUMD dengan aset Rp91 triliun sebagian besar bisnis yang dikelola oleh Perbankan. "Dengan tetap berpedoman pada regulasi OJK kita bisa memberikan dukungan lebih," katanya.

Sementara, Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Semarang, Hardi Winoto mengatakan kontribusi PAD kita sekitar 2-3 persen dari PAD.

"PAD kita sekitar 54 persen dari total pendapatan kita kira-kira Rp14 triliun itu masih didominasi pajak," kata Hardi.

"Maka kita harus meningkatkan pendapatan negara bukan pajak antara lain laba BUMD ditingkatkan dan 11 BUMD yang dimiliki Pemprov Jateng juga harus ditingkatkan," katanya.