PT Greenfields di Blitar Tiba-tiba Disidak DPRD Provinsi Jatim, Ada Apa?

Keterangan PT Greenfields, IPAL sudah diperbaiki sekaligus dilakukan uji coba empat kali. Namun izinnya belum keluar. Begitu juga dengan izin pengolahan limbah cair juga belum ada.

Sementara limbah kotoran sapi mencapai 80-100 ton per hari. Limbah padat dan cair tersebut dihasilkan dari 7.500 ekor sapi perah.

Kuswanto menilai PT Greenfields kurang respons dan suka memelihara masalah. Sebagai wakil rakyat ia menegaskan, kerja investor tidak menimbulkan persoalan lingkungan. "Kehadiran investor harusnya bisa meningkatkan kesejahteraan warga," tegas Kuswanto.

Anggota Komisi D Guntur Wahono meminta PT Greenfields segera menyelesaikan masalah perizinan. Kemudian juga menuntaskan persoalan limbah yang berdampak pada lingkungan.

"Kami ingin ketika datang kembali untuk mengecek, semua persoalan sudah selesai," tambah Guntur.

Di tengah percakapan, seseorang bernama Supandi yang mengaku dari Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Blitar tiba-tiba meminta waktu bicara. Ia mengatakan KTNA telah bekerjasama dengan PT Greenfields untuk mengolah limbah kotoran sapi. MoU tersebut dikatakannya menguntungkan.

Menanggapi itu, anggota DPRD Provinsi Jatim meminta KTNA untuk tidak menjadi bemper PT Greenfields. Sementara menanggapi pertemuan di ruang yang dianggap dewan tidak layak, Head Of Dairy Farm Development dan Suistainability Heru Prabowo menyampaikan permintaan maaf.

"Karena alasan ruangan yang di atas terbatas, tidak bisa merokok dan harus streril," ujarnya. Dalam pertemuan itu Heru juga mengatakan, pihaknya akan segera membenahi apa yang menjadi kekurangan perusahaan.

Seperti diketahui saat ini PT Greenfields tengah digugat class action pencemaran lingkungan oleh warga Kecamatan Wlingi dan Kecamatan Doko. Gugatan yang dilakukan 258 kepala keluarga tersebut masih dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Blitar.