Pilkada 2020 Digelar 9 Desember, KPU di Sulsel Butuh Tambahan Anggaran
loading...
Penyelenggaraan pilkada 2020 yang dilaksanakan di tengah pandemi berdampak pada kebutuhan anggaran yang membengkak. Foto: SINDOnews/Ilustrasi
A
A
A
MAKASSAR - Jajaran KPU kabupaten dan kota di Sulsel mulai merencanakan rekonstruksi simulasi kebutuhan anggaran untuk pilkada yang digelar 9 Desember 2020. Anggaran diprediksi membengkak lantaranpilkada akan digelar di tengah pandemi virus corona atau COVID-19.
Ketua KPU Sulsel, Faisal Amir tak menampik potensi pembengkakan anggaran pilkada 2020. Dia memprediksi, tambahan anggaran untuk penyelenggaraan pilkada tidak akan sedikit.
"Anggaran pasti perlu bertambah, tapi kami belum tahu harus komunikasi dengan Pemda atau APBN. Kami juga sudah menyampaikan (ke KPU RI) memang butuh tambahan anggaran. Kami belum menghitung secara teknis itu, tapi sepertinya banyak (anggaran)," kata Faisal saat dihubungi, Jumat (29/5/2020).
Dia menjelaskan, menggelar pilkada di tengah pandemi COVID-19 menjadi alasan bagi KPU membutuhkan anggaran lebih banyak. Khususnya terkait wacana penambahan tempat pemungutan suara (TPS) nanti saat pemilihan.
"Yang paling berpengaruh ialah TPS diperbanyak. Kalau mau tidak terlalu banyak pemilih dalam TPS, ya TPS harus diperbanyak. Kalau itu ya, pasti mahal," ujarnya.
Selain itu lanjut Faisal, kebutuhan anggaran juga disebabkan adanya instruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar tahapan pilkada digelar sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Apalagi jika para penyelenggara pemilu harus disediakan alat pelindung diri (APD) .
Sejauh ini diakui Faisal, belum ada keputusan soal sumber tambahan anggaran untuk Pilkada Desember 2020. Namun ia berharap, KPU mendapat kucuran dana dari APBN , bukan APBD.
"Kalau APBN kan langsung saja dari KPU RI. Sama saja sebenarnya (dengan APBD), tapi andaikan bisa dari APBN kan tidak perlu komunikasi lagi (dengan pemkab/pemkot). Untuk anggaran pokok pilkada (NPHD) saja, kita masih panjang diskusinya. Bahkan ada beberapa kabupaten/kota yang tidak maksimal pendanaannya," jelasnya.
Ketua KPU Sulsel, Faisal Amir tak menampik potensi pembengkakan anggaran pilkada 2020. Dia memprediksi, tambahan anggaran untuk penyelenggaraan pilkada tidak akan sedikit.
"Anggaran pasti perlu bertambah, tapi kami belum tahu harus komunikasi dengan Pemda atau APBN. Kami juga sudah menyampaikan (ke KPU RI) memang butuh tambahan anggaran. Kami belum menghitung secara teknis itu, tapi sepertinya banyak (anggaran)," kata Faisal saat dihubungi, Jumat (29/5/2020).
Dia menjelaskan, menggelar pilkada di tengah pandemi COVID-19 menjadi alasan bagi KPU membutuhkan anggaran lebih banyak. Khususnya terkait wacana penambahan tempat pemungutan suara (TPS) nanti saat pemilihan.
"Yang paling berpengaruh ialah TPS diperbanyak. Kalau mau tidak terlalu banyak pemilih dalam TPS, ya TPS harus diperbanyak. Kalau itu ya, pasti mahal," ujarnya.
Selain itu lanjut Faisal, kebutuhan anggaran juga disebabkan adanya instruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar tahapan pilkada digelar sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Apalagi jika para penyelenggara pemilu harus disediakan alat pelindung diri (APD) .
Sejauh ini diakui Faisal, belum ada keputusan soal sumber tambahan anggaran untuk Pilkada Desember 2020. Namun ia berharap, KPU mendapat kucuran dana dari APBN , bukan APBD.
"Kalau APBN kan langsung saja dari KPU RI. Sama saja sebenarnya (dengan APBD), tapi andaikan bisa dari APBN kan tidak perlu komunikasi lagi (dengan pemkab/pemkot). Untuk anggaran pokok pilkada (NPHD) saja, kita masih panjang diskusinya. Bahkan ada beberapa kabupaten/kota yang tidak maksimal pendanaannya," jelasnya.
(luq)
Lihat Juga :
