Warga 2 Desa Bentrok di Maluku Tengah, Kapolri dan Panglima TNI Diminta Bentuk Satgas Pengamanan
Selasa, 01 April 2025 - 17:19 WIB
loading...
Tokoh Pemuda Maluku Sandri Rumanama. Foto/Istimewa
A
A
A
MALUKU - Dua kelompok pemuda bentrok di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Senin (31/3/2025). Seorang pemuda tewas dan tiga orang lainnya luka-luka dalam bentrokan yang terjadi sekitar pukul 15.45 WIT itu.
Menyikapi peristiwa tersebut, Tokoh Pemuda Maluku Sandri Rumanama meminta agar Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan dalam mengatasi potensi konflik yang meluas.
“Ini persoalan serius setiap tahun pasti ada konflik horizontal di Maluku, negara harus hadir dalam mengatasi persoalan ini, sinergitas antara TNI dan Polri sangat dibutuhkan untuk membentuk Satgas Gabungan Pengamanan di perbatasan antara desa dan negeri-negeri yang sering berkonflik,” kata Sandri, Selasa (1/4/2025).
Baca juga: LBH Haidar Alwi Laporkan Dugaan Ujaran Kebencian ke Bareskrim
Dia mengatakan bahwa lebih dari 5 konflik terjadi di Maluku yang menelan korban dalam setahun. Artinya, kata dia, potensi konflik ini harus diantisipasi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Menyikapi peristiwa tersebut, Tokoh Pemuda Maluku Sandri Rumanama meminta agar Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan dalam mengatasi potensi konflik yang meluas.
“Ini persoalan serius setiap tahun pasti ada konflik horizontal di Maluku, negara harus hadir dalam mengatasi persoalan ini, sinergitas antara TNI dan Polri sangat dibutuhkan untuk membentuk Satgas Gabungan Pengamanan di perbatasan antara desa dan negeri-negeri yang sering berkonflik,” kata Sandri, Selasa (1/4/2025).
Baca juga: LBH Haidar Alwi Laporkan Dugaan Ujaran Kebencian ke Bareskrim
Dia mengatakan bahwa lebih dari 5 konflik terjadi di Maluku yang menelan korban dalam setahun. Artinya, kata dia, potensi konflik ini harus diantisipasi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Lihat Juga :
