DPRD Pangandaran Didesak Tindak Anggota Yang Bubarkan Karantina Pemudik
Rabu, 27 Mei 2020 - 20:04 WIB
loading...
Suasana audensi Forum Pangandaran Sehat dengan DPRD Pangandaran, Rabu (27/5/2020). Foto: SINDOnews/Syamsul Maarif
A
A
A
PANGANDARAN - Insiden pembubaran karantina khusus pemudik di Desa Kertaharja, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, pada Sabtu (23/05/2020) berbuntut panjang. Forum Pangandaran Sehat mendesak DPRD Pangandaran menindak pelaku yang tak lain anggota dewan sendiri, yaitu Oman Rohman dari Fraksi Golkar.
Ketua Forum Pangandaran Sehat Dede Supratman menilai aksi Oman sewenang-wenang. "Aksi itu mencederai perjuangan penanganan COVID-19 seluruh elemen masyarakat dan pemerintah," kata Dede seusai mengadakan audensi dengan DPRD Pangandaran, Rabu (27/5/2020).
Menurut Dede, apapun alasannya tidak bisa seorang anggota DPRD membubarkan kegiatan karantina pemudik."Kami berharap penegak hukum turun tangan menindak prilaku anggota DPRD tersebut," tambahnya.
Masluh, kepala Desa Kertaharja menyatakan akan segera membuat laporan pidana. "Rencananya Kamis, (28/05/2020) kami akan melapor ke Mapolsek Cimerak," ujar Masluh.
(Baca: Anggota DPRD Bubarkan Tempat Isolasi Pemudik, Bupati Pangandaran: Laporkan Polisi)
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin menyampaikan permohonan maaf atas insiden tersebut. Dia mengatakan apa yang terjadi bukan merupakan kebijakan DPRD.
"Perlu kami tegaskan tindakan pembubaran karantina khusus yang terjadi merupakan tindakan pribadi," kata Asep Noordin setelah menerima Forum Pangandaran Sehat.
Menurut Asep, aduan yang diterima dari Forum Pangandaran Sehat tersebut akan ditindaklanjuti sesuai tata tertib dan kode etik DPRD. Meski Badan Kehormatan (BK) sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD belum terbentuk, Asep menuturkan hal itu bukan kendala berat. Segera setelah BK terbentuk, DPRD akan langsung menindaklanjuti pengaduan ini.
"Pembentukan BK saat ini dalam proses, targetnya terbentuk resmi pada (8/06/2020) mendatang. Sekarang kami belum bisa memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan. Ada tahapan klarifikasi sejauh mana pelanggaran etik yang dilakukannya," terang Asep.
(Baca: Anggota DPRD Pangandaran: Diisolasi, Pemudik Bisa Ngopi di Depan Kantor Desa)
Seperti diberitakan, Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata mempersilakan agar peristiwa pembubaran karantina khusus pemudik yang disampaikan Kepala Desa Kertaharja Masluh dilaporkan ke polisi. "Apapun alasannya tindakan seperti itu tidak boleh dilakukan oleh anggota DPRD sekalipun," ujar Jeje beberapa hari lalu.
Oman Rohman sendiri telah memberikan klarifikasi bahwa tindakannya tersebut punya dasar. Sebagai anggota Komisi I DPRD Pangandaran, dia mengaku berkeliling ke beberapa desa, memantau pelaksanaan penanganan dan penanggulangan COVID-19.
Dari kegiatan itulah, Oman menilai Desa Kertaharja tidak adil dalam menerapkan kebijakan isolasi khusus terhadap pemudik. Bahkan pelaksanaan karantina di Desa Kertaharja tidak memperhatikan protokol pencegahan.
Mereka yang isolasi masih bisa dibesuk dan bertemu keluarga. Bahkan yang diisolasi khusus juga bisa ngopi di depan kantor desa. "Saya marah karena tidak ada kedisiplinan, makanya lebih baik dibubarkan saja," kata Oman.
Ketua Forum Pangandaran Sehat Dede Supratman menilai aksi Oman sewenang-wenang. "Aksi itu mencederai perjuangan penanganan COVID-19 seluruh elemen masyarakat dan pemerintah," kata Dede seusai mengadakan audensi dengan DPRD Pangandaran, Rabu (27/5/2020).
Menurut Dede, apapun alasannya tidak bisa seorang anggota DPRD membubarkan kegiatan karantina pemudik."Kami berharap penegak hukum turun tangan menindak prilaku anggota DPRD tersebut," tambahnya.
Masluh, kepala Desa Kertaharja menyatakan akan segera membuat laporan pidana. "Rencananya Kamis, (28/05/2020) kami akan melapor ke Mapolsek Cimerak," ujar Masluh.
(Baca: Anggota DPRD Bubarkan Tempat Isolasi Pemudik, Bupati Pangandaran: Laporkan Polisi)
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin menyampaikan permohonan maaf atas insiden tersebut. Dia mengatakan apa yang terjadi bukan merupakan kebijakan DPRD.
"Perlu kami tegaskan tindakan pembubaran karantina khusus yang terjadi merupakan tindakan pribadi," kata Asep Noordin setelah menerima Forum Pangandaran Sehat.
Menurut Asep, aduan yang diterima dari Forum Pangandaran Sehat tersebut akan ditindaklanjuti sesuai tata tertib dan kode etik DPRD. Meski Badan Kehormatan (BK) sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD belum terbentuk, Asep menuturkan hal itu bukan kendala berat. Segera setelah BK terbentuk, DPRD akan langsung menindaklanjuti pengaduan ini.
"Pembentukan BK saat ini dalam proses, targetnya terbentuk resmi pada (8/06/2020) mendatang. Sekarang kami belum bisa memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan. Ada tahapan klarifikasi sejauh mana pelanggaran etik yang dilakukannya," terang Asep.
(Baca: Anggota DPRD Pangandaran: Diisolasi, Pemudik Bisa Ngopi di Depan Kantor Desa)
Seperti diberitakan, Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata mempersilakan agar peristiwa pembubaran karantina khusus pemudik yang disampaikan Kepala Desa Kertaharja Masluh dilaporkan ke polisi. "Apapun alasannya tindakan seperti itu tidak boleh dilakukan oleh anggota DPRD sekalipun," ujar Jeje beberapa hari lalu.
Oman Rohman sendiri telah memberikan klarifikasi bahwa tindakannya tersebut punya dasar. Sebagai anggota Komisi I DPRD Pangandaran, dia mengaku berkeliling ke beberapa desa, memantau pelaksanaan penanganan dan penanggulangan COVID-19.
Dari kegiatan itulah, Oman menilai Desa Kertaharja tidak adil dalam menerapkan kebijakan isolasi khusus terhadap pemudik. Bahkan pelaksanaan karantina di Desa Kertaharja tidak memperhatikan protokol pencegahan.
Mereka yang isolasi masih bisa dibesuk dan bertemu keluarga. Bahkan yang diisolasi khusus juga bisa ngopi di depan kantor desa. "Saya marah karena tidak ada kedisiplinan, makanya lebih baik dibubarkan saja," kata Oman.
(muh)
Lihat Juga :
