Reses ke-II, Anggota MRP Dorlince Mehue Jaring Aspirasi

SENTANI - Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) unsur Pokja Agama, Dorlince Mehue lakukan sosialisasi dan jaring aspirasi pada reses ke-II 2021. Hal ini menyikapi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), afirmasi dan perubahan kedua RUU Otsus Papua, serta kondisi Papua terkini.

Tekait persoalan ini, maka Dorlince melaksanakan kegiatan Reses II Masa Sidang II 2021 di Kota Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Kamis (8/7/2021).

Reses tersebut digelar dalam bentuk silaturahmi bersama para tokoh dan pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam rangka sosialisasi dan menjaring aspirasi.

"Sesuai dengan amanat lembaga, saya melakukan reses kedua di masa sidang kedua. Saya juga telah melakukan beberapa kali pertemuan dan hari ini merupakan yang terakhir dari seluruh rangkaian pelaksanaan reses yang saya lakukan di Kabupaten Jayapura," kata Dorlince, Kamis (8/7/2021).

Dalam reses tersebut, dirinya mengaku mengundang seluruh tokoh. Baik itu tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, serta tokoh pemuda.

"Serta pimpinan-pimpinan dari organisasi kemasyarakatan dan para tokoh hadir dalam reses tersebut, dengan tujuan untuk memberikan sosialisasi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh kami. Akhir dari semua kegiatan reses tadi itu bagaimana dengan antusias banyak keluh kesah dan apresiasi yang mereka sampaikan kepada kami," ujarnya.

Menurut Dorlince, reses tersebut mendapatkan banyak masukan dari para tokoh dan pimpinan organisasi kemasyarakatan. "Mereka merasa apa yang kami lakukan itu masih kurang," ucapnya.

Hingga kini, pihaknya tetap berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat asli Papua, serta semua masyarakat Indonesia yang ada di atas tanah Papua. Hasil diskusi dan jaring aspirasi tersebut membentuk satu pernyataan sikap dari 'Forum Indonesia Bersatu di Tanah Papua'.

"Jadi akhir dari diskusi kami itu melahirkan tujuh poin pernyataan sikap dan dari seluruh peserta sosialisasi yang hadir menyepakati pembentukan forum yang diberu nama Forum Indonesia Bersatu di tanah Papua. Kita harus bersatu, karena kalau bicara Papua itu kita tidak bisa lepas dari Indonesia," tuturnya.

Sementara itu, poin pertama dari pernyataan sikap Forum Indonesia Bersatu di Tanah Papua disampaikan oleh Tokoh Adat Papua sekaligus Ketua Presidium Putra Putri Pejuang Pepera (P5) Provinsi Papua, Yanto Eluay.

Gugatan MRP dan MRPB kepada Mahkamah Konstitusi (MK) RI terkait revisi UU Otsus Nomor 21 Tahun 2001 itu dinilai tidak memiliki legal standing atau tidak sesuai mekanisme karena tidak melewati proses rapat pleno yang melibatkan seluruh anggota MRP.