Seleksi Anggota Majelis Rakyat Papua dan Bawaslu di Papua Diminta Lebih Transparan

JAYAPURA - Proses rekrutmen anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Bawaslu di Provinsi Papua dan seluruh Provinsi pemekaran diminta lebih transparan. Desakan ini disampaikan sejumlah tokoh masyarakat Papua.

Ketua Forum Solidaritas Rakyat Papua untuk NKRI di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Thimotius N Gedy menyatakan, pihaknya menilai rekrutmen MRP maupun Bawaslu sangat penting. MRP sebagai lembaga kultur masyarakat Papua harus ada pada provinsi pemekaran sebagai representasi masyarakat adat di wilayah tersebut.



"Kami mendukung rekrutmen MRP karena ini lembaga independen yang sangat penting yang perlu kita dukung bersama. Proses seleksi harus benar-benar transparan. Karena ini adalah rekrutmen MRP, maka tim seleksi harus benar-benar memperhatikan ketokohan sebagai representasi masyarakat, baik dari adat, agama, maupun perempuan dan seharusnya sesuai dengan Pergub yang ada," kata Thimotius, Selasa (27/6/2023).

Sementara, terkait rekrutmen Bawaslu, Thimotius meminta tim seleksi lebih jeli dan teliti dalam menyeleksi para calon.

"Ini lembaga yang sangat penting dalam Pemilu. Sehingga saran kami kepada negara agar proses seleksi berjalan dengan baik, calon yang memiliki track record jelek tidak usah diakomodir. Jangan calon yang tergabung dengan partai politik, karena kalau sampai politik masuk maka jangan harap akan ada Bawaslu yang independen," ucapnya.


Pihaknya juga berharap pada Pemilu 2024 mendatang, seluruh masyarakat Papua khususnya di wilayah Provinsi Papua Selatan untuk menggunakan hak pilihnya. Karena satu suara akan mampu membawa perubahan.

"Untuk pentahapan Pemilu, kami dukung dan kami sarankan kepada warga negara Indonesia di Papua Selatan jangan sampai tidak menggunakan hak politik. Karena dengan hak politik itu mampu membawa perubahan bagi kita di Selatan dan Indonesia. Jadi mari kita jaga Kamtibmas bersama, waspadai politik hitam dan adu domba," pungkasnya.