Seleksi Anggota Majelis Rakyat Papua dan Bawaslu di Papua Diminta Lebih Transparan
Selasa, 27 Juni 2023 - 10:44 WIB
loading...
Tokoh masyarakat Papua meminta proses rekrutmen anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Bawaslu di Provinsi Papua dan seluruh Provinsi pemekaran diminta lebih transparan. Foto/iNews TV/Edy Siswanto
A
A
A
JAYAPURA - Proses rekrutmen anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Bawaslu di Provinsi Papua dan seluruh Provinsi pemekaran diminta lebih transparan. Desakan ini disampaikan sejumlah tokoh masyarakat Papua.
Ketua Forum Solidaritas Rakyat Papua untuk NKRI di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Thimotius N Gedy menyatakan, pihaknya menilai rekrutmen MRP maupun Bawaslu sangat penting. MRP sebagai lembaga kultur masyarakat Papua harus ada pada provinsi pemekaran sebagai representasi masyarakat adat di wilayah tersebut.
Baca juga: Anggota Majelis Rakyat Papua Harus Cinta NKRI
"Kami mendukung rekrutmen MRP karena ini lembaga independen yang sangat penting yang perlu kita dukung bersama. Proses seleksi harus benar-benar transparan. Karena ini adalah rekrutmen MRP, maka tim seleksi harus benar-benar memperhatikan ketokohan sebagai representasi masyarakat, baik dari adat, agama, maupun perempuan dan seharusnya sesuai dengan Pergub yang ada," kata Thimotius, Selasa (27/6/2023).
Sementara, terkait rekrutmen Bawaslu, Thimotius meminta tim seleksi lebih jeli dan teliti dalam menyeleksi para calon.
Ketua Forum Solidaritas Rakyat Papua untuk NKRI di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Thimotius N Gedy menyatakan, pihaknya menilai rekrutmen MRP maupun Bawaslu sangat penting. MRP sebagai lembaga kultur masyarakat Papua harus ada pada provinsi pemekaran sebagai representasi masyarakat adat di wilayah tersebut.
Baca juga: Anggota Majelis Rakyat Papua Harus Cinta NKRI
"Kami mendukung rekrutmen MRP karena ini lembaga independen yang sangat penting yang perlu kita dukung bersama. Proses seleksi harus benar-benar transparan. Karena ini adalah rekrutmen MRP, maka tim seleksi harus benar-benar memperhatikan ketokohan sebagai representasi masyarakat, baik dari adat, agama, maupun perempuan dan seharusnya sesuai dengan Pergub yang ada," kata Thimotius, Selasa (27/6/2023).
Sementara, terkait rekrutmen Bawaslu, Thimotius meminta tim seleksi lebih jeli dan teliti dalam menyeleksi para calon.
Lihat Juga :
