Tagihan Vendor Program Wisata Covid-19 Siap Dibayar Usai Verifikasi
loading...
Ruangan salah satu hotel yang dijadikan lokasi isolasi mandiri. Foto: SINDOnews/Ilustrasi
A
A
A
MAKASSAR - Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel, Muhammad Rasyid menegaskan, pembayaran tagihan katering dan hotel program wisata Covid-19 masih sementara berproses. Meski telah dilakukan pemeriksaan di Inspektorat, sebelum pencairan harus verifikasi pada BKAD.
"Iya, ini sementara verifikasi di bidang perbendaharaan (BKAD). Dananya telah siap untuk dibayarkan, namun tunggu hasil verifikasinya. Mudah-mudahan minggu depan sudah diselesaikan," ungkapnya seperti dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Sabtu (10/7).
Baca Juga: program wisata Covid-19
Ia menegaskan, isu bahwa keterlambatan pembayaran tagihan katering dan hotel itu atas perintah dari Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman tidak benar.
"Tidak benar. Jadi tidak perlu ada persetujuan pimpinan (Plt Gubernur) lagi, karena anggaran penanganan Covid-19 sudah disetujui oleh Plt Gubernur pada APBD, jadi jika pencairan tidak perlu lagi persetujuan pimpinan. Yang penting sudah pemeriksaan di Inspektorat dan kami sementara verifikasi. Jika sudah, itu bisa dicairkan," tegasnya.
Sementara itu, Plt Inspektorat Sulsel, Sulkaf S Latief menerangkan, sebelum tahapan pembayaran tagihan katering dan hotel pada program wisata Covid-19 , dilakukan pemeriksaan dengan tiga tahapan. Itu karena tagihan untuk penanganan Covid-19 cukup besar.
mendatangi kantor Gubernur Sulsel. Mereka datang untuk memperjelas pembayaran yang tak kunjung ia terima.
Namun, di saat bersamaan Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman sedang menijau lokasi terdampak banjir di Jeneponto, Bantaeng, dan Bulukumba.
"Iya, ini sementara verifikasi di bidang perbendaharaan (BKAD). Dananya telah siap untuk dibayarkan, namun tunggu hasil verifikasinya. Mudah-mudahan minggu depan sudah diselesaikan," ungkapnya seperti dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Sabtu (10/7).
Baca Juga: program wisata Covid-19
Ia menegaskan, isu bahwa keterlambatan pembayaran tagihan katering dan hotel itu atas perintah dari Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman tidak benar.
"Tidak benar. Jadi tidak perlu ada persetujuan pimpinan (Plt Gubernur) lagi, karena anggaran penanganan Covid-19 sudah disetujui oleh Plt Gubernur pada APBD, jadi jika pencairan tidak perlu lagi persetujuan pimpinan. Yang penting sudah pemeriksaan di Inspektorat dan kami sementara verifikasi. Jika sudah, itu bisa dicairkan," tegasnya.
Sementara itu, Plt Inspektorat Sulsel, Sulkaf S Latief menerangkan, sebelum tahapan pembayaran tagihan katering dan hotel pada program wisata Covid-19 , dilakukan pemeriksaan dengan tiga tahapan. Itu karena tagihan untuk penanganan Covid-19 cukup besar.
mendatangi kantor Gubernur Sulsel. Mereka datang untuk memperjelas pembayaran yang tak kunjung ia terima.
Namun, di saat bersamaan Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman sedang menijau lokasi terdampak banjir di Jeneponto, Bantaeng, dan Bulukumba.
(luq)
Explore More