Ada PPKM Darurat di Yogyakarta, Nekat Langgar Aturan Siap-siap Ditindak Tegas
Jum'at, 02 Juli 2021 - 18:39 WIB
loading...
Gubernur DIY, Sultan HB X memberikan keterangan soal PPKM Daruarat usai rakor dengan bupati dan wali kota di kantor Gubernur Kepatihan Yogyakarta, Jumat (2/7/2021). Foto/Tangkapan layar
A
A
A
YOGYAKARTA - Mulai besok Sabtu (3/7/2021) seluruh kabupaten dan kota di Yogyakarta, akan menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat . Atas pemberlakukan ini, Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono (HB) X meminta bupati dan wali kota untuk segera menyelesaikan surat keputusan (SK) penerapan PPKM Darurat di daerahnya.
Baca juga: 52 Buruhnya Positif COVID-19, Pabrik di Deliserdang Belum Lockdown
"Yang prinsip, ya itu bagaimana kita bisa membatasi mobilitas masyarakat yang selama ini agak sulit. Bagaimana masyarakat ini lebih punya kesadaran, tidak egois, mau menahan diri. Kalau tidak perlu, tidak meninggalkan rumah, sehingga akan kita batasi masalah kerumunan," kata Sultan usai rapat koordinasi dengan bupati dan wali kota se-DIY, di kantor Gubernur Kepatihan Yogyakarta, Jumat (2/7/2021).
Sultan menegaskan, untuk membatasi kerumunan dan mobilitas masyarakat. Pemda meminta ruang-ruang publik, kawasan wisata, seni budaya dan lainnya untuk tutup sementara waktu. Sedangkan untuk warung makan dan pusat perbelanjaan, harus mematuhi aturan jam operasional dan untuk warung makan hanya memberikan layanan pesan antar, tidak makan di tempat.
Baca juga: Tangis Pecah di Gresik, Nyawa Mahasiswa Cantik Melayang Usai Tabrak Truk
"Warung makan harus take away, tidak boleh makan di tempat. Hal-hal ini untuk mengurangi kerumunan karena untuk makan di tempat kan buka masker, sehingga tidak tahu sebelah kita ada yang positif COVID-19 , kerumunan seperti itu," jelasnya.
Sultan menegaskan, bagi yang melanggar aturan akan ditindak dengan tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk itu Pemda DIY, akan berkoordinasi dengan instansi yang berwenang untuk mengawasi pelaksanaan PPKM Darurat ini. Satpol PP bersama TNI dan Polri, akan mengawasi secara ketat penerapan PPKM Darurat di masing-masing kabupaten dan kota. Bagi yang tidak bisa melaksanakan ada kosekuensinya.
Baca juga: Usai Pentas di Jakarta, Ki Manteb Sudarsono Sakit hingga Akhirnya Meninggal Dunia
"Tidak ada pilihan bagi kita untuk menurunkan kasus penularan COVID-19 , kecuali kemauan dari masyarakat sendiri untuk mengurangi mobilitas yang tidak perlu, sehingga aspek yang berkaitan dengan hukum diterapkan," tandasnya.
Raja Yogyakarta ini menambahkan, nantinya setiap tiga hari akan melaksanakan rapat koordinasi dengan pemerintah pusat, untuk mengevaluasi efektivitas PPKM Darurat . Bila kebijakan tersebut diterapkan secara optimal, maka aturan akan lebih dikendorkan. Namun begitu tetap harus menjaga kesinambungan.
Baca juga: Seperti Darurat Perang, Kapolda Jateng Kerahkan Pasukan Jaga 1 Desa 1 Kompi
Soal anggaran, Pemda DIY memastikan tidak ada masalah karena sudah ditetapkan sejak awal pandemi COVID-19. DIY masih menggunakan anggaran bencana COVID-19, termasuk untuk PPKM Darurat .
Apalagi pemerintah pusat juga menyanggupi untuk membantu kebutuhan masyarakat melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT). Ditambah anggaran dan daerah, Sultan memastikan pembiayaan PPKM Darurat tidak mengalami kendala. "Anggaran kan sudah by design, kurang lebih satu tahun, jadi penganggaran tidak masalah. Kalau kurang bisa ngomong ke DPRD untuk menambahi," terangnya.
Baca juga: 52 Buruhnya Positif COVID-19, Pabrik di Deliserdang Belum Lockdown
"Yang prinsip, ya itu bagaimana kita bisa membatasi mobilitas masyarakat yang selama ini agak sulit. Bagaimana masyarakat ini lebih punya kesadaran, tidak egois, mau menahan diri. Kalau tidak perlu, tidak meninggalkan rumah, sehingga akan kita batasi masalah kerumunan," kata Sultan usai rapat koordinasi dengan bupati dan wali kota se-DIY, di kantor Gubernur Kepatihan Yogyakarta, Jumat (2/7/2021).
Sultan menegaskan, untuk membatasi kerumunan dan mobilitas masyarakat. Pemda meminta ruang-ruang publik, kawasan wisata, seni budaya dan lainnya untuk tutup sementara waktu. Sedangkan untuk warung makan dan pusat perbelanjaan, harus mematuhi aturan jam operasional dan untuk warung makan hanya memberikan layanan pesan antar, tidak makan di tempat.
Baca juga: Tangis Pecah di Gresik, Nyawa Mahasiswa Cantik Melayang Usai Tabrak Truk
"Warung makan harus take away, tidak boleh makan di tempat. Hal-hal ini untuk mengurangi kerumunan karena untuk makan di tempat kan buka masker, sehingga tidak tahu sebelah kita ada yang positif COVID-19 , kerumunan seperti itu," jelasnya.
Sultan menegaskan, bagi yang melanggar aturan akan ditindak dengan tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk itu Pemda DIY, akan berkoordinasi dengan instansi yang berwenang untuk mengawasi pelaksanaan PPKM Darurat ini. Satpol PP bersama TNI dan Polri, akan mengawasi secara ketat penerapan PPKM Darurat di masing-masing kabupaten dan kota. Bagi yang tidak bisa melaksanakan ada kosekuensinya.
Baca juga: Usai Pentas di Jakarta, Ki Manteb Sudarsono Sakit hingga Akhirnya Meninggal Dunia
"Tidak ada pilihan bagi kita untuk menurunkan kasus penularan COVID-19 , kecuali kemauan dari masyarakat sendiri untuk mengurangi mobilitas yang tidak perlu, sehingga aspek yang berkaitan dengan hukum diterapkan," tandasnya.
Raja Yogyakarta ini menambahkan, nantinya setiap tiga hari akan melaksanakan rapat koordinasi dengan pemerintah pusat, untuk mengevaluasi efektivitas PPKM Darurat . Bila kebijakan tersebut diterapkan secara optimal, maka aturan akan lebih dikendorkan. Namun begitu tetap harus menjaga kesinambungan.
Baca juga: Seperti Darurat Perang, Kapolda Jateng Kerahkan Pasukan Jaga 1 Desa 1 Kompi
Soal anggaran, Pemda DIY memastikan tidak ada masalah karena sudah ditetapkan sejak awal pandemi COVID-19. DIY masih menggunakan anggaran bencana COVID-19, termasuk untuk PPKM Darurat .
Apalagi pemerintah pusat juga menyanggupi untuk membantu kebutuhan masyarakat melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT). Ditambah anggaran dan daerah, Sultan memastikan pembiayaan PPKM Darurat tidak mengalami kendala. "Anggaran kan sudah by design, kurang lebih satu tahun, jadi penganggaran tidak masalah. Kalau kurang bisa ngomong ke DPRD untuk menambahi," terangnya.
(eyt)
Lihat Juga :
