DPRD Maros Soroti Alih Fungsi Lahan Pertanian

MAROS - Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maros menyoroti alih fungsi lahan pertanian, yang dituding menjadi penyebab turunnya angka produksi beras di Maros beberapa tahun terakhir ini.

Hal itu terungkap saat sejumlah perwakilan fraksi menyampaikan pandangan umum terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam rapat paripurna DPRD Maros , Kamis (24/6).

Baca Juga: dialih fungsikan
“Kami harap pemerintah memperhatikan alih fungsi lahan pertanian menjadi industri maupun perumahan, karena ini menjadi salah satu faktor yang membuat kuantitas produksi kita menurun saat ini," kata Rosdiana.

Selain alih fungsi lahan pertanian, Fraksi Gerindra juga meminta pemerintah untuk mengatasi persoalan krisis air bersih, utamanya di daerah pesisir Maros yang sampai hari ini belum juga bisa dituntaskan.

"Kami juga berharap agar persoalan infrastruktur yang masih ada ketimpangan bisa diatasi, juga penerangan jalan, drainase dan yang terpenting adalah soal kekeringan yang masih dirasakan dampaknya di daerah pesisir," tambah Rosdiana.

Baca Juga: alih fungsi lahan
"Kami juga tidak punya data persisnya soal itu, namun yang jelasnya, persoalan alih fungsi lahan ini kita sudah lihat dan rasakan sendiri. Nah peran pemerintah dalam hal ini Dinas Penataan Ruang harus lebih dioptimalkan lagi," sebutnya.

Lebih lanjut, Hasmin juga meminta agar pemerintah daerah ke depannya lebih mengutamakan sektor pertanian yang menjadi salah satu unggulan di Maros. “Pengembangan sektor pertanian harus menjadi prioritas dalam RPJMD pemerintah,” ujarnya.

Baca Juga: alih fungsi lahandialihfungsikan adalah lahan pertanian nonirigasi atau lahan kurang produktif. Peruntukannya, kata dia, untuk perumahan subsidi rakyat berpenghasilan rendah.

“Luas alih fungsi lahan pertanian tidak produktif tersebar di Kecamatan Moncongloe menjadi perumahan, Marusu menjadi perumahan dan industri serta Mandai luasan diperkirakan kurang lebih 50-an Ha,” terangnya.

Untuk sawah produktif, kata dia, beralih fungsi di antaranya untuk rel kereta api yang melintasi beberapa kecamatan. Sawah produktif banyak terkonsentrasi di Kecamatan Bantimurung dan Simbang karena didukung oleh sistem irigasi yang cukup baik.

“Yah memang ada lahan produktif, tapi itu peruntukannya untuk rel kereta api. Selain itu, tidak ada karena kita memang menjaga agar lahan itu tidak berubah,” sebutnya.

Baca Juga: alih fungsi lahanpandemi Covid-19 . Tapi di sisi lain, dalam lima tahun terakhir ini pemerintah juga telah membuka lahan pertanian baru seluas 500 hektare di Kecamatan Tompobulu.

“ Alih fungsi lahan tidak seluruhnya menjadi faktor turunnya produksi, namun juga dipengaruhi banyak faktor misalnya, hujan, kemarau, penyakit. Termasuk sering terlambatnya saprodi yang dibutuhkan oleh petani seperti pupuk dan benih,” pungkasnya.