DPRD Makassar Pangkas Anggaran Media Rp718 Juta
loading...
A
A
A
MAKASSAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar memangkas anggaran publikasi media tahun ini. Nilainya Rp718,76 juta. Jumlah ini akan dilaporkan ke Badan Anggaran DPRD Makassar untuk jadi sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (Silpa).
"Anggaran yang kita pangkas untuk publikasi media Rp718 juta. Ini nanti akan menjadi Silpa pada akhir tahun," kata Kasubag Humas Sekretariat DPRD Makassar , Taufiq Nadsir, Rabu (23/6).
Baca Juga: DPRD Makassar
"Ini nanti kita laporkan ke badan anggaran DPRD Makassar untuk dialihkan pada program yang lebih menyentuh masyarakat," pungkasnya.
Baca Juga: DPRD Makassar
Iklan media online 70 media selama setahun Rp3,6 miliar, running teks televisi satu media selama satu tahun Rp195 juta, talkshow radio empat media satu tahun Rp240 juta, talkshow televisi empat televisi selama setahun Rp600 juta, televisi parlemen selama setahun Rp225 juta.
Baca juga:Pajak Pendidikan Bisa Tingkatkan Angka Anak Putus Sekolah
Selanjutnya, publikasi reses Rp450 juta, publikasi sosialisasi peraturan daerah Rp750 juta, publikasi focus grup diskusi (FGD) Rp135 juta, dan belanja modal e-Katalog Rp885 juta.
"Yang kita putus kerjasamanya itu nilainya Rp718 juta. Rinciannya, langganan koran Rp23,7 juta, iklan cetak jaringan media nasional Rp200 juta, talkshow TV Rp180 juta, iklan media online Rp120 juta, dan running teks TV Rp195 juta," jelasnya.
"Anggaran yang kita pangkas untuk publikasi media Rp718 juta. Ini nanti akan menjadi Silpa pada akhir tahun," kata Kasubag Humas Sekretariat DPRD Makassar , Taufiq Nadsir, Rabu (23/6).
Baca Juga: DPRD Makassar
"Ini nanti kita laporkan ke badan anggaran DPRD Makassar untuk dialihkan pada program yang lebih menyentuh masyarakat," pungkasnya.
Baca Juga: DPRD Makassar
Iklan media online 70 media selama setahun Rp3,6 miliar, running teks televisi satu media selama satu tahun Rp195 juta, talkshow radio empat media satu tahun Rp240 juta, talkshow televisi empat televisi selama setahun Rp600 juta, televisi parlemen selama setahun Rp225 juta.
Baca juga:Pajak Pendidikan Bisa Tingkatkan Angka Anak Putus Sekolah
Selanjutnya, publikasi reses Rp450 juta, publikasi sosialisasi peraturan daerah Rp750 juta, publikasi focus grup diskusi (FGD) Rp135 juta, dan belanja modal e-Katalog Rp885 juta.
"Yang kita putus kerjasamanya itu nilainya Rp718 juta. Rinciannya, langganan koran Rp23,7 juta, iklan cetak jaringan media nasional Rp200 juta, talkshow TV Rp180 juta, iklan media online Rp120 juta, dan running teks TV Rp195 juta," jelasnya.
(luq)